full screen background image


Aksi Massa Fri-Wp : Freeport Akar Masalah di Papua dan Minta PT.Freeport Ditutup

Lapan6Online.com – Palu : Pada hari Jumat, 1 Desember 2017 pukul 16.18 Wita, bertempat di Bundaran Hasanudin Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah telah berlangsung aksi mimbar bebas dari Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (Fri- Wp) dalam rangka berhubungan dengan ketimpangan mengenai PT.Freeport yang illegal ditanah Papua oleh karena pada waktu PT.Freeport mulai beroperasi, papua belum secara sah dan demokratis terintegrasi dalam wilayah indonesia melalui mekanisme referendum tahun 1969.

Dalam aksi tersebut Koordinasi Lapangannya dipimpin oleh Herman, massa aksi 15 orang, menggunakan perangkat aksi berupa1 buah mega phone, 5 buah papan Plet yang bertuliskan Freeport akar masalah di Papua, Berikan Hak menentukan Nasib sendiri bagi bangsa Papua, Tutup PT Freeport MC Morah sekarang, Freeport di tanah Papua adalah illegal,Tolak intervensi Imperialisme di tanah Papua.

Tuntutan massa aksi antara lain Tutup Freeport dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa West Papua. Mendukung keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group, Pasific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB. Tarik Militer organik dan non organik dari West Papua agar referendum di West Papua dapat berjalan damai, adil dan tanpa tekanan. Kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa West Papua harus dibuka lebar dan dijamin. Buka akses jurnalis di West Papua. Menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.

Sementara itu dalam aksi FPR Wets Papua tersebut, mereka dalam orasinya massa aksi menyampaikan bahwa Wets Papua telah mendeklarasikan diri sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat pada 1 Desember 1961, namun usia kemerdekaan ini sangatlah pendek.Tepat 19 hari setelahnya, Soekarno menganeksasi Wets Papua melalui program Trikora. Trikora adalah pintu awal masuknya operasi militer yang berdarah-darah semenjak itu, dan dalam kurun waktu 1961-1991, ada sedikitnya 44 operasi militer dgn mobilisasi ribuan angkatan bersenjata ke papua. Hasilnya lebih dari 500.000 orang papua di bunuh.

Tidak hanya itu saja, sebagian besar rakyat Indonesia percaya, bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI, hal ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah dan kehendak rakyat Papua itu sendiri. Proses integrasi Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA,red) dilakukan dengan cara refresif dan bertentangan dengan hukum Internasional.

Sehingga dari 800 an ribu jiwa penduduk papua hanya 1025 orang (4 orang lainya tidak ambil bagian) yang terlibat dalam pemungutan atau kurang dari 0,2% dari populasi Papua, yang  dikondisikan setuju untuk integrasi dengan Indonesia. Inilah alasan mengapa sekalipun proyek mengindonesiakan OAP berlangsung hingga 50 an tahun lamanya, rakyat Wets Papua tetap pada pendirian awal, lepas dari NKRI.

Selain itu Freeport hadir di tanah Papua pada tahun 1967, padahal PEPERA belum lagi di laksanakan. Itu menjelaskan bahwa perubahan wilayah papua bermotif perebutan sumber-sumber ekonomi. Freeport berdiri sejak 50 tahun lalu. Selama itu juga tidak ada kesejahteraan bagi manusia di sekitarnya. Freeport justru telah mematikan 23.000 H hutan membikin sungai meluap karena endapan tailing yang termasuk kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) selain itu, penduduk asli semakin tersingkir (Marginalisasi), tanah adat mereka di rampas.

Aksi massa tersebut berakhir pada pukul 16.58 Wita, orasi dari massa aksi selesai dengan membubarkan diri situasi aman terkendali. Haris




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *