full screen background image


Karena Diduga Sering “Meras” Kontraktor, Wabup Gorontalo Dipolisikan Anggota Dewan

Lapan6online.com : Diduga sering melakukan “pemerasan” terhadap kontraktor, Wakil Bupati Gorontalo, (FH), akhirnya dilaporkan ke Polda Gorontalo, Senin (02/10/2017) lalu. Kali ini Ketua Pansus Hak Angket DPRD, Eman Mangopa sebagai pelapornya.

Eman Mangopa, Ketua Pansus Hak Angket Kasus dugaan permintaan “fee proyek”, berharap agar pihak penyidik Polda Gorontalo segera membidik pelanggaran pidana yang diduga dilakukan Wakil Bupati Gorontalo, FH.

“Iya, setelah sebelumnya kami mendahulukan proses hukum tindakan Wabup ke MA dan Kemendagri, maka sekarang kami teruskan melaporkan pidananya ke Polda,” tutur Eman saat dihubungi wartawan, Selasa (10/10/2017).

Dijelaskan, Wabup dilaporkan ke Polda atas pelanggaran beberapa peraturan di antaranya pasa 12 e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemudian juga dijerat pasal pemerasan.

DPRD, lanjut Eman, ingin membersihkan pemerintah daerah dengan menghilangkan kesan-kesan tidak baik kepada masyarakat.

“Terlebih peristiwa ini merupakan yang pertama terjadi di Gorontalo, seorang wakil bupati melakukan tindakan tidak terpuji dengan meminta jatah proyek kepada pengusaha kontraktor. Karena itu kami memandang ini harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Dijelaskan Eman, tindakan FH meminta “fee proyek” ini sebenarnya bukan yang pertama dilakukan sejak dua tahun menjabat  Wabup. Sedang kasus yang sekarang ini dinilai cukup bukti karena disertai rekaman pembicaraan Wabup dengan pengusaha rekanan pemda. Dalam rekaman itu sangat jelas berbunyi bahwa Wabup meminta jatah 30 persen dari nilai proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Gorontalo, untuk tahun anggaran 2017.

Permintaan “fee proyek” ini, lanjut Eman, bukan kali ini saja dilakukan FH sejak menjabat Wakil Bupati Gorontalo.

“Ternyata, sejak menjabat wakil bupati. FH sering meminta “fee” kepada rekanan. Sejak kasus ini terungkap, beberapa pengusaha kontraktor rekanan pemda Gorontalo banyak yang bercerita, bahwa FH sudah sering minta jatah proyek kepada yang memenangkan tender. Tapi sampai sekarang tidak ada yang berani mengungkap, karena tidak mempunyai bukti,” bebernya.

Ketua Pansus Hak Angket, Eman Mangola, menegaskan bahwa tindakan yang mengarah pada tindak pemerasan dan tindak pidana korupsi harus dibersihkan dari pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Gorontalo.

“Ini yang harus dihilangkan, karena itu FH tidak hanya dijerat pasal korupsi, tapi juga pemerasan, dan ini yang kami laporkan ke Polda,” pungkasnya.

Setelah sebelumnya DPRD Kabupaten Gorontalo menyerahkan usulan pemberhentian FH ke Mahkamah Agung  untuk diperiksa, diadili dan beroleh keputusan, serta kemudian  menyampaikan usul kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan Wakil Bupati Gorontalo tersebut.

HMI Desak Segera Pecat Wabup
Kabar terakhir yang diterima media ini, Paripurna Hak Angket pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo, FH, 4 anggota Fraksi PAN walkout WO). Pemecatan FH masih terus didorong masyarakat setempat. Selain DPRD Kabupaten Gorontalo yang terus mengawal perjalanan usulan agar FH diberhentikan dari jabatannya, kalangan mahasiswa pun tak tinggal diam.Mahasiswa tergabung dalam HMI (himpunan mahasiswa Islam) Gorontalo dengan segala upaya mendorong DPRD agar mengambil sikap tegas atas tindakan FH yang diduga meminta “fee proyek” kepada rekanan.

Ketua Cabang HMI Limboto, Subarkah Komendangi kepada wartawan mengungkapkan, untuk upaya tersebut pihaknya melakukan demo di kantor DPRD.

“Kami sudah 3 kali demo di DPRD, sebagai upaya menguatkan pengawalan  progres dari kinerja Pansus Hak Angket fee proyek DPRD.,” tutur Subarkah, Selasa (10/10/2017).

Ia menjelaskan, setelah hasil tiga kali demo dan akan dilanjutkan untuk yang ke empat kalinya nanti, pihaknya menginginkan agar FH segera dipecat sebagai Wakil Bupati.

“Pembentukan Pansus Hak Angket DPRD bukanlah persoalan main-main. Kami meminta kepada Pansus untuk benar-benar berjalan sesuai aturan dam jangan sampai ada proses tebang pilih. Kami siap mengawal proses Pansus Hak Angket DPRD,” katanya.

Ia pun mengatakan, dari 35 anggota dewan yang mengikuti rapat paripurna, 31 menyatakan setuju, dan 4 lainnya walk out (WO).

“Kita tahu yang walkout itu adalah fraksi PAN, dan ternyata  ketua DPW PAN Gorontalo adalah ayahnya Wakil Bupati,” ujar Subarkah.

Subarkah meminta agar para anggota dewan, khususnya Pansus Hak Angket, bekerja secara profesional dalam menindaklanjuti kasus isi rekaman pejabat “minta fee proyek” yang melibatkan pejabat di daerah ini.

“Kita minta Wakil Bupati yang sudah melanggar sumpah jabatannya itu segera diproses, karena tidak seharusnya pejabat melakukan perbuatan tersebut,” ucapnya.

DPRD setempat menemukan dugaan gratifikasi dan dinilai sebagai perbuatan tercela. Hal itu dipicu oleh laporan yang disampaikan Arfan Akurama ke Komisi III DPRD Gorontalo akhir Juli 2017.

Ketua Pansus Hak Angket, Eman Mangopa menuturkan, dalam laporannya, Arfan Akurama menuding proyek revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo tak fair alias curang. Pasalnya, PT Asana Citra Yasa sudah diprediksi menang. Tetapi menjelang pengumuman, PT Asana Citra Yasa dinyatakan tak menang.

Selain laporan tertulis, menurut Eman, Irvan juga membawa rekaman pembicaraan yang diduga Wakil Bupati Gorontalo FH dan meminta fee 30 persen dari proyek tersebut. Mas Te/Tim



Owner