full screen background image


“Misteri” Skandal Korupsi Kandensat Rp.35 Trilliun

Lapan6Online.com – Jakarta : Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Indonesia Studies (ISIS) Kisman Latumakulita mengatakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) patut diduga melakukan penyelundupan hukum skandal mega korupsi kondensat dengan kerugian negara diperkirakan Rp 35 triliun. Pasalnya, sudah dua tahun lebih Jampidsus selalu bilang alat bukti masih kurang.

“Perkara ini bolak-balik antara Bareskrim dengan Jampidsus sekitar lima sampai enam kali. Jampidsus selalu nyatakan P-19 ke penyidik Bareskrim, yang berarti alat bukti masih kurang,” ujar Kisman Latumakulita kepada wartawan di Jakarta Senin (18/12/2017).

Kisman mencium ada upaya penyelundupan hukum yang dilakukan pihak Jampidsus. Caranya, papar Kisman, dengan mengarahkan atau menggeser perkara ini ke ranah perdata. Jika demikian, lanjut Kisman, maka besar kemungkinan bakal ada P-19 sebanyak sepuluh sampai dua puluh kali lagi dari Jampidsus sebagai institusi memeriksa perkara ini.

Kisman mengungkapkan skandal mega korupsi kondensat Rp 35 triliun sampai sekarang sudah diperiksa oleh tiga Jampidsus, yaitu Widyo Pramono, Arminsyah yang sekarang menjadi Wakil Jaksa Agung dan Adi Toegarisman yang sebulan lalu menjabat Jampidsus.

Menurut Kisman, perkara yang sejak awal disidik oleh Bareskrim Polri ini juga sudah ditangani tiga Kabareskrim, yaitu Komjen Budi Waseso, yang sekarang Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Anang Iskandar dan sekarang Komjen Aridono Sukmanto.

Kisman menambahkan, mendapatkan informasi bahwa skandal mega korupsi kondensat ini mau diarahkan atau diselundupkan ke ranah perdata. Penyebabnya, papar dia, karena kasus ini diduga melibatkan tokoh-tokoh penting di lingkaran lembaga Presiden dan Istana Negara. Caranya, tambah Kisman, dengan mengembalikan kerugian negara.

“Mudah-mudahan saja informasi yang saya peroleh ini salah atau keliru. Dengan demikian perkaranya bisa cepat P-21 dan dilimpahkan ke pengadilan, karena mengembalikan kerugian negara tidak serta-merta menghapus atau menghilamgkan aspek pidana,” ujar Kisman.

“Namun jika informasi saya ini benar, maka Jampidsus dengan sengaja telah melakukan penghinaan yang keji terhadap norma-norma hukum dan gerakan pemberantasan korupsi. Ingat, skandal ini sedang diplototi oleh mata ratusan juta pasang mata rakyat Indonesia dari sabang sampai Merauke, bahkan luar negeri.”

Skandal mega korupsi kondensat ini kata Kisman, sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2016 kemarin. BPK adalah auditor resmi negara. Selain itu, BPK juga satu-satunya lembaga negara yang sah dan resmi diberi mandat oleh undang-undang menghitung kerugian negara.
BPK, menurut Kisman, telah menemukan adanya pelanggaran prosedur dalam penunjukan langsung dari BP Migas kepada PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI). Selain itu, pihak TPPI juga melakukan pembayaran atas bagian pemerintah. Akibatnya, negara dirugikan puluhan triliun rupiah.

“Sebaiknya Jampidsus yang baru sekarang Adi Toegarisman lebih serius dalam menangani perkara ini, karena nilainya sangat besar dan fantastis. Tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerugian negara dari kasus e-KTP yang menyeret mantan Ketau DPR yang juga mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto,” ujar Kisman.

Kisman juga berharap Bareskrim segera memeriksa pihak-pihak terkait seperti mantan Dirut Pertamina Ari Sumarno, mantan Menteri Energi dan Sumberdaya Miniral, Purnomo Yusgiantoro mantan Menteri Keuangan ketika itu Sri Mulyani agar kasus ini menjadi jelas dan terang benderang.
“Jika sampai skandal mega korupsi kondensat ini berhasil digeser atau diselundupkan dengan sengaja ke ranah perdata, maka menjadi catatan buruk dan hitam bagi lembaga kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini,” ujar Kisman mengingatkan.

