full screen background image

MK di Gugat ACTA Terkait UU Pemilu

Lapan6online.com – Jakarta : Terkait kontrovesi UU Pemilu yang mengatur soal Presidential Treshold  hanya 20 Persen. Meskipun banyak ditentang dengan walk out oleh empat Fraksi, namun skenario meng-golkan Presidential Treshold berhasil. Ketua DPR RI Setyo Novanto  telah mensahkan dan UU Pemilu penuh kontroversi ini sudah bisa diberlakukan.

Tim ACTA melakukan gugatannya di MK terkait UU Pemilu.Foto2 : Tri W

Sehingga aksi menentang keras pun mendapat dukungan dari organisasi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu. Adapun pasal yang dipersoalkan adalah pasal 222 yang mengatur ambang batas mencalonkan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi dan 25 persen suara pemilu.

Dalam kesempatan tersebut Hendarsam Marantoko, Wakil Ketua ACTA mengatakan, ketentuan dalam Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Di antaranya pasal 4, pasal 6A, pasal  ayat 1.

“Ketentuan ini mempermudah presiden tersandera partai-partai politik hingga akhirnya melakukan bagi-bagi jabatan kepada partai pendukung,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta Senin (24/7).

Sebagaimana pasal 6A UUD 1945, lanjutnya, semestinya mencalonkan presiden tidak perlu menyertakan embel-embel berapa perolehan kursi DPR atau perolehan suara nasional. Di mana konstitusi hanya menyebut capres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Lebih lanjut Hendarsam menambahkan bahwa,”Kami memohon agar majelis hakim MK dapat menyatakan pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” tambahnya.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam sidang paripurna pekan lalu, DPR dan pemerintah mensahkan UU Pemilu. Dalam prosesnya, Fraksi Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat memilih walk out setelah kalah lobi dalam menentukan presidential threshold.

Sementara itu, sejumlah aktifis dan politisi muda Demokrat, Andi Arief menegaskan bahwa Presidential Treshold 20 persen Presidential Treshold akan menabrak kesepakatan aturan hukum yang ada. Bahkan Presiden Joko Widodo dinilai berpotensi melanggar konstitusi dalam negara.

Menurut Andi Arief, “Jokowi dan koalisi mau menabrak kesepakatan konstitusi menerapkan syarat suara Capres Pilpres Pemilu berbarengan. Presiden yang memaksakan pelanggaran konstitusi, berarti berupaya melanggar kesepakatan bernegara,” kata Andi Arief, di akun Twiter pribadinya, seperti dilansir Voa-Islam.com, Kamis (20/07/2017).

Sehingga apabila hal tersebut dipaksakan, maka Jokowi secara historis akan mengikuti jejak mantan Presiden Soekarno. “Soekarno dianggap melanggar kesepakatan bernegara dicatat sejarah, dihukum dengan TAP MPRS. Kini Jokowi memaksakan,” katanya lagi dengan hastag. Tri Wulansari




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *