full screen background image

Majelis Hakim Terkesan Kurang Cermat dan Lebay Soal Penetapan Tunda PAW Firma MS

Lapan6online.com – Serang/Banten : Dalam sidang lanjutan penetapan tunda, Selasa, (24/10) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-SRG.

Sebagai, Hakim Ketua, Andi Maderumpu SH, MH,  Hakim Anggota Ferry Irawan,  SH, MH,  Taufik Perdana SH, MH,  Panitera Pengganti Hj. Evy Farida Damayanti,  SH., MH.

Sidang, terkait Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 171.2/Kep.345-Huk/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Tentang peresmian pengangkatan Firma Maju Sinaga sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, sisa masa jabatan tahun 2014-2019.

Kemudian, Surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 171.3/Kep.344-Huk/2017, tanggal 28 Agustus 2017 tentang peresmian pemberhentian Marsono sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, masa jabatan tahun 2014-2019
“Dalam sidang menjadi sorotan dan pertanyaan publik Majelis Hakim terkesan terburu-buru, janggal sekali mengabaikan persamaan hukum bagi semua warga negara Republik Indonesia di mata hukum,”  tegas Firma Maju Sinaga (Firma MS)
Dia memberikan statemannya pada wartawan  pada waktu  selesai mengikuti sidang PTUN Serang (24/10/2017).

Firma sebagai Kader Madya PDI Perjuangan, seharusnya sudah dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada tanggal 4 Oktober 2017, namun hanya, karena penetapan tunda akhirnya diundur pelantikannya sampai keputusan PTUN.
“Sidang Penetapan tunda, sangat janggal sekali,  karena  pihak tergugat tidak hadir dan Salinan gugatan juga belum diterima pihak tergugat dan tidak dijelaskan urgensinya apa serta dasar hukumnya untuk mengeluarkan penetapan tunda sebagaimana Salinan penetapan tunda (25/9/2017),” katanya.

Hal ini bertolak belakang dengan undang-undang Nomor : 9 tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang nomor : 5 tahun 1986, jo undang-undang nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor : tahun 1986
Karena itu desak Firma agar Majelis hakim segera mencabut penetapan tunda mengingat Putusan Mahkamah Agung RI no. 5 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 (14/2/2017) telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht).

Karena itu, apabila Majelis hakim tidak segera melaksanakan pencabutan tunda. “Maka akan menjadi Presiden buruk di RI dalam penegakan hukum menimbulkan sejuta pertanyaan ada apa, mengapa dan kenapa dengan Majelis hakim yang terkesan kurang cerdas dan tidak profesional atau memang sengaja dibuat sedemikian hingga gaya ala 86,” tanya Firma
Dia prihatin sambil menerangkan  penetapan tunda ini telah dilaporkan ke Presiden RI  Ir. Joko Widodo sesuai Nawacitanya Penegakan hukum, Ketua Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Ketua KPK RI, Mendagri, dan Ketua Ombudsman RI, Kajati Banten dan Kapolda Banten.
Kemudian, Mangihut Sinaga, SH dan Mangasi Sinaga, SH yang bertindak sebagai kuasa hukum Firma ketika ditemui wartawan  menjelaskan Majelis hakim terkesan kurang cermat dan lebai serta tidak adil dalam penegakan hukum.

“Karena begitu muda sekali mengeluarkan penetapan tunda SK-Gubernur tanpa memberi kesempatan kepada pihak tergugat memang apa istimewanya, pihak penggugat (Marsono) di mata hukum,” sebutnya

“Sehingga Majelis Hakim mengabaikan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa se sama Warga Negara Republik Indonesia di mata hukum sama kedudukannya,” sebutnya.

“Jadi harus diberikan kesempatan menjelaskan Surat Keputusan Gubernur Banten dan bagaimana ceritanya gugatan didaftarkan kuasa hukum penggugat pada tanggal 4 September 2017 dan diperbaiki kembali pada tanggal 19 September 2017 oleh penggugat dan pada tanggal 25/9/2017 Majelis hakim mengeluarkan penetapan tunda,” bebernya.

“Anehnya pada sidang tanggal 11 Oktober 2017 salinan gugatan kembali diperbaiki oleh penggugat, sementara penetapan tunda dibiarkan begitu saja artinya Salinan gugatannya  belum sempurna tapi Majelis Hakim sudah mengeluarkan penetapan tunda  ada apa tidak dijelaskan urgensinya itu, apa dan dasar hukumnya apa…..?

Sampai mengeluarkan penetapan tunda melebihi kecepatan kilat karena kami berharap Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI dan Ombudsman RI segera turun tangan pertanyakan kejanggalan penetapan tunda.

“Bagaimana mungkin sidang PTUN pada tanggal 25 September 2017 pukul 15.00 Wib dan bisa langsung dikeluarkan Salinan Penetapan tunda, sungguh sangat luar biasa,” tegas Ihut. Haris S




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *