full screen background image


Kredit Fiktif BRI Ampah, Jebol Milyaran Rupiah

Lapan6online, Barito Timur/Kalteng: Sepandai- pandai nya tupai melompat sekali-kali akan jatuh juga, sejak awal Tim Buser Lapan6 membongkar dugaan terjadinya Kredit Fiktif di Bank BRI Unit Ampah, Barito Timur, Kalimantan Tengah sekitar tahun 2013 lalu, pihak BRI selalu mengelak manakala Tim Buser Lapan6 berusaha menemuinya. Akhirnya pada bulan Maret lalu Tim Polda Kalimantan Tengah berhasil membongkar dugaan adanya Kredit Fiktif di Bank BRI Unit Ampah Cabang Buntok Barito Selatan tersebut.

Tidak tanggung- tanggung dua orang tersangka yang juga orang dalam pihak Bank BRI Ampah ditangkap Tim TIPIKOR Polda Kalteng, mereka adalah Sudarmin dan Syamsurijal keduanya merupakan Staf BankBRI Ampah yang diduga kuat terlibat dalam kasus Kredit Fiktif yang disutradarai oleh Pengusaha Ayam Buras berinisial DW yang juga dikabarkan telah menyerahkan diri kepada POLDA Kalteng, seperti yang dilancir oleh Online Borneo News yang memuat hasil operasi penangkapan kasus tersebut diatas.

“Sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Polda. Kami masih mendalami dan mengembangkan kasus ini terkait adanya pelaku lain, hingga apakah dikenakan UU TPPU atau tidak,” ucap Kapolda Kalteng Brigjen Bambang Hermanu, didampingi Direktur Kriminal Khusus, Kombes Anton Sasono, kepada pers, yang mencegatnya sebelum mengikuti rapat, di Mapolda, Palangka Raya, Rabu (18/3).

Dokumen Buser Lapan6 tgl 10 Maret 2015 skj 15.30 Bbwi lokasi Bank BRI Dsn Tengah Kota Ampah Barito Timur Kalimantan Tengah Jln Ampah-Banjarmasin Dsn Tengah Ampah.

Dokumen Buser Lapan6 tgl 10 Maret 2015 skj 15.30 Bbwi lokasi Bank BRI Dsn Tengah Kota Ampah Barito Timur Kalimantan Tengah Jln Ampah-Banjarmasin Dsn Tengah Ampah.

Penyidik menemukan beberapa alat bukti kuat, dalam kasus kredit fiktif sekitar Rp 5,2 miliar, dengan dua tersangka asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu. Setelah diaudit, diketahui kerugian negara hampir sama dengan kredit yang diajukan.

Anton menambahkan, awalnya penyidik menerima laporan adanya kecurigaan kredit fiktif tahun 2013 hingga awal 2014, di BRI Unit 4, cabang Barito Timur. Setelah mendapatkan sampel dan ke-terangan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi, 106 orang pemohon dengan uang kredit Rp50 juta/orang. Diketahui adanya kejanggalan dalam pengumpulan KTP, KK dan SKT, untuk peminjaman kredit ke Bank BRI itu.

Dari situ penyidik menemukan sejumlah bukti kuat yang mengarah kepada kepala unit BRI tersebut serta pegawainya. Kredit yang diajukan, dan dikeluarkan pihak BRI tanpa ada survei ke lapangan terlebih dahulu. Kredit untuk keperluan ternak ayam itu, kenyataannya dari 106 pemohon yang diajukan, hanya 1-2 yang dilaporkan atau dinyatakan ada proyeknya.

“Saat diperiksa para saksi tidak mengetahui dan tidak tahu KTP dan KK yang dipinjam dan difotocopy tersebut digunakan untuk meminjam uang atau kredit Bank BRI. Dari cek lapangan, ternyata kredit untuk ternak ayam tersebut banyak fiktif alias tidak ada,” ungkap Anton.

Anton menegaskan, pemeriksaan masih panjang, sampai ke cabang BRI, sehingga dipastikan akan terus berkembang. Karena itu, tamatan Akpol 1992 itu, meminta wartawan, bersabar menunggu perkembangan. “Kasus ini masih panjang. Tersangka lain? Tunggu saja, masih dilakukan pendalaman dahulu, ini kan baru Unit BRI, kita lihat saja nanti, sabar ya.”

Di kantor Tipikor Polda, penyidik yang dipimpin Kasubdit Tipikor AKBP Jukiman Situmorang, bersama anggotanya, membawa dua tersangka untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, selanjutnya dibawa kembali ke sel tahanan Rutan Polda selama 20 hari ke depan. “Pemeriksaan tambahan saja untuk dua tersangka,” ucap Jukiman sembari tersenyum sambil membawa tersangka bersama anggotanya menuju ke ruangan Tipikor.

Penanganan kasus korupsi di BRI ini, bagian dari ketajaman kinerja aparat Tipikor Polda Kalteng, setelah sebelumnya membongkar skandal korupsi di DPRD Kapuas. Dalam kasus suap untuk memuluskan APBD 2015 itu, polisi menetapkan sembilan tersangka, 8 di antaranya anggota Dewan. Seorang lagi, dari pihak eksekutif, Dinas Pekerjaan Umum setempat(Borneonews.com,Net id).

Dari hasil BAP Tim TIPIKOR POLDA Kalimantan Tengah terhadap tersangka dan saksi,dalam hal ini saksi sekitar 106 orang tersebut perlu pendalaman lebih jauh.Sebab ketika Lapan6 bertemu muka dengan DW selaku Sutradara alias Broker Kredit Fiktif ini modus Overandinya dengan jalan meminjamberkas punya warga sekitar, diajukan kepada pihak Bank BRI Ampah,dimana hasilnya dari paket Kredit Rp 50.Juta itu, uang tersebut dikelola pihak DW sementara pihak atas nama mendapatkan 10% dari total pinjaman 50 Juta, sekitar Rp 5 juta/pemohon.kemudian dipotong setoran bulanan Rp 3,5 juta sisanya Rp 1,5 juta/Bln diberikan kepada Debitur atau pemilik atas nama pemohon,demikian yang disampaikan DW ketika berhasil di wawancarai Lapan6 disekitar tahun 2013 lalu,dan pernah diberitakan sampai 3 kali pemberitaan pada Tabloid Lapan6 (edisi 31 Tahun ke V Bulan Oktober-November 2014).

Hal lain yang perlu terus didalami Tim TIPIKOR POLDA Kalteng adalah soal kebijakan pencairan permohonan Kredit Fiktif tersebut,sebab dari hasil penelusuran Tim Lapan6 diketahui bahwa kebijakan Pemberian Kredit sepenuhnya menjadi tanggung jawab BRI Cabang Buntok Barito Selatan sebagai Induk kebijakan didalam pemberian Kredit kepada Nasabah di beberapa Bank BRI wilayah Baritto Timur.Dengan demikian ada kemungkinan oknum pegawai Bank BRI lainya yang dimungkinkan terlibat dalam kasus yang cukup besar ini,terlebih lagi tersiar kabar bahwa selain Bank BRI yang berhasil dijebol DW Cs juga ada Bank lain yang diduga berhasil dijebol jaringan Kredit Fiktif ini.

Dari sisi jumlah secara total, dikabarkan DW berhasil menggondol dana warga masyarakat yang langsung menitipkan dananya dengan janji pemberian jasa sampai 10% melebihi hasil BAP Tim TIPIKOR POLDA Kalteng,meski belum dipastikan jumlahnya Lapan6 mendapat informasi total dana yang digondol DW jumlahnya ratusan Milyar bahkan kemungkinan merupakan kasus Kredit Fiktif terbesar di Kalimantan Tengah di tahun 2015 ini.Sayangnya bagi korban yang bersifat pribadi tidak berani melaporkan tingkat kerugiannya kepada pihak Tim TIPIKOR POLDA Kalteng dan atau POLSEK Ampah Kota yang merupakan Tempat Kejadian Perkara.

TIM penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Kalimantan Tengah kembali menunjukkan taringnya.Mereka menetapkan Kepala BRI Unit 4, Barito Timur, Sudarmin, 43, dan pegawai bagian survei Syamsurizal, 30, sebagai tersangka kasus korupsi kredit fiktif. Foto2: Borneonews.

TIM penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Kalimantan Tengah kembali menunjukkan taringnya.Mereka menetapkan Kepala BRI Unit 4, Barito Timur, Sudarmin, 43, dan pegawai bagian survei Syamsurizal, 30, sebagai tersangka kasus korupsi kredit fiktif. Foto2: Borneonews.

Kasus Kredit Fiktif di BRI Ampah ini diduga akan memakan waktu lama dalam penyelesaianya secara terpadu, sebab pihak Bank dalam hal ini BRI jelas dirugikan dalam jumlah besar, setidaknya angka Rp 5,2 M bukan jumlah sedikit, lalu kepada siapa pihak Bank akan menuntut ?, jika ternyata dana yang dicairkan pihak Bank telah habis dipergunakan pihak DW Cs, menuntut kepada nasabah tentunya akan menjadi masalah, sebab SKT yang dijaminkan tersebut belum tentu ada fisik tanahnya.Kalaupun ada fisik tanahnya posisi tanah tersebut entah dimana,ada gambaran pembuatan SKT sebagai jaminan kepada pihak BRI Ampah dibuat spontanitas, jika ternyata terbukti SKT bodong akan timbul delik baru pemalsuan dokumen, akan ada pihak lain yang terlibat dalam pembuatan SKT bodong tersebut.

Kalau pihak Bank menuntut nasabah secara perdata,ada sebagian bahkan sebagian besar nasabah tidak menerima langsung uang pencairan dari pihak Bank BRI Ampah, mereka hanya menerima berita dari group DW Cs bahwa permohonannya telah dikabulkan pihak Bank BRI Ampah tanpa tahu proses dan prosedur baku perkreditan. Belum lagi korban yang secara langsung menitipkan sejumlah uang kepada pihak DW Cs dalam jumlah yang diperkirakan melebihi jumlah kerugian perbankan,baik BRI maupun Bank lain yang diduga ikut jadi korban jaringan kredit fiktif gaya baru ini.

Sebuah pelajaran bagi warga masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh pemberian jasa atau bunga yang besar,dengan tidak mempertimbangkan secara akal sehat. Sebab pemberian jasa 10%/Bln merupakan pemberian bunga tinggi beresiko tinggi juga, sebagaimana kejadia diberbagai wilayah Indonesia. (17/05/15.Tim Buser Lapan6)