full screen background image


Denda Oleh BC Entikong Sudah Sesuai Undang-Undang

Lapan6online.com – Entikong/KalBar : Sempat menunggu dan tidak digubris, kekecewaan Temenggung Agung, Pemangku Adat Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan Ketua MABM (Majelis Adat Budaya Melayu) Sekayam terjawab sudah dengan bersedianya Pimpinan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong (KPPBC PMT C Entikong) P.Duwi Jogyastara duduk semeja memberikan penjelasan hal keluhan warga perbatasan terhadap denda dari Bea dan Cukai.

Mewakili Kepala KPPBC PMT C Entikong,  Kasubsi Penyidikan dan BHP (Barang Hasil Penindakan,red) Bea dan Cukai, Wahyudi Hendro Prasetyo menjelaskan, denda yang diterapkan sudah sesuai UU No 17 Tahun 2006 dan UU No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Selain itu pelaksanaannya juga sudah dilakukan sesuai SOP Kepabeanan.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi memberikan penjelesan terkait masalah sanksi ataupun denda,”Denda atau penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan tentang import sudah sesuai berdasarkan ketentuan pasal 7A ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, maka ditetapkan administrasi berupa denda sebesar Rp 10 juta,” papar Wahyudi kepada Tim Lapan6online.com, Senin (23/10/2017) Pkl 14.30 WIB.

Lebih lanjut Wahyudi menambahkan bahwa,”Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 10.000.000,-tersebutlah yang menjadi perihal keberatan warga perbatasan yang kami tangkap pada tanggal 06 Oktober 2017 lalu karena melakukan bongkar muat barang impor asal Malaysia berupa 1 karung bawang putih seberat 20 Kilogram di kawasan pabean PLBN Entikong tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean dengan menggunakan sarana pengangkut berupa mobil Toyota Lite Ace dengan nomor polisi KS 3635 Q DE, “ tambahnya.

Bukan tanpa alasan yang mendasar sanksi tersebut dilaksanakan, namun “Perlu kami sampaikan juga bahwa sanksi berupa denda sepuluh juta rupiah tersebut juga sudah kami serahkan ke pada kas negara sebagai bentuk pendapatan bukan pajak melalui Bank Mandiri tertanggal 13 Oktober 2017 lalu”, tuturnya. Saeful/Abang Syamsumen