full screen background image

Oso Di Pecat Dari Jabatan Ketum Partai Hanura

Lapan6Online.com – Jakarta : Secara mengejutkan, prahara di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mencapai klimaksnya saat munculnya mosi tak percaya terhadap Oesman Sapta Odang (Oso) yang membuatnya dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Hanura.

Oso-pun melawan. Oso bahkan mengancam akan memecat Wiranto dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina partai Hanura jika Wiranto menyetujui pemecatannya dari jabatan Ketua Umum Partai.

Pernyataan OSO muncul paska dirinya dinonaktifkan melalaui rapat di internal Partai tersebut.
Menanggapi dinamika di Partai Hanura, Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan, sebagai partai modern, seharusnya perbedaan itu bisa diselesaikan secara internal dan tidak harus dibawa ke ranah publik.

“Disitulah ketidakdewasaan partai di Indonesia ini. Saya kira persoalannya sama seperti di Partai Golkar. Dimana persoalan internal di bawa ke ranah publik,” ungkap Doktor dari Universitas Pelita Harapan Jakarta (sumber dari Suara Karya, Senin (15/1/2018).

Padahal Partai Politik (Parpol) itu, kata dia, adalah kompromi dalam menyelesaikan persoalan. Karena ini ranah internal maka seharusnya diselesaikan secara internal pula. Meski demikian, Emrus mengakui dalam kompromi politik tidak semua kepentingan bisa terakomodasi.

Emrus juga melihat ada dua faksi yang sangat kuat di internal Partai Hanura. Yaitu faksi Wiranto dan faksi OSO. Dan ia melihat transisi kepemimpinan dari Wiranto ke OSO tidak berjalan mulus, artinya banyak kepentingan-kepentingan yang tidak terakomodir.

Alasan lain dari terjadinya kisruh di internal Partai Hanura, lanjut Emrus, adalah karena OSO bukan figur pemimpin yang mengakar di Hanura. Karena jabatan Ketua Umum ini baru dipegangnya dan tidak bekerja dari bawah. Berbeda dengan Wiranto yang memang pendiri serta bekerja dan menjadi motor bagi partai.

“Sementara OSO kan duduk di singgasana setelah Hanura sudah established. Jadi dengan kata lain, OSO memimpin setelah Hanura existing, dan tidak berjuang dari bawah. Nah tokoh yang tidak berjuang dari bawah itu biasanya tidak mengakar,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan, salah satu alasan pemecatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) adalah karena ia kerap menerbitkan Surat Keputusan (SK) ganda dan memungut uang mahar bagi calon kepala daerah.
SK ganda itu muncul akibat perubahan keputusan pengusungan calon kepala daerah dalam waktu singkat.

“Dia sudah buat SK (Surat Keputusan), dibuat dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kemudian esoknya dia cabut lagi SK itu, diambil, dan diminta kepada Sekjen (Partai Hanura Sarifuddin Sudding) untuk menandatangani SK yang berbeda. Ya Sekjen menolak, karena malu dong,” kata Dadang.

Mahar politik bagi partai-partai di Indonesia bukanlah barang baru. Tiap kali ada pemilu di semua tingkatan pemerintahan, selalu dibarengi dengan kabar adanya uang mahar yang harus dibayar para Calon kepala daerah. Dan isu mahar politik menjadi batu sandungan bagi kelanjutan Oso sebagai Ketua Umum Hanura. Red