Pada korupsi kondensat ini Bareskrim telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu mantan kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Diputi Finansial BP Migas Djoko Harsono dan Pemilik PT TPPI Honggo Hendratmo. Raden Priyono dan Djoko Harsono pernah ditahan Bareskrim.

Seperti diketahui bahwa Raden Priyono dan Djoko Harsono ditangguhkan penahanan dengan alasan sakit. Sementara Honggo Hendratmo sudah dua tahun sampai sekarang masih berada di singapura dengan alasan berobat karena sakit.

Wajah Polri Makin Buruk
Mangkaraknya skandal Mega Korupsi Kondensat degan kerugian negara hingga Rp 35 Triliun di Badan Reserse Kriminal (Barekrim) Polri semakin memperburuk wajah polisi dalam pemberantasan korupsi. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Instaitute for Strategic and Indonesian Studies (ISIS) Kisman Latumakulita kepada wartawan, Rabu pekan lalu.

“Kasus korupsi Kondensat Rp 35 triliun ini mangkarak sudah dua tahun lebih, yaitu sejak Juni 2015. Lembaga kepolisian seperti disandra oleh kekuatan-kekuatan tertentu,” kata Kisman.

Menurut Kisman, kasus kondensat tertutup dengan mega skandal KTP elektronik (e-KTP) yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto, dengan nilai kerugian Rp 2,5 triliun. Publik dibuat lupa ada skandal mega Korupsi Kondensat yang lebih besar mangkrak di Bareskrim Polri.

Menurut Kisman, skandal korupsi kondensat ini bisa dikatakan memiliki nilai kerugian tertinggi, terbesar dan terdahsyat selama negeri ini merdeka 71 tahun silam.

“Harusnya Bareskrim Polri tidak berdiam diri dengan kasus korupsi kondensat ini. Publik dan pegiat anti korupsi bisa membuat penafsiran negatif kepada Bareskrim. penegakan hukum hanya tajam kepada rakyat jelata, tetapi tumpul kepada kaum berduit,” sindir Kisman.

Penyidikan skandal dugaan korupsi Rp 35 triliun ini sudah berlangsung dua tahun silam, sejak 2015 ketika Kabareskrim dijabat oleh Komjen Polisi Budi Waseso. Namun, sampai sekarang Kabareskrim sudah dijabat tiga orang selain Budi Waseso, yaitu Komjen Pol Anang Iskandar dan Komjen Aridono Sukamanto.

Bareskrim telah malakukan penggeledahan di Kantor BP Migas dan menetapkan Raden Priyono dan Honggo Hendratmo sebagai tersangka. Keduanya juga sudah ditahan beberapa bulan.

“Sampai dengan para tersangkanya keluar dari penjara bareskrim Polri, kasus mega korupsi kondensat ini tidak pernah sampai ke pengadilan,” kata Kisman.

Kisman menekankan, tidaklah berlebihan bila publik dan pegiat anti menduga mangkraknya kasus mega korupsi Rp 35 triliun ini akibat intervensi dari tangan-tangan kekuatan dari kuasa gelap yang bersembunyi dengan nyaman di lingkaran Presiden dan Istana Negara.

Guru Besar UI: Begini Kok Mau Bentuk Densus Anti Korupsi?
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus mawas diri dalam menghadapi mangkaraknya skandal Mega Korupsi Kondensat degan kerugian negara hingga Rp 35 Triliun di Badan Reserse Kriminal (Barekrim).

Hal itu disampaikan Pengamat Kepolisian Prof. Bambang Widodo Umar saat berbincang dengan redaksi beberapa saat lalu, Kamis (14/12/2017).

“Begini kok Polri mau bentuk densus anti korupsi. Polri, khsusunya Bareskrim jangan hanya mengejar citra, tetapi harus segera memperbaiki lembanganya,” tegas purnawirawan Polri angkatan 1971 itu.

Bekas anggota Tim 9 Presiden Joko Widodo itu menambahkan jika mengusut kasus korupsi seperti Kondensat saja berlarut-larut, maka kasus-kasus lain seperti penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan juga semakin diragukan untuk bisa cepat terungkap.

