full screen background image

Jokowi Ke Menteri : Jangan Ada Lagi Praktek Curang Pengadaan Barang dan Jasa

Lapan6online, JAKARTA – Saat membuka rapat kabinet terbatas tentang pengadaan barang dan jasa di Kantor Presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para menteri dan pimpinan lembaga agar direformasi agar tidak ada lagi praktik curang dalam pengadaan barang dan jasa, contohnya praktik korupsi, mark up hingga kongkalikong dengan badan usaha. Rapat ini dihadiri oleh seluruh menteri ekonomi dan beberapa pimpinan lembaga, Kamis (29/12/2016).

“Kepada para menteri dan kepala lembaga agar mengawasi area yang rawan serta membuka celah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Mulai dari tahap perencanaan penganggaran sampai implementasi pelaksanaan,” ujarnya.

“Saya ingin praktik-praktik seperti proyek yang sudah diijonkan , penggembungan harga atau mark up, praktik suap kepada pihak terkait, modus kongkalikong dengan vendor, lelang fiktif dengan memanipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi. Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi,” tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, praktik tersebut sudah pasti menyebabkan kerugian negara. Di samping itu juga barang dan jasa yang dibeli, yang umumnya ditujukan kepada masyarakat, memiliki kualitas rendah.

“Selain mengoptimalkan pengawasan saya juga minta setiap KL melakukan reformasi besar-besaran pada sistem pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi,” paparnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 akan segera dimulai. Akan tetapi, Kementerian Lembaga (KL) bisa lebih dulu memulai lelang proyek.

“Saya ingin mengingatkan kepada para Menteri dan Kepala Lembaga agar bisa memastikan, betul-betul memastikan proses lelang dapat dilakukan lebih awal di KL masing-masing, sehingga semua kegiatan sudah mulai efektif berjalan pada Januari 2017,” pungkasnya. (dtk)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *