full screen background image


Lahan L2 Disertifikat Hilang? Kemana Peran Dewan Bartim….

Lapan6online.com – Barito Timur/KALTENG : Sekitar 6 Tahun lalu, dalam pantauan Lapan6 konflik warga apapun bentuknya dan pada umumnya sengketa lahan alias Tanah yang kemudian dimintakan Mediasi Dewan di Barito Timur tampaknya selalu menemui jalan Buntu. Dua konflik lahan antara warga Desa Rodok dengan Pejabat Desa Gandrung sekitar 400Ha dengan Kordinator warga, Sudirman sebagai Ketua Kelompok Adat Lawangan melawan PT Sawit KSL group BKI ujungnya tidak jelas, meski awalnya dikabarkan warga anggota Dewan Barito Timur sangat banter membela kepentingan warga Adat Lawangan, namun setelah berjalan alot dan cukup lama (sekitar 3 bln), epilognya “Tidak Jelas”, sebagaimana mediasi mediasai lainya selalu berujung begitu.

Dokumen Lapan6 ,23 Mei 2017 Skj 14.30 Bbwi lokasi Jln Trans Bambulung Kec.Pematang Karau Bartim, KalTeng, areal L1 Trans diakui warga ada, tetapi L2 yang juga ada pada sertifikat Tahun 2000 hilang siapa yang menjualnya ke pihak PT BKI group karena kenyataanya lokasi yang berada di sertifikat diduga digarap oleh PT Sawit BKI, lalu siapa yang harus bertanggungjawab?. Dimana peran Dewan Barito Timur yang selalu dimintai tanggungjawab oleh rakyat Bartim tetapi epilognya selalu tidak jelas, hal ini disesalkan oleh (Ek), warga Bambulung yang juga koordinator warga Trans, akibatnya tidak sedikit warga trans yang mudik dan lahan dijual kepada pihak lain, siapa salah dan siapa punya gawe menghilangkan hak warga trans Bambulung? TS,SH,SJ

Kasus ke-2 terkait lahan L2 Trans Bambulung Kec.Pematang Karau Barito Timur, Kalimantan Tengah, sekitar 250 Ha L2 milik warga Trans Bambulung hilang tanpa sebab, hanya dalam fakta lapangan diduga tergarap PT Sawit BKI wilayah Kec Pematang Karau, dan hingga saat ini kasusnya tidak jelas kemana arahnya, konflik ini pula sudah di mediasi oleh Dewan Barito Timur tapi begitu faktanya,lalu kemana sesungguhnya wakil rakyat itu berpihak?, kepada warga atau kepada pengusaha?. Khusus untuk konflik L2 Trans Bambulung Lapan6 cek ternyata sudah memiliki sertifikat resmi dari Pemerintahan Barito Selatan sejak Th 2000 lalu, jadi konflik berjalan selama 17 tahun tanpa penyelesaian yang pasti.

Data serupa ditemukan Lapan6 sekitar 5 lokasi Trans masih diwilayah Barito Timur Kalimantan Tengah,itu artinya program Transmigrasi selama ini faktanya dilapangan hak – hak warga pendatang ternyata sebagian hilang dengan berbagai alasan.Lalu kemanakan anggaran Dana Pelepasan lahan yang tentunya ada dalam paket program Transmigrasi secara Nasional?, jika lahan ternyata hilang tentunya dipertanyakan pemilik hak, lantaran jauh sebelum program itu dijalankan telah ada perencanaan matang dari Intansi terkait, dalam hal ini Kementrian Trans yang harus bertanggungjawab terhadap dugaan adanya penyimpangan program, terutama dengan hak L2 yang merupakan inti hak setiap warga trans. Mas Toto