full screen background image

Cabang Dayung Perlu Sentuhan Pengambil Kebijakan

Cerita Disela sela Festival Cisadane Open Tournament
Lapan6online.com : “Nenek Moyangku Seorang Pelaut…..”. Demikian penggalan lagu yang menandakan Indonesia sebagai negara maritim. Dimana dimasa lalu, Indonesia memiliki para pelaut tangguh yang mengarungi lautan luas di belahan dunia. Sampai sekarangpun, Indonesia tetap menjadi negara maritim yang memiliki  pantai yang panjang mulai dari Sabang di belahan barat sampai ke  Irian Jaya di belahan Timur Indonesia.

Ilustrasi Nenek Moyang Kita adalah seorang pelaut.Foto2 : Net

Sebagian besar kehidupan masyarakat pantai adalah sebagai nelayan tradisional, karena ketiadaan modal yang cukup untuk membeli kapal mesin. Sebagian ada juga yang menggunakan mesin tempel, tapi sebagian besar masih menggunakan alat sederhana perahu dengan alat dayung.

Bagi masyarakat di wilayah timur, kehidupan sebagai nelayan menjadi keberuntungan tersendiri. Mereka berhasil menjadikan profesi sehari-hari untuk meraih prestasi di olahraga dayung. Tentu hal ini tetap melalui pembinaan yang rutin dan berkesinambungan, hanya saja, minimal mereka sudah memiliki “darah” sebagai seorang nelayan yang “tangguh”.

Lantas bagaimana dengan daerah lain di Tanah Air yang jauh dari pantai, tidak memiliki masyarakat yang berprofesi nelayan untuk dilatih dan dibina sebagai seorang atlet dayung tangguh. Jawabannya sederhana saja, apakah di daerahnya ada Situ ataupun Danau dan Bendungan. Atau ada Kali atau sungai, maka tidak ada halangan untuk bisa melakukan pembinaan olahraga dayung.

Antusias peserta lomba dayung internasional Cisadane 2017. Foto2: Fay/Lapan6online.com

Lantas siapa yang akan melakukan pembinaan cabang olahraga dayung dimaksud? Sudah pasti para Pembina dayung yang memiliki pemahaman terhadap olahraga air ini. Baik dalam hal tehnik melatih maupun memahami dan menguasai peraturan yang ada. Termasuk juga tahu dan mengerti serta paham akan seluk beluk mengadakan perlombaan, pengadaan alat dan lain sebagainya.

Tapi hal itu juga belum cukup untuk mampu membina para atlet dayung secara rutin, berjenjang dan berkesinambungan. Termasuk dalam hal mencetak prestasi, baik untuk tingkat lokal, Kota, Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional. Dibutuhkan berbagai dukungan dari berbagai pihak, khususnya oleh para pengambil kebijakan ditingkat lebih tinggi.

Apalagi bila daerah bersangkutan memiliki fasilitas lintasan Situ atau Danau, Bendungan maupun sungai yang strategis dan layak untuk “dijual”. Baik sebagai arena latihan, lomba dayung nasional dan internasional. Bahkan memiliki daya tarik dan keuntungan tersendiri bagi daerah bersangkutan sebagai salah satu arena olahraga air yang dapat dan layak dijadikan sebagai bagian destinasi  daerah “wisata air”.

Potensi ini dimiliki oleh Kota Tangerang, Kota yang berada di tengah aliran Kali Cisadane. Salah satu even rutin yang selalu diadakan daerah ini adalah Festival Cisadane. Kenapa bernama Cisadane?, karena areal kegiatan festival berada di pinggir Kali Cisadane tepatnya di daerah bernama “Benteng Makassar” yang terletak di pinggir Kali Cisadane.

Kegiatan olahraga air yang dikedepankan daerah ini pada setiap festival adalah lomba dayung naga atau dragon boat. Sayangnya, lomba ini hanya berlangsung satu kali dalam setahun persis sebatas meramaikan Festival Cisadane saja. Bahkan sampai hari ini, masih kental terlihat bahwa even ini pun hanya sekedar meramaikan acara.

Meski dari tahun ke tahun terjadi perbaikan dalam hal fasilitas taman di seputar Kali Cisadane, termasuk dibangunnya “Taman Dayung”, belum memperlihatkan adanya keseriusan daerah ini dalam membangun “prestasi” olahraga dayungnya serta “mengoptimalkan” keberadaan Kali Cisadane sebagai arena latihan dan perlombaan dayung lokal, provinsi dan nasional maupun internasional.

Kenapa demikian? Karena keberadaan organisasi cabang olahraga dayung di daerah ini tidak dapat mengoptimalkan potensi yang ada. Baik dalam hal upaya memobilisasi pembinaan cabang dayung di setiap Kecamatan maupun klub, termasuk mengoptimalkan keberadaan Kali Cisadane sebagai arena latihan, pembinaan dan berbagai kegiatan lomba.
Kenapa bisa terjadi? Karena sebagai organisasi olahraga, cabang dayung tentu memiliki berbagai keterbatasan. Ya dalam hal fasilitas sarana dan prasarana maupun pendanaan.Selama ini sumber dana Pengkot PODSI Kota Tangerang lebih bertumpu pada KONI Kota yang mendapatkan hibah dari APBD yang jumlahnya sangat terbatas.

Untuk bisa mengoptimalkan pembinaan, prestasi dan potensi Kali Cisadane, dibutuhkan “Political Will” dari para pemimpin daerah ini . Baik Walikota beserta jajarannya dengan didukung oleh DPRD setempat. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan mereka dalam kepengurusan, tapi harus ada upaya dan usaha nyata untuk benar-benar dapat mengangkat potensi yang dimiliki daerah ini untuk kepentingan yang lebih besar.

Mari kita lihat, begitu banyak daerah berusaha mengangkat potensi daerah mereka dengan berbagai kegiatan. Khususnya dalam  upaya menjaring wisatawan nusantara dan mancanegara. Nah, Kota Tangerang bisa mengambil peluang ini dengan mengoptimalkan potensi Kali Cisadane. Tahun 2017 saja, target pemerintah pusat yang harus dijawab Kementerian Pariwisata adalah mendatangkan 15 juta wisatawan mancanegara dan 265 juta pergerakan wisatawan nusantara.

Kenapa Kota Tangerang tidak ikut ambil bagian, apakah cukup dengan mengadakan Festival Cisadane setahun sekali dan masuk dalam tujuh daerah Destinasi Wonders Provinsi Banten? Padahal potensi Kota Tangerang lebih dari itu? Karena itu, sekedar urun rembuk, potensi Kali Cisadane harus lebih ditingkatkan perannya.

Misalnya, mengadakan even dayung secara berkesinambungan, misalnya empat bulan sekali ditambah dengan Festival Cisadane. Lomba bergengsi haruslah dibarengi dengan prestasi para atlet daerah sendiri. Untuk itu, perlu pembinaan lebih serius terhadap atlet potensial Kota Tangerang. Calon juara tidak muncul dari atlet berbakat saja, tapi diciptakan dari mereka-mereka yang “paling berbakat”.

Untuk menyelenggarakan sebuah lomba bergengsi, meriah dan mendapatkan perhatian luas tidak hanya dapat dilaksanakan oleh PODSI saja, tapi harus dibantu dan didukung penuh melalui kebijakan paling tinggi dan dilaksanakan bersama lintas instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Fay




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *