full screen background image


32 KK Warga Tebet Barat Laporkan Walkot Jaksel ke Gubernur Anies

Lapan6online.com – Jakarta : Hanya dua hari menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, pada Kamis, 12 Oktober 2017, Walikota Jakarta Selatan melakukan penggusuran dan pengusiran paksa terhadap warga Rt 011, RW 005, Kelurahan Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan.

Mereka terdiri dari 32 Kepala Keluarga (KK) yang mengaku sudah lebih dari 53 tahun menempati lahan tersebut, yakni dengan dasar hukum yang jelas yaitu atas dasar surat Occupatie Vergunning dari Pemerintah Republik Indonesia, yang merupakan warga Senayan yang dipindahkan sebagai kompensasi yang diberikan kepada mereka atas pembangunan Komplek Olah Raga Senayan untuk Asia Games pada Tahun1962.

Jadi pemerintah menukar tanah penduduk yang tinggal disekitar Gelora Bung Karno dengan tanah di Tebet.

Menurut riwayat, penukaran ini dilakukan, dimana masing masing penduduk yang berhak mendapatkan Surat penunjukan besarnya 1/2 halaman folio. Surat tersebut kemudian dikenal dengan nama Occupatie Vergunning.

Namun, saat ini mereka terlantar karena kehilangan tempat tinggal, bahkan harta benda mereka ikut hancur (sebagian hilang) akibat penggusuran paksa yang dilakukan secara tiba-tiba.

“Kami adalah korban penggusuran Jalan MT Haryono 14 tanpa pemberitahuan, tanpa ganti rugi dan tanpa uang kerohiman, atas perintah walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi.” Jelas salah seorang ibu seperti yang dilancir Berita360.com pada Kamis(16/11/17).

Menurut Sang Ibu, dirinya adalah warga ber-KTP DKI Jakarta tapi Penggusuran yang dilakukan oleh aparat kodya Jakarta Selatan, tanpa prikemanusiaan dilakukan saat terjadinya hujan dan banjir. Akibatnya, Warga sangat dirugikan.

Sementara itu , Sidan, Ketua RT011 menerangkan banyak warga dan dirinya merasa terpukul dengan peristiwa penggusuran yang datang secara tiba-tiba dan meluluh-lantakan rumah tanpa ampun.

“Padahal, sebelumnya dari hasil pertemuan antara Kuasa Hukum (Pengacara) warga dengan komisi A DPRD DKI Jakarta, Komisi A meminta pemprov DKI Jakarta untuk tidak melakukan penggusuran atau pun eksekusi sebelum adanya rekomendasi,” tutur Sidan.

Tetapi yang membuat miris , pihak walikota tidak mengindahkan himbauan tersebut dan penggusuran tetap dilakukan. Untuk itu warga menuntut tanggungjawab walikota Jakarta Selatan atas harta benda mereka yang rusak dan hilang.

Warga juga berharap mudah-mudahan Gubernur baru Anies Baswedan bisa tegerak hatinya untuk membantu warga. Karena sampai saat ini mereka bingung mau berbuat apa, dan mencari tempat tinggal dimana.

Suganda, salah satu koordinator warga juga meminta agar Walikota Jakarta Selatan diberhentikan. Suganda menegaskan agar Pemprov DKI Jakarta mengembalikan mereka ke tempat semula karena lahan tersebut memang bukan milik Pamprov DKI. Hgng