“Jadi kalau kasus-kasus tersebut tidak segera terungkap, maka masyarakat tambah tidak percaya kepada pernyataan-pernyataan dan kemampuan Polri,” tegas Guru Besar Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Instaitute for Strategic and Indonesian Studies (ISIS) Kisman Latumakulita mengatakan skandal korupsi kondensat ini bisa dikatakan memiliki nilai kerugian tertinggi, terbesar dan terdahsyat selama negeri ini merdeka sejak 71 tahun silam.

“Harusnya Bareskrim Polri tidak berdiam diri dengan kasus korupsi kondensat ini. Publik dan pegiat anti korupsi bisa membuat penafsiran negatif kepada Bareskrim. penegakan hukum hanya tajam kepada rakyat jelata, tetapi tumpul kepada kaum berduit,” sindir Kisman kepada redaksi, Rabu (13/12).

Penyidikan skandal dugaan korupsi Rp 35 triliun ini sudah berlangsung dua tahun silam, sejak 2015, ketika Kabareskrim dijabat oleh Komjen Polisi Budi Waseso. Namun, sampai sekarang Kabareskrim sudah dijabat tiga orang selain Budi Waseso, yaitu Komjen Pol Anang Iskandar dan Komjen Aridono Sukamanto.

Bareskrim telah malakukan penggeledahan di Kantor BP Migas dan menetapkan Raden Priyono dan Honggo Hendratmo sebagai tersangka. Keduanya juga sudah ditahan beberapa bulan.

“Sampai dengan para tersangkanya keluar dari penjara bareskrim Polri, kasus mega korupsi kondensat ini tidak pernah sampai ke pengadilan,” kata Kisman.

Kisman menekankan, tidaklah berlebihan bila publik dan pegiat anti menduga mangkraknya kasus mega korupsi Rp 35 triliun ini akibat intervensi dari tangan-tangan kekuatan dari kuasa gelap yang bersembunyi dengan nyaman di lingkaran Presiden dan Istana Negara.

DPR Bakal Panggil Kapolri
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang gerah dengan lambannya aparat penegak hukum dalam penindakan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dikaitkan dengan lambannya Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan pencucian uang penjualan kondensat jatah negara.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin, Jokowi meminta aparat penegak hukum bersinergi memerangi tindak pidana itu. Jokowi pun meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Dirjen Pajak ditingkatkan, berkoordinasi jika ada dugaan dan pencucian uang.

Kasus kondensat menyeret mantan pejabat BP Migas (Raden Priyono dan Djoko Harsono) dan mantan Dirut PT Trans Pacific Petrochemical Indotama alias TPPI (Honggo Wendratno) dan merugikan negara mencapai Rp 35 triliun.

“Ketika Presiden berikan sinyal seperti itu, pasti ada proses hukum yang dianggap tidak berjalan secara optimal. Itulah pemicu pernyataan Presiden terhadap institusi penegak hukum,” kata anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, dalam keterangan persnya.

Menurut Sudding, keberanian Bareskrim untuk secepatnya membongkar kasus TPPU Kondensat bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus yang juga melibatkan orang-orang besar saat tindak pidana itu terjadi.

“Memang harus dilakukan pengusutan ke arah situ. Tindak pidana money laundering itu harus ada pidana asalnya,” jelas dia.

Anggota Komisi III lainnya, Taufiqulhaq, mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan Kapolri atas lambannya penanganan kasus TPPU penjualan kondensat dalam rapat kerja usai reses DPR. Politisi Nasdem ini akan menanyakan apakah ada kongkalikong atau tidak dalam penanganan pencucian uang kasus penjualan kondensat.

Sementara itu, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp 35 triliun atas penjualan Kondensat SKK Migas kepada PT TPPI. Bareskrim mencium adanya unsur pencucian uang dalam kasus tersebut.

Bahkan, Bareskrim di era Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjen Victor Edison Simanjuntak, telah menyita dan memblokir 26 sertifikat dalam bentuk tanah dan bangunan pada 2015 lalu.

Aset-aset yang disita itu tersebar di Jakarta Selatan, Bogor, dan Depok. Semua aset itu disita khusus terkait dugaan TPPU di kasus Kondensat TPPI-SKK Migas. Bams/Mas Tete/BBS



Owner


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *