full screen background image

Ormas HTI Dibubarkan Karena Dianggap Bahayakan Keutuhan NKRI

Lapan6online.com – Jakarta : Pemerintah melalui Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengeluarkan sanksi tegas terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Senin (8/5). Organisasi masyarakat (Ormas) Islam itu resmi dibubarkan karena HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah akan membubarkan organisasi tersebut untuk mengarahkannya agar sesuai dengan koridor Undang-Undang Ormas yang berlaku di Tanah Air.
“Siang ini kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang mempelajari ormas di Indonesia yang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu. Untuk mengarahkan mereka dalam koridor yang telah ditetapkan dalam UU keormasan baik dalam masalah tujuan ciri dan asas. Semuanya harus menuju satu titik yakni berdasarkan ideologi negara, Pancasila,” kata Wiranto.

Seperti diketahui, tak hanya diduga kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, alasan pembubaran HTI karena ormas tersebut tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Lalu, aktifitas yang dilakukan HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Wiranto melalui keterangannya mengatakan, keputusan pembubaran HTI yang berbadan hukum itu diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. Nmun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Menurut Wiranto sebelumnya, pembubaran ormas seperti HTI memerlukan proses hukum. Pemerintah tidak akan serta merta membubarkan ormas tersebut.

Pemerintah tidak ingin bertindak sewenang-wenang melalui pembubaran itu. “Nanti ada proses di satu lembaga peradilan,” kata Wiranto di Jakarta, Senin kemarin.

Ia menegaskan, Wiranto mengatakan, pembubaran HTI dilakukan untuk mencegah berkembangnya paham di luar Pancasila. Pertimbangan keamanan negara turut menjadi alasan keputusan pemerintah.

HTI dibubarkan pemerintah karena selama ini terindikasi menggelar kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. HTI juga diduga melanggar UU 17/2013 tentang Ormas.

Ada lima poin penting pernyataan Pemerintah tentang HTI ini, yaitu:
1.    Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.
2.    Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah berhubungan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.
3.    Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
4.    Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI.
5.    Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UU 1945.

Sementara itu, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto ketika hendak dihubungi melalui HP, sesaat keputusan pemerintah itu dikeluarkan, tidak ada respon yang didapatkan, yang terdengar hanya nada sibuk.

Ketika mencoba menelepon salah satu anggota HTI Achmad Iqbal, dia enggan berkomentar. “No comment ya. Biar diserahkan ke Jubir saja,” jawabnya singkat. Namun, tetap saja, sampai berita ini diturunkan Ismail Yusanto enggan mengangkat telepon untuk memberikan penjelasan. Namun, dikutip dari laman resmi HTI, Ismail Yusanto menegaskan pihaknya tidak berbuat makar. Termasuk, soal ide ormas yang mengusulkan khilafah yang kerap dituduh bersebrangan dengan dasar negara. Dia mengatakan, sebagai ormas legal berbadan hukum perkumpulan (BHP), kegiatan HTI untuk berdakwah.

’’Semua yang disampaikan oleh HTI tak lain adalah ajaran Islam. Bagaimana bisa, kegiatan dakwah disebut makar? Ini jelas retorika basi ala Orde Baru yang dulu acap dipakai untuk menghambat dakwah,’’ tuturnya.

Ini Pendapat Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai keputusan pemerintah membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia berlebihan. Menurutnya, keberadaan HTI tidak mengancam eksistensi negara. “HTI ini cuma mengkhayal saja dengan pikirannya. Tidak ada yang mengkhawatirkan,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (08/05/2017).

Fahri menyamakan keberadaan HTI dengan orang-orang yang memprediksi Indonesia akan menganut komunis. Ia berkata, gagasan khilafah yang dibawa HTI hanya persoalan perbedaan cara berpikir dan bukan pelanggaran hukum. “Karena yang tidak boleh itu melanggar hukum, melakukan kekerasan, pemaksaan dan sebagainya. Tapi kalau orang mau mengkhayal ya, Indonesia harus menjadi tempat orang mengkhayal, tidak apa-apa,” tuturnya. Pemerintah, kata Fahri, seharusnya membuka diskursus tentang keberadaan HTI. Langkah pembubaran dinilainya hanya menunjukkan negara tak mampu menghadapi organisasi seperti HTI.

Ini Saran Yusril
Dalam kesempatan terpisah, Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan ormas. Apalagi bila ormas tersebut sudah memiliki badan hukum dan berlingkup nasional.

“Harus lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan (kepada ormas) sebanyak tiga kali,” ujar Yusril dalam keterangan pers-nya. Menurut dia, apabila langkah persuasif tersebut sudah dilakukan, namun tidak mendapatkan sambutan baik, barulah pemerintah bisa mengajukan permohonan. Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan kepada pengadilan. Dalam persidangan nanti, ormas yang dianggap telah melanggar UUD bisa memberikan pembelaan. Mereka dapat mengajukan alat bukti dan juga menghadirkan saksi-saksi ahli.

Terkait keputusan pembubaran ormas, kata Yusril, harus berdasarkan Pasal 59 dan 69 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ormas dilarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebarkan rasa permusuhan yang bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk parpol, dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Bila berdasarkan pasal tersebut, kata dia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap telah melanggar atau bertentangan, maka bisa dicabut badan hukumnya. Atau dengan kata lain, keberadaan organisasi keagamaan itu dapat dibubarkan secara hukum.

“Maka ormas berbadan hukum dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya, yang sama artinya dengan dibubarkannya ormas tersebut,” kata dia.
Dalam rencana pembubaran HTI ini, pemerintah dianggap perlu hati-hati. Harus menempuh kajian-kajian yang mendalam disertai alat bukti yang kuat. “Harus dengan alat bukti yang kokoh, sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan Menkumham itu bisa dikalahkan di pengadilan oleh para pengacara HTI,” jelasnya.

Ditambah lagi, katanya, persoalan HTI merupakan isu yang sensitif karena berkaitan dengan isu keagamaan. Jangan sampai, kata dia, pembubaran HTI ini justru berdampak atau memberikan kesan bahwa Pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam.

Yusril juga menyarankan agar pemerintah mencari tahu penyebab gerakan-gerakan keagamaan Islam di tanah air yang menguat dan sebagian meninggalkan sikap moderat dan menempuh cara-cara radikal. Karena yang lazim terjadi, radikalisme muncul karena suatu kelompok merasa dirinya diperlakukan tidak adil, termiskinkan, dan terpinggirkan. “Pemerintah harus bersikap proporsional memperlakukan semua komponen bangsa, sehingga semua golongan, semua komponen merasa sebagai bagian dari bangsa ini. Yang lemah terlindungi dan yang kuat tercegah dari tindakan sewenang-wenang,” ujarnya.

Munculnya Hingga Berakhirnya HTI
HTI masuk ke Indonesia pada 1983 oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Ia memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan.

Kehadiran HTI tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Hizbut Tahrir di Palestina yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada 1953. Kehadirannya sebagai gerakan politik memang mengusung panji penegakan sistem khilafah al-Islamiyah. Ide ini memunculkan konsekuensi bahwa gerakan Hizbut Tahrir—yang awalnya merupakan partai politik di Palestina—menyebar dan punya sifat lintas negara.

Secara garis besar, tujuan Hizbut Tahrir adalah menghidupkan konsep politik yang diklaim merupakan kewajiban dalam kitab suci, sunah, dan telah diwujudkan dalam sejarah kekuasaan Islam sejak era Nabi Muhammad sampai kejatuhan imperium Utsmani (Abad ke-18 Masehi). Menurut pendirinya Taqiyuddin an-Nabhani dalam tulisannya di kitab Daulah Islam dan kitab Mafahim Hizbut Tahrir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh HTI Press sejak 2004 dan 2007, generasi umat Islam saat ini tidak tertarik dengan konsep khilafah karena tidak pernah menyaksikan atau punya pengalaman dengan pemerintahan Islam.
Karena gambaran tersebut tidak ada, pada akhirnya Muslim memilih menggunakan falsafah hidup lain yang membuat kemurnian Islam menjadi terkikis. Bagi Taqiyuddin, ini adalah kemunduran besar kaum muslimin. Taqiyuddin mengistilahkannya dengan ghazwu ats-tsaqafi (invasi budaya) yang menyebabkan kaum muslimin enggan menerapkan hukum-hukum Islam pada sistem pemerintahan mereka.

Ide Daulah Islamiyah (Negara Islam) di Indonesia memang sempat muncul saat Kartosuwiryo melakukan pemberontakan DI/TII di masa pasca-kemerdekaan. Belakangan dalam bentuk yang berbeda, ia juga muncul dalam bingkai gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Hanya saja keduanya masih menerapkan atau mengakui batas-batas negara dengan mengganti sistem maupun dasar pemerintahan saja.

Sedangkan Hizbut Tahrir secara umum mengupayakan adanya kesatuan tunggal bagi seluruh umat Islam di dunia. Cita-cita yang menerabas batas-batas geografis, kebudayaan, dan politik bangsa-bangsa. Konstitusi Hizbut Tahrir secara sederhana menggunakan kata “Khilafah” dan “Negara” secara bergantian. Bangsa dalam konsep “negara-bangsa” bagi gerakan ini adalah “Islam” yang wilayahnya dinamakan sebagai dar al-Islam (wilayah Islam) sedangkan di luar itu dinamakan dar al-kufr (wilayah kafir). Di dalam dar al-Islam diterapkan hukum Islam, dan di luarnya masuk kategori hukum orang kafir.

Dibandingkan dengan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah, usia Hizbut Tahrir Indonesia memang masih sangat muda. Masuk pada 1983 oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Abdurrahman memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan yang punya anggota cukup banyak saat ini. Belakangan ini keberadaan HTI dianggap ancaman karena akan mengubah ideologi Pancasila. Salah satu ormas yang menyuarakan pembubaran tersebut adalah GP Ansor, ormas kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. JP/ cnni/ ttd/rep/Mas Te




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *