full screen background image


Perda Kab.Bogor “Belenggu” Satpol PP, Soal Izin IMB Galenium, Perda Harus di Revisi!

Lapan6online, Bogor/JABAR Melanjutkan investigasi yang dilakukan Tim Buser Lapan6 dan cnn86 dalam persoalan adanya indikasi suap buka segel atas bangunan milik Perusahaan Farmasi (PT.Galenium Pharmasia Laboratories, red). Persoalan ini menjadi catatan redaksi, karena banyak hal persoalan muncul dari perusahaan yang dikenal dengan salah satu produknya:  Caladine, JF Sulfur dan Oilum yang berdiri sejak 1960, tapi khususnya untuk hal ini masih ada kejadian penyegelan pabrik karena persoalan izin?.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan (Bina Riksa) Asep Agus Ridallah, saat ditemui tim redaksi mengungkapkan bahwa “memang dalam hal ini Pemerintah Daerah khususnya Satpol PP bahwa kita dalam menjalankan tugas dasarnya adalah aturan, terus yang perlu menjadi pertimbangan bahwa kita mendorong perusahaan baik perorangan ataupun dalam badan hukum untuk taat dan patuh.” Ungkapnya saat ditemui di kantor Satpol PP Kabupaten Bogor, selasa (22/11/2016).

“Dalam hal ini galenium adalah termasuk perusahaan lama dan karyawannya cukup banyak, dan dalam hal ini menurut informasi bicara kontribusi pajak dia selalu bagus.” ungkapnya.

“Namun setelah pemeriksaan pelanggarannya adalah bangunan yang berfungsi berbeda, yaitu bangunan masih bagunan lama dimana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama untuk Pabrik Spring bed, hingga dalam hal ini mereka harus merubah Fungsi menjadi Pharmasi. Maka dalam hal ini pelanggarannya termasuk tidak berat, karena yang berat adalah bangunan yang sama sekali tidak ada IMBnya,” tambahnya.

“Jadi kita kasih peringatan yang ringan yaitu stiker pengawasan, maka ketika ada pengawasan maka pengurusannya di progres jalan pengurusan izinnya. Terbukti dia selalu laporan dan hampir tiap minggu dia laporan,” jelasnya tanpa menunjukan bukti laporannya.

Dalam hal ini Agus memberikan komentar terkait persoalan pengurusan izin yang harus di perbaiki oleh Pemerintah Kabupaten sendiri, lika-liku pembuatan izin begitu rumit dan dia juga menyinggung persoalan izin lingkungan yang begitu memberatkan bagi pelaku usaha.

“Ada beberapa daerah lingkungannya sering kali sulit diminta persetujuan. Harus ini dulu lah, harus itu dulu lah, sampai ada satu perusahaan disini batal izinnya, kenapa?… Bayangin, lingkungan minta izinnya sampai Rp 500 juta, belum lagi ada beberapa persoalan lain yang mungkin bisa menghambat kesepakatan. Yah orang yang punya modal pas-pasan pasti mundur, karena ngapain gua bikin buat usaha sampai nilai segitu.” terang Agus.

agus-satpol-pp-bogorUntuk persoalan segel Galenium sendiri Agus memang pernah didatangi oleh salah satu pihak perusahaan, dalam hal ini jajarannya sudah meminta pertimbangan untuk keputusan pencabutan penyegelan tersebut.

“Pak kami kan perusahaan yang taat pajaknya selalu bayar, kemudian izin yang lainnya sudah ada. Hanya memang bangunannya yang itu kami sedang uruskan, kan bapak tahu sendiri untuk mengurus izin di Kab Bogor itu cukup lama dan tidak mudah apa lagi kurang syarat, ada syaratnya aja belum tentu bisa cepat keluar.apalagi iklim Investasi juga sedang surut,” cerita