full screen background image


Diduga CSR PTPN VIII Tidak Tepat Sasaran

Lapan6Online.com – Palabuhanratu/Sukabumi : Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Adalah PTPN VIII Pasir Badak yang diduga tidak tepat sasaran dalam menyalurkan dana CSR tersebut, seperti yang disampaikan oleh Peri, salahsatu Kasubdit BAPPEDA Kabupaten Sukabumi kepada Lapan6Online.com bahwa, “Terkait CSR sepertinya ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan CSR dan ada juga yang memberikan tidak sesuai dengan ketentuan aturan jangan sampai program CSR hanya dilaksanakan sekedar formalitas akan tetapi harus menjadi solusi atas masalah sosial dan lingkungan maka program CSR dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya harus benar dijalankan secara propesional dan partisipatif dan pelaksanaan program CSR itu bukan tugas perusahaaan tetapi kewajiban perusahaan, “ jelas Peri dikantor BAPPEDA Jl.Kompek Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Sukabumi, Kamis, 4 Januari 2018.

Secara terpisah berdasarkan nara sumber dilapangan yang tidak mau disebut namanya, warga Desa Cileungsing, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi yang berada diwilayah PTPN VIII Pasir Badak mengatakan, “Yang kami harapkan perushaan PTPN VIII Pasir Badak yang berada di Desa Cileungsing, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, kami harapkan pihak perusahaan bisa mengeluarkan CSR nya sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, karna perusahaan tersebut sudah berdiri lama, bahkan sudah puluhan tahun lamanya, produksi yang dianggap lancar produsi sit karet, “ harap warga Desa Cileungsing tersebut.

Sementara itu menurut Nendi selaku Ketua BPD Cileungsing melalui telepon selulernya menyatakan,”Memang selama ini kami selaku Ketua BPD belum tau kalau perusahaan memberikan CSR khusunnya kewilayah desa kami, padahal itu suatu kewajiban bagi peruhaan untuk mengeluarkan CSR khususnya kewilayah yang kena dampak, “ jelas Nendi kepada Lapan6Online.com.

Lebih lanjut Nendi menambahkan bahwa, “Sudah berkali-kali tokoh masyarakat memberi tau atau usulan terhadap kami cuman kami belum menindak lanjuti permasalahan tersebut dan kami ucapkan terimakasih kepada lsm atau media yang peduli terhadap warga kami sekitar,” tambahnya.

Ditempat yang sama dikantor PTPN VIII Pasir Badak, Lapan6Online.com mengkonfirmasi kepada piha PTPN VIII, Kusnadi selaku Bagian Umum diperusahaan tersebut mengatakan,”Kami mewakili atas nama perusahaan karna pimpinan kami lagi keluar kota (Bandung,red) terkait permasalahan CSR akan kami pertimbangkan karna pada saat ini perusahaan lagi menurun penghasilan dan akan kami bahas dengan pimpinan yang bisa memberikan keputusan atau kewenangan kalau kami sifatnya terbatas sesuai dengan aturan jabatan kami, “ jelas Kusnadi.

Sedangkan dari pihak pemerintahan Desa Cileungsi sendiri ditanggapi secara langsung oleh Kepala Desa Cileungsi bahwa,”Dari pihak perusahaaan PTPN VIII Pasir Badak memang suka ngasih uang perbulan sebesar 100ribu rupiah kami juga tidak tau apakah itu masuk CSR, “ jelas Adem Kusuma Kepada Desa Cileungsing.

Berdasarkan hukum fasilitas CSR Jawa Barat berpedoman pada peraturan daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahan serta program kemitraan dan bina lingkungan dijawa barat serta peraturan gubernur Nomor 30 tahun 2011 tentang fasilitasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Jawa Barat.

Selain itu harus menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan/alam oleh karna itu,pihan perusahaan yang melaksanakan program CSR seharusnya melakukan assesmen terlebih dahulu agar program yang dijalankan tepat sasaran dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Tentunya jangan sampai program CSR hanya sekedar formalitas akan tetapi harus menjadi solusi atas masalah masyarakat. M.Jeri K.R




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *