full screen background image


KPK Buru Pihak-pihak yang Bantu Pelarian Setya Novanto

Lapan6Online.com – Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan merintangi proses hukum penanganan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Komisi anti-rasuah itu mengusut pihak-pihak yang membocorkan dan membantu pelarian serta penyembunyian Novanto, saat hendak ditangkap di rumahnya, Jalan Wijaya VIII Nomor 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 15 November 2017.

“Untuk penyelidikan pasal 21, karena masih proses lidik, jadi enggak bisa rinci. Yang bisa dikonfirmasi, benar ada penyelidikan obstruction of justice di perkara e-KTP dalam rentang waktu 16 November,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di KPK, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

“(Fokus penyelidikan) apakah ada pihak-pihak yang bersama-sama atau kelompok atau cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi kasus korupsi,” jelas Febri.

Pada 15 November 2017, tim penyidik KPK gagal menangkap Novanto di rumahnya. Saat itu, Novanto telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Tahun 2011-2012 senilai Rp 5,8 triliun.

Diduga saat itu rencana penangkapan Novanto telah bocor. Apalagi, tim KPK sempat mengawasi pergerakan Novanto mulai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR pada siang harinya.

Tim penyidik KPK baru bisa menemukan Novanto di Rumah Sakit Permata Hijau, Jakarta Selatan, pada 16 November 2017, atau sehari setelahnya.

Saat itu, orang nomor satu DPR RI dan Partai Golkar tersebut dikabarkan mengalami kecelakaan mobil di jalan, tak jauh dari rumah sakit.

Yang mengejutkan, orang yang mengendarai mobil Novanto dan mengalami kecelakaan itu adalah wartawan kontributor stasiun tv swasta, Hilman Mattauch.

Hilman telah dimintai keterangan oleh pihak KPK pada Senin, 11 Desember 2017. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya akan menyelidiki pihak-pihak yang membantu menghalangi proses penyidikan kasus Novanto. “Mungkin bukan hanya yang bersangkutan kan, (tapi) siapa yang terlibat di situ,” ujar Agus.

Pasal 21 UU Tipikor berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000”. Andre Kamba



Owner