full screen background image

Dinas Kementerian Perikanan & Kelautan Sosialisasikan Alat Tangkap Bagi Nelayan Kotabaru

Lapan6online.com – Kotabaru/Kal-Sel : Kadis Perikanan H. Murhan terkait Pertemuan ada 200 orang Nelayan Kotabaru yang hadir di Aula pertemuan Kantor  AULA PPI di KM 6 Kotabaru, Kalimantan Selatan dihadiri Ir.Endroyono Kasubdit Alat penangkapan ikan Direktorat Jenderal Penangkapan dari Jakarta.

Ir.Endroyono Kasubdit Alat penangkapan ikan Direktorat Jenderal Penangkapan dari Jakarta beserta, Eko Wibowo, Eka Kurdiani, Eludia dan Juga hadir dari Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili Yuliandi Surya . ST. Kasie Sapras Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi Taufik Nurrahman, Siswoyo, Ridho dan Setiadi Hidayat, Airut dari Lanal Kotabaru, Satpol Air Polres Kotabaru. Foto2 : M.Badrun

Ir. Endroyono beserta, Eko Wibowo, Eka Kurdiani, Eludia dan Juga hadir dari Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili Yuliandi Surya . ST. Kasie Sapras Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi Taufik Nurrahman, Siswoyo, Ridho dan Setiadi Hidayat, Airut dari Lanal Kotabaru, Satpol Air Polres Kotabaru.

Dari hasil jumpa Pers, Kadis Perikanan Drs.H.Murhan mengatakan,”Hari ini menindaklanjuti KEPMEN KP No.2 Tahun 2015, tentang pelarangan alat tangkap ditarik yang aktif seperti Lampara atau Cangrang dengan hadirnya dari Kementerian ini perlu disyukuri bahwa, Pemerintah ini akan membantu bagi Nelayan itu sendiri yang menggunakan alat tadi dan diganti dari alat yang ada ini sehingga bagi nelayan dapat profesional yang menggunakan alat tangkap yang sesuai ketentuan, dari 11 Alat yang sudah ditentukan,” kata Kadis Perikanan dan Kelautan Kotabaru, Drs. H. Murhan.

Pada saat yang  bersamaan Ir. Endroyono mengatakan,”Silahkan bagi Nelayan melaut tapi dengan syarat yang sudah ditentukan dan sosialisasi hari ini tentang pelarangan memakai alat tangkap pukat atau alat tarik tersebut dan sudah 2 tahun ini tidak berjalan lancar, sesuai arahan Bapak Presiden untuk membantu Nelayan Skala kecil untuk berganti alat tangkap, “ jelas Endroyono.

Acuan Pemerintah tadi sesuai UU Perikanan 5 GT untuk Nelayan Kecil disebutkan dengan adanya UU Perlindungan Nelayan, maka Pemerintah juga beri’tikat untuk membantu Nelayan yang menggunakan Mesin sampai 10 GT. Jadi kehadiran disini untuk melihat yang kena dampak itu, Data yang disampaikan ke Pusat itu dilihat Rielnya, berapa Nelayan yang ada dilapangan.

Kadis Perikanan Kabupaten Kotabaru, Drs.H.Murhan. Foto2 : M.Badrun

Dan dilakukan pendataan ada orangnya, dan harus dibuktikan Aspek Legalnya untuk Nelayan tadi. Selain itu, untuk mengoprasikannya itu harus kartu Nelayannya, ada Pas Kecil yaitu 7 GT kebawah Pan Besar dari 7 GT sampai 10 GT keatas, dan kalau dua duanya itu belum ada harus dibuktikan Pendaftaran Kapal.

Dari dua bukti tadi harus digantikan, kira-kira Nelayan itu maunya seperti apa? Jadi dari Dinas Perikanan melalui Direktorat Alat Tangkap sudah menyiapkan 11 Kelompok Alat tersebut, kalau dirinci lebih Detil lagi ada 89 jenis yang bisa dipilih.

Nelayan harus bisa memilih sesuai kondisi alamnya, juga perlu diketahui bahwa mengatur Alat Tangkap ini berdasarkan Karakter distrik Wilayah, ada daerah yang hanya boleh memakai alat statis seperti Bagan atau Zero yang itu Daerah 0 sampai 2 Mil, 2 sampai keatas itupun  boleh alat tangkap.

Pasif diletakkan sebentar kemudian ditarik lagi seperti jilnet, pancing, nah diatas julur 2 dan 3 biasa 4 Mil sampai 12 Mil itu boleh Alat Tangkap Aktif, seperti Tusin karena Trol tidak lagi, katakanlah sekarang Pusin yang ada di Daerah itu.

Berdasarkan Data-data tadi pihak Direktorat hanya datang satu kali , jadi kalau ada susulan Data berikutnya untuk tahun ini belum bisa di Diakomodir. M. Badrun.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *