full screen background image


Ini Baru Hebat Proyek Jalan Belum Kelar Digarap Lalu Ditinggal Begitu Saja

Lapan6online.com – Barito Selatan/KALTENG : Selayaknya Informasi publik dijalankan oleh para pelaksana proyek di Negeri ini, jangan sampai warga masyarakat dibuat bingung oleh sebuah proyek yang digarap lalu ditinggalkan tanpa ada informasi publik, apakah akan dilanjutkan oleh kontraktor yang sama, ataukah ada perubahan pelaksana atau bagaimana ?. Anehnya lagi PU Provinsi yang memiliki data tersebut jika dikonfirmasi media tidak pernah memberikan jawaban yang jelas, bahkan cenderung pejabat terkait menghindar dari kuli tinta ini, lalu bagaimana pelaksanaan Informasi Puklik yang menjadi kewajiban Badan Publik menyampaikan data Informasi terkait program Pembangunan kepada khalayak ramai ?.

Dok. Lapan6, 23 Mei 2017 Skj 14.56 Bbwi lokasi Jln Ampah Buntok perbatasan wilayah Barito Timur dan Barito Selatan, tampak proyek jembatan yang belum rampung dan tidak ada kegiatan lanjutanya padahal pondasinya saja belum rampung, ada apa?. Keterangan warga sekitar proyek, mereka tidak pernah tahu dengan pelaksanaan proyek Pemda lantaran tidak ada Keterbukaan Informasi Publik. Dan lacak Lapan6 kepada Sekda Barito Selatan terkait kegiatan Pembangunan diwilayahnya, khusus bidang KIP diakui masih banyak kendala, sehingga Barito Selatan untuk Th 2016 lalu mendapatkan hadiah BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dengan ,”Opini”. Disclamer yang membuat Pemda Barsel disorot tajam Media dan Lsm, ada apa dengan Pemda Barsel?.

Pemda Barsel diduga tidak kompak dalam menjalankan program kerja wilayahnya terbukti dengan oknum anggota Dewan dan pengusaha bahkan Kadis PU yang menjabat berada diujung tanduk,sebagaimana diwartakan Media Kalteng beberapa waktu lalu. Kadis PU barito Selatan berada diujung tanduk, bertalian dengan pengusutan dugaan kasus Tipikor di Kantor Dinasnya, demikian pula hasil Audit BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun 2015 lalu Barsel banyak catatannya, terutama berhubungan dengan aset yang berpotensi hilang tanpa catatan Inventalisir yang baik sesuai standar Barang Milik Daerah. Bahkan proyek Jembatan Penda Asam Tahun 2015/2016 lalu menjadikan Oknum anggota Dewan Barsel masuk bui, yang berlanjut dengan lidik Kadis PU oleh Aparat Hukum terkait demikian diutarakan (Mul), aktifis Lsm Barsel.

Proyek secara khusus memang hak pelaksana untuk tahu data secara mendalam, akan tetapi ingat dinegeri ini ada UU No 14 tahun 2008 Jo PP 61 Tahun 2010 Jo Perda No 5 tahun 2013 Jo UU No 25 Tahun 2009 Jo PP 96 tahun 2012 dan Perda No 37 tahun 2013 sehingga Informasi kegiatan proyek sah – sah saja diketahui warga masyarakat bahkan menjadi hak warga masyarakat dan menyembunyikanya termasuk melanggar HAM warga (Psl 28 UUD 1945),cobalah menjadi kontraktor yang terbuka dan jujur agar jauh dari KKN bukan begitu? TS,SH,SJ