full screen background image

Pecat Karyawan Sepihak, PT Galenium Pharmasia Lab Tidak Membayar Upah Karyawannya!

Lapan6online, JAKARTA – Setelah pendaftaran dan Pencatatan Mediasi yang diajukan oleh UM salah seorang karyawan tetap PT. Galenium Pharmasia Laboratories yang di PHK secara sepihak dan di beritakan media ini pada tanggal 15/12/2016 maka pada hari ini rabu 11/01/2017 diadakan mediasi pertama yang di hadiri oleh UM dan penasihat hukumnya Ivan dan juga milky yang mewakili PT. Galenium Pharmasia Laboratories.

Dalam mediasi tersebut pihak mediator dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Selatan meminta UM sebagai pelapor untuk menceritakan kronologis PHK sepihak yang terjadi. Dan UM menceritakan yang intinya

  1. UM terdaftar sebagai karyawan di PT. Galenium Pharmasia Laboratories terhitung mulai tanggal 04 Mei 2015, dan di PHK sepihak pada tanggal 03 Nopember 2016 tanpa melalui prosedur sesuai dengan UU No. 13 thn 2003.
  2. Bahwa alasan PHK terkesan di paksakan dan dibuat – buat yang menjurus ke pembunuhan karakter dengan alasan terbukti beberapa kali tidak mematuhi perintah dari Direksi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan merujuk Peraturan Perusahaan pasal 47.5.9 tanpa merinci perintah mana dan Direksi mana. Dan sampai surat PHK di berikan UM merasa tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan dari siapaun.
  3. Bahwa setelah surat PHK di berikan ke UM pada tanggal 03 Nopember 2016 sore hari 15 menit sebelum pulang kantor dari sdr. Joni Subagyo manager Audit dan bukan HRD yang mengatakan PHK hari itu juga sehingga UM tidak di beri kesempatan untuk memberi penjelasan
  4. Bahwa di tanggal 04 Nopember 2016 UM masuk kerja seperti biasa tetapi email dan akses internet serta absen dan akses masuk ke kantor sudah di matikan atas perintah sdr Joni Subagyo, Sehingga UM tidak dapat membawa barang pribadinya dari kantor..

dan Milky yang mewakili pihak Galenium mengakui serta membenarkan apa yang di ceritakan UM dan bersikeras Galenium melakukan PHK Sepihak tapi beliau tidak membawa satu datapun untuk menguatkan argumennya sehingga mediasi di lanjutkan pada hari kamis 19/1/2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, UM mohon kepada mediator untuk meminta pihak perusahaan PT. Galenium Pharmasia Laboratories membayarkan Upah Proses 3 bulan gaji yang belum di bayarkan dan THR nya sampai putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang di wajibkan berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 jo Putusan mahkamah Agung No. 37/PUU-IX/2011; ditambah denda sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) diatur bahwa Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda.

“Ini merupakan tindakan pidana yang dilakukan PT. Galenium, yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan gaji karyawannya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 93 jo pasal 186 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ancaman maksimal empat tahun dan denda Rp 400 juta,” ujar kuasa hukum Ivan dari LP3K-N saat selesai mengikuti mediasi di Sudin Nakertrans Jakarta Selatan Rabu (11/1/2017).

Dikatakan Ivan, hal tersebut tergolong tindakan pidana. Pasalnya, kasus ini, seperti diatur dalam UU Ketenagakerjaan, belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Terlebih lagi, Mediasi hingga kini belum memberikan putusan. Artinya, sambung dia, pihak perusahaan dan karyawan yang bersengketa masih harus terus melakukan kewajiban masing-masing hingga adanya putusan yang inkracht. Perusahaan pun harus membayar gaji dari karyawan yang di PHK.

Ditambahkan Ivan, perbuatan ini merupakan penggelapan terhadap gaji karyawannya sendiri.

(tim)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *