full screen background image


Decbt Collector Kembali Beraksi Main Sikat Tanpa Basa Basi Meski Sudah ada sanksi dari polri

Lapan6online, Bartim/KaltengIni baru hebat, Debt Collector main embat unit disikat disembarang tempat, asal ada pemakai tidak mau kompromi unit langsung ambil, bila perlu mengancam dan atau menakan pemakai Unit yang kadang Debitur atau keluarga atau kawan Debitur, sepanjang unit ditemukan dimanapun sikat dan ancam dengan membawa aparat, demikian gaya DC diwilayah Bartim Kalteng beraksi. Tiga korban diantaranya adalah Amer oleh DC Suzuki Finance Barabai, Cabang Ampah Kota Bartim Kalteng, Unit Thunder disikap saat dipakai Kawan Debitur di SMAN Ampah Kota, meski pihak Finance sudah mengajak berdamai mungkin karena kesal Debitur tidak mau menerima tawaran Suzuki Finance Barabai Cabang Ampah dan rencananya akan diadukan ke Polres Bartim.

Dua orang lainya adalah Jam’an oleh DC Adira Finance Tabalong Cabang Ampah Kota Dusun Tengah Bartim Kalteng, dan Ny.Mama Kurus juga oleh Adira DC Finance, sehingga keduanya mengadukan kepada Redaksi Tim Buser Lapan6 Perwakilan Kalimantan Tengah. Dan saat dikonfirmasi kepada Finance terkait, yang kooperatif hanya Suzuki Finance Barabai, dengan artian Finance Suzuki ini ada itikad baik dan mau menerima keluhan Debitur, sementara Finance Adira belum ada atau memberikan jawaban apapun terhadap konfirmasi yang disampaikan oleh Buser Lapan6 beberapa waktu lalu,. bahkan ketika sempat ditemui Manager Cabang Adira Finance Ampah Kota tampaknya kalang kabut dengan mengatakan tidak tahu menahu adanya penarikan Unit oleh DC yang mengatas namakan Finance Adira.

Dua Kantor Cabang Finance Suzuki Finance dan Adira Finance Cabang Ampah Kota, Dusun Tengah, Barito Timur itupun layak dipertanyakan legalitas keberadaan Kantornya, karena diduga Kantor Finance tersebut meragukan legalitasnya. Terutama terkait dengan perijinan Kantor Cabang di Ampah Kota Dusun Tengah tersebut, sebab jika ternyata tidak memiliki ijin Cabang lalu kemana bayar Pajak Penjualan selama ini, padahal keberadaan Kantor Cabang tersebut sudah cukup lama, lebih dari 2 tahun beroperasi di wilayah Ampah Kota, Muspika Kecamatan Ampah Kota memiliki kewenangan mempertanyakan legalitas perusahaan yang berada diwilayahnya.

Kantor

Lokasi Kantor Cabang ADIRA Finance Ampah Kota,dengan sederetan unit hasil penarikan DC gaya Preman,yang diduga menyebabkan banyak debitur dirugikan.

Peran DC Dalam Hukum Indonesia

Debt Collector tidak semudah itu melakukan penarikan unit kepada debitur yang macet dalam kredit motor ataupun kredit lainya, sebab negera kita adalah negara hukum, ada rambu rambu hukum yang harus ditempuh agar penarikan unit sesuaidengan prosedur hukum yang baku. Dan ingat kredit motor atau mobil atau perbankan adalah persoalan hukum perdata yang sebelumnya ada perjanjian, sehingga ketika kredit macet pihak DC tidak serta merta se-enak sendiri menarik unit tanpa melalui proses perdata sebelumnya. Sehingga jika DC melakukan penarikan dengan cara paksa atas unit kredit yang macet, maka caranya itu yang dipersalahkan oleh prosedur hukum, sebab mestinya melalui persidangan dahulu, dan harus memiliki kekuatan hukum tetap baru unit dapat ditarik dari Debitur, atau melalui pemilik Fiducia dengan persetujuan Kapolda terkait, sehingga ada berkas resmi dari pihak yang berkepentingan.

Dari kasus yang masuk ke meja Redaksi ada nama DC Udin dan Wawan selaku oknum DC yang melakukan penarikan unit secara paksa dan dilakukan disembarang tempat, kedua oknum DC tersebut tidak jarang dengan membawa aparat hukum sebagai upaya menakut-nakuti Debitur dan tidak jarang juga memberikan ancaman kepada Debitur agar unitnya waktu itu juga diserahkan, demikian pengakuan korban kepada TimBuser Lapan6 saat menyampaikan pengaduan dan keluhannya.

Slide1

Dokumen Lapan6,foto Bang Jam’an salah seorang korban Debitur Adira Finance Cabang Ampah Dusun Tengah Barito Timur Kalimantan Tengah.

Rekam Kasus Debt Collector

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol.Baharudin Jafar menegaskan waktu yang lalu kepada wartawan bahwa Penyitaan barang hanya bisa dilakukan oleh kejaksaan agung setelah ada putusan hakim yang tetap. Jika ada debt collector yang melakukan itu, polisi tidak hanya akan menangkap collectornya, tetapi juga pimpinan perusahaan yang menyewa debt collector itu. “Bisnis manager” yang akan dipanggil,” ujarnya.

Hal itu disampaikan karena akhir-akhir ini banyak kasus yang menjadi keluhan dan laporan masyarakat terjadinya upaya perampasan mobil oleh debt collector yang disewa sejumlah perusahaan pembiayaan, tentunya telah merugikan dan meresahkan masyarakat.  Kreditor/leasing tidak dapat lagi semena-mena melakukan dengan cara paksa dan kekerasan untuk menarik kendaraan bermotor dari debitur yang menunggak angsuran. Kreditur harus  melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Jika tidak, di daftarkan maka kreditur/leasing tidak bisa menyita aset debitur. “Peraturan itu semata-mata ingin melindungi konsumen atau debitur”.

Selama ini masyarakat kerap dibuat resah oleh kreditur yang menggunakan jasa debt collector untuk mengambil secara paksa kendaraan debitur. “Padahal belum tentu kendaraan yang berstatus kredit itu telah di daftarkan jaminan fidusia,” Meski telah dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, sebenarnya pihak leasing tidak bisa melakukan pengambilan secara paksa atau eksekusi jaminan tanpa melibatkan pihak Kepolisian. “Dalam aturanya, eksekusi jaminan itu harus melibatkan pihak Kepolisian bukan Debt Collector,”

Dalam hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor misalnya secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi – tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit – maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur.

Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur – melalui debt collectornya.  Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan debt collector-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) – mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi.  Selain pencurian kreditur dan debt collector-nya juga dapat diancam tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan apalagi kalau sudah emosional dan menggebrak-gebrak meja – tentunya kita sudah dapat membayangkan tindak pidana yang yang lebih kejam lagi jika sang debt collector telah berlagak menjadi jagoan yang gampang main pukul.

Namun rupanya himbauan, peringatan ataupun larangan pihak kepolisian yang ditujukan kepada pihak  perusahaan pembiayaan sepertinya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan, seolah olah mereka kebal hukum atau merasa benar sendiri dengan alasan mereka memiliki surat mempunyai pegangan yaitu perjanjian yang telah ditanda tangani konsumen pada waktu akad kredit. Seperti yang telah dilakukan oleh seseorang yang mengaku bernama Bangun Lesmono, manager Busines dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, dengan bukti memberikan sebuah kartu nama sebagai manager Business, beralamat Jalan Raya Tajur No. 86 Bogor, dirinya datang ke salah satu showrum milik H. Amung Solihin dikawasan Jalan Muria, Menteng Wadas Barat, Jakarta Sekatan, yang di dampingi mengaku Marketingnya, pasalnya seminggu yang lalu H. Amung dimintai tolong sdr. Sarhani untuk mencari peminat yang bersedia mengoverkreditkan kendaraan adiknya Merk L 300 tahun 2008 box warna hitam dengan polisi B 9833 VQ an. Ujang Suyatna.

Kedatangan pihak leasing, jumat malam (22/3) antara 20/21.00 WIB diantar oleh orang yang menitipkannya (Sarhani) kakak dari pemilik kendaraan tersebut, tentunya kedatangan mereka disambut baik H. Amung Solihin, pasalnya secara kebetulan Mobil yang dititipkan adiknya yang masih dalam perbaikan, sudah ada peminat untuk over kredit, bahkan telah memberikan uang muka sebesar Rp. 600.000,-, makanya datangnya pihak leasing, merasa kebetulan memberitahukan bahwa hari senin (25/3) dirinya akan membawa pengajuan over kredit ke leasing, hal ini sudah biasa dilakukan oleh H. Amung ke leasing-leasing yang lainnya.

Diluar dugaan, sambutan hangat H. Amung Solihin sebagai pribumi ditanggapi dingin oleh yang mengaku Business Manager itu, katanya  pihaknya datang kesini bukan untuk mengambil 2 bulan tunggakan 2x Rp. 3,250 jt meski dibayar Rp. 100 jutapun malam ini tidak akan saya diterima, karena tujuan kami untuk mengambil unit kendaraan yang dianggap telah Wanprestasi menunggak selama 2 bulan, senilai Rp. 6,5 jt, sedangkan pihak H. Amung dan Sarhanai (saudara pemilik kendaraan) telah meminta waktu untuk membereskan permasalahan ini paling lambat hari senin (25/3), karena tetap tidak mau, lalu bagaimana kalau saya bayar tunggakan semuanya sekarang, tetap mobil ditarik pada malam hari  tanpa memberikan tanda terima. Adanya kejadian tersebut jelas H. Amung merasa terkejut katanya “Saya puluhan tahun usaha jual beli mobil bekas” tetapi baru kali ini menghadapi pihak leasing, tetapi tidak ada yang bertindak seperti ini tidak memberikan toleransi sama sekali” sebagai pemilik shorum, dirinya merasa dipermalukan didepan para tetangga dan tukang ojeg yang biasa mangkal didepan rumahnya, jika terdengarnya oleh orang-orang yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya, tak heran jika ada yang berprasangka H. Amung telah menerima titipan kendaraan-kendaraan bermasalah.

Ada yang menarik bagi pihak media, terutama mendengar penjelasan H. Amung tentang ngototnya pihak leasing, bukan menagih tunggakan, tetapi ingin membawa unit kendaraan, saat itu H. Amung pernah bertanya kepada tamunya, apakah perusahaan tidak akan rugi kalau masa kredit belum lama, kendaraan sudah ditarik, namun jawaban bagian marketing “ gak apa-apa yang rugi perusahaan ini, katanya.

Senin (25/3), Penkes datang ke MPM finance Tajur Bogor bermaksud ingin Chek and Richek kebenaran pengakuan H. Amung tersebut : 1. Apakah benar yang datang dan mengambil paksa kendaraan itu dilakukan oleh seorang Managernya, jika benar bagaimana sikap kolektornya terhadap konsumen, managernyapun telah memberikan contoh yang tidak benar. 2. Apakah MPM finance mempunyai peraturan khusus, apabila konsumen dua bulan tidak bayar, kendaraan harus ditarik? 3. Apakah dibenarkan secara hukum, penarikan unit kendaraan di malam hari dan tidak memberikan tanda bukti penarikan, hanya memberikan sebuah kartu nama. 4. Jika pelaku itu dianggap salah, Apakah sanksi yang akan dijatuhkan ke bawahan apabila terbukti telah melanggar aturan yang telah ditetapkan, yang akhirnya akan merusak citra perusahaan yang Bapak Pimpin. 5. Apakah salah, jika shorum membantu konsumen yang sudah tidak mampu meneruskan cicilannya, untuk mencari peminat yang bersedia over kredit secara resmi, jika ada peminat tentunya pihak shorum membawa ke pihak leasing, pihak pertama dan pihak kedua untuk pengurusan administrasinya, namun masalah disetujui atau tidaknya over kredit tergantung hak dan wewenang pihak leasing itu sendiri, shorum hanya sebagai perantara.  Namun harapan media untuk mendapatkan jawaban yang benar dari pihak MPM finance, jauh dari harapan, pasalnya ingin menemui pimpinannya sangat sulit, banyak sekali alasan, dan harus menunggu dari jam 10.00 pagi, bisa ketemu pukul 13.00, ternyata orang yang ditunggu tunggu itu dari tadi juga bolak-balik, hanya penkes belum mengenalnya.

Sebelum menyampaikan tujuan Penkes datang kesini, Bangun Lesmono meminta agar jangan intograsi saya, tetapi kalau hanya ngobrol-ngobrol saja, boleh tidak apa-apa, terus apa yang bisa kami bantu ?, Penkes jelas bahwa wartawan tidak akan mengintograsi seperti Polisi dan Jaksa, tetapi wartawan hanya ingin mengetahui dan chek and richek apakah informasi yang didapat itu benar atau tidak, sebelum dijadikan sebuah pemberitaan di media, Namun sayang dari obrolan tersebut tidak ada jawaban siapa yang mengambil kendaraan tersebut, apakah benar kendaraan tersebut dibawa kesini, apalagi alasan kenapa tidak memberikan tanda terima pengambilan tersebut, hanya yang mengaku Busines Manager ini meminta agar semua pihak datang kesini, mari kita selesaikan secara prosedur, maunya apa dan kapan saja.

Tetapi setelah dikofirmasi ulang kepada H. Amung, dia mengatakan “ Dari kemarin dia minta kita semua datang ke kantor, katanya kita selesaikan secara prosedur yang benar, tetapi dianya sendiri sudah melanggar prosedur, jangankan memberi tanda terima pengambilan kendaraan, untuk menunjukan KTA saja sebagai pegawai leasing tidak, hanya mengaku saya pimpinannya sambil memberikan sebuah kartu nama” apakah prosedur yang dia lakukan benar ?, ungkapnya.

Menurut H. Amung, saya berikut pemilik kendaraan sudah keburu sakit hati, merasa tidak dihargai dan sudah merasa dipermalukan didepan para tetangganya, kalau caranya tidak seperti ini saya siap semuanya datang ke leasing “Memang sudah biasa begitu dengan leasing-leasing yang lain” tetapi sekarang saya tidak mau datang kesitu, sakit hati lebih baik saya kan laporkan ke atasannya atau saya laporkan ke POLDA, “dia telah mengambil paksa kendaraan dengan tidak memberikan tanda terima” biar saya mengetahui keputusan pengadilan apakah cara yang dia lakukan itu benar atau salah”, katanya.

Ketika ditanya Penkes, kira-kira yang anda inginkan jika persoalan ini masih bisa diselesaikan secara musyawarah, langkahnya seperti apa ?, Ya saya juga manusia yang beragama, manusia tidak sempurna tidak akan benar selamanya, mudah caranya “kita harus saling menghargai” hapus dulu kesalahan dengan cara kembalikan ke semula, yaitu : 1.    Kalau memang saya dianggap tidak ikut campur dalam masalah ini, silahkan saja kembalikan kendaraan tersebut kepada atas nama debitur, masalah pembayaran yang 2 atau sekalian 3 bulan bisa dibayar ditempat atau ditansfer terlebih dahulu.  2.  Jika Kendaraan sudah berada di Debitur semula, saya akan datang membawa orang yang berminat over kredit, jika sudah ada kesepakatan, kalau memang kami harus datang semua ke leasingpun kalau sudah begitu tidak jadi masalah karena “sudah menghapus kesalahan masing-masing”  3.    Mungkin dengan cara itulah kita merasa saling percaya dan menghargai, menghapus kesalahan masing-masing, jangan mau menang sendiri. Adanya jawaban seperti ini, penkes selasa (26/3) datang kembali menemui Business Manager Bogor, Bangun Lesmono, ingin mengetahui apakah setuju atau tidak kemauan dari H. Amung Solihin berikut Debitur, karena pembicaraan kemarinpun dia bersedia menerima kembali jika sudahada keputusan dari pihak H. Amung Solihin cs.  Tetapi menurut Customer Service mengatakan, Pak Bangun sudah keluar, tidak diketahui apakah kembali lagi atau tidak, katanya.

Penkes berusaha berkali-kali telepon tidak diangkat dan SMS pun juga tidak di Jawab. SMS Pertama, Sy pa dadang yang kemarin dari bdg skrag ada di kntr bos jam berp bs ktmu.  Kedua,  Maaf sy mau plg ke bg bs ktmu lg tdk krna ada yg perlu sy sampaikan hsl rembukan    kemarin.Kalau tdk bs ktmu sy akan plg saja. Ketiga, Tadinya sblm ke bdg sy mau sampaikan hsl rembukan malam tadi hal ini sy lakukan untuk kebaikan semua pihak, Tp.aktu gak apa2 sy mau plg sj. Keempat, kalau memang bp merasa sdh cukup memberikan jambn dan kebijaksaan kpada konsumen tdk apa2 mgkn sy tdk perlu memaksa untuk ktmu bp dulu. Sdh sy plg sj.

Setelah di SMS sampai sekarang tidak ada reaksi atau balasan apa-apa, mungkin dia merasa benar atau kebal hukum, makanya Penkes terpaksa datang ke MPM finance pusat ingin mengetahui kebenaran dan aturan yang diterapkan terhadap bawahannya, karena mau tidak mau bawahannya melakukan kesalahan, tetap yang rusak nama baik perusahaan.

Dikantor MPM Finance pusat, penkes diterima oleh Bagian Hukum, Akbar dan pihaknya setelah membaca aturan-aturan yang penkes tulis diatas dirinya tidak sependapat dan menyarankan untuk mempelajari aturannya jangan setengah setengah coba pelajari kembali benat tidak katanya. Masih menurut Akbar, tidak ada yang kebal hukum, buktinya Ibas anak presiden tetap saja kejerat hukum kalau memang salah, tetapi mengenai benar dan salahnya manager Business Bogor dirinya tidak mau membahas itu sudah masuk ke ranah hukum jadi Bapak tidak bisa menyalahkan begitu saja.

Dia berjanji akan mengecek dulu kebenarannya, kalau anak buahnya melakukan kesalahan tentunya akan ada sanksinya, tetapi yang jelas kalau kendaraannya sudah ada ditangan perusahaan tidak ada istilah cukup dibayar tunggakan atau over kredit ke orang lain, tetap harus dilunasi terlebih dahulu. ( pelajari kontrak perjanjian) Ternyata benar, 3 hari kemudian Penkes menanyakan keputusannya apakah masih ada kebijakan perusahaan  terhadap Konsumennya? jawabannya ” Sdh pak, keputusannya tetap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak pembiayaan. terima kasih. Jika mempelajari pengalaman tersebut tak heran jika debt kolektor menarik kendaraan dengan berbagai cara, apakah dengan cara memaksa, merayu, bohong atau dengan dalih apapun yang penting kendaraan bisa masuk ke kantor dulu, Jika sudah masuk ke kantor jangan harap kendaraan bisa diambil kembali, bisa dengan cara “Silahkan lunasi terlebih dahulu”, apakah dengan cara seperti ini bukan kekejaman yang diterapkan kepada konsumen, kepada siapa konsumen harus mengadu ?, inilah PR bagi pemerintah dan aparat hukum.

Debitur Agar Laporkan DC Preman

Agar penegakan hukum dapat berjalan baik, pihak Debitur atau konsumenagar segera melaporkan oknum DC yang melakukan penarikan unit secara paksa, sementara kepada pihak Finance tentunya diharapkan juga tidak asal asalanmenggunakan DC asalunit dapat ditarik kepihaknya. Ingat Konsumen adalah pihak yang memberikan keuntungan kepada anda, jika konsumen kemudian diperlakukan kasar, dengan melanggar atau bahkan melakukan tindakan kejahatan percaya saja sewaktu waktu pihak Finance akan berhadapan dengan hukum.

Dalam negara hukum tidak ada subyek hukum baik badan hukum ataupun person hukum yang kebal terhadap sanksi yang ada, boleh jadi sewaktu masih memiliki pendekatan yang kuat atau mungkin ada backing pihak Finance masih bisa bertahan meski menyewa DC yang slebor alias bergaya preman. Tapi suatu waktu nanti akan berhadapan dengan kekuatanyang sama,atau bahkan melebihi kekuatan Finance yang ada, sebab tidak semua Konsumen adalah orang buta hukum, ada saja Konsumen yang tahu proses Kredit dan hak Finance sesuai dengan hukum Sewa Fiducia jo Perkapolri No 8 th 2011. (17/05/15.TS,SH,SJ/Tim)