full screen background image


DISTAMBEN BARITO SELATAN BERSIKAP TERTUTUP DAN BURUK LAYANAN PUBLIKNYA

Lapan6online, Barito Selatan-Kalteng Era keterbukaan dan abad informasi ternyata baru sebatas oralitas alias,”Omdo”,bagi sebagian oknum pejabat pemerintahan Barsel Kalimantan Tengah,meski sang Gubernur Agustin Teras Narang,SH berulang ulang menyatakan agar jajaranya bersifat terbuka dan jujur dalam melayani masyarakat.Terbukti sikap Kadistamben Barsel saat ditemui Lapan6 bersikap acuh tak acuh,walau scurity telah memberi tahukan ada wartawan Lapan6 mau bertemu dengan yang bersangkutan,terlihat jelas dari balik kaca jendela ruangan Kadistamben sekitar tgl 26 April 2015 yang lalu.

Sementara suara musik hingar bingar terdengar cukup keras,entah sedang ada acara apa,waktu itu skj 10.40 Bbwi,dimana Kantor Distamben juga cukup banyak staf dan karyawan yang hadir,saat itu tidak banyak tamu yang datang.Tampak dari ruangan kantor yang banyak kosong,selain memang merupakan Kantor Distamben Barsel yang baru,ruangannyapun tidak begitu banyak sehingga mudah terlihat dari luar ruangan.

Slide2

Dokumentasi Lapan6 tgl 26 April 2015 lalu,lokasi Kantor Distamben Barsel Jln Ampah-Buntok skj 11.40 Bbwi

Konfirmasi Lapan6 bertalian dengan Dana Bagi Hasil sektor Pertambangan Kabupaten Barito Selatan yang dalam PMK th 2014 lalu tercatat sekitar 41M,dan sektor Kehutanan sekitar 4M,belum dari sektor sektor lainnya.Dan selama ini persoalan anggaran pusat didaerah ini tidak pernah terbuka,sehingga rakyat secara umum tidak mengetahui sebenarnya berapa APBD Daerahnya,sumbernya dari mana,dan untuk apa saja.

Karena sikap ketertutupan Kadistamben dan layanan publiknya yang buruk,direncanakan Tim LP3K-RI DPD Kalteng yang merupakan parnert Tabloid Lapan6 akan mengajukan Permohonan KIP secara resmi kepada intansi terkait sesuai dengan UU No 14 Th 2008 untuk mengajukan Permohonan Data Dana Bagi Hasil khususnya sektor Pertambangan dan secara umum dana Bagi Hasil yang masuk ke Kabupaten Barito Selatan dari seluruh sektor lainnya,ditambah dengan Dana DAK-DAU-BOS plus dana APBN lainnya sebagai rasa peduli terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KIP itu hak setiap warga Negara dan atau Badan Hukum Indonesia,sehingga sangat tidak benar jika ada pejabat yang tertutup dan enggan melayani publik dalam rangka yang bersangkutan memohon penjelasan atau data publik yang dibolehkan oleh undang undang dan peraturan lainnya seperti PP 61 Th 2010 terkait Pelaksanaan KIP.Dan pada penghujungnya Badan Publik yang pelit terhadap informasi,dan wegah alias ogah melayani warga akan berhadapan dengan hukum,baik Perdata,TUN,bahkan Pidana setelah melalui ajudikasi dari Badan KIP Provinsi KalimantanTengah.

Pasal Penting UU No 14 th 2008 Tentang KIP

Psl 52 UU KIP No 14 th 2008

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang waj ib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Psl 01 UU KIP No 14 th 2008

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat , didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
  2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  3. Badan Publik adalah lembaga eksekut if, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau
  4. organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
  5. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
  6. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
  7. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
  8. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
  9. Pejabat Publik adalah Orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
  10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
  11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  12. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  13. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Psl 04 UU KIP No 14 th 2008

  • Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  • Setiap Orang berhak:
  1. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  2. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  3. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  4. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut .
    • Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan kepengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Psl 07 UU KIP No 14 th 2008

  • Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
  • Badan Publik waj ib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
  • Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
  • Badan Publik wajib membuat pert imbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
  • Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
  • Dalam rangka memenuhi kewaj iban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Demikian sebagian pasal UU KIP Th 2008 yang membuka peluang secara bertanggung jawab kepada setiap warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang memerlukan informasi sesuai dengan ketentuan perundanganyang berlaku.Jadi sangat tidak etis dan sangat tidak layah jika dewasa ini masih ada oknum pejabat Publik yang pelit dan enggan mengahadapi pemohon Informasi Publik,sebab dengan jabatannya oknum tersebut telah bersumpah untuk ta’at kepada hukum yang dibuat oleh Negara,nah siapa yang akan mengawali menjadi pejabat yang jujur dan terbuka ?,ingat lha ada Sorga dan Neraka sebagai imbal jasanya,itu pasti (10/05/15.TS,SH,SJ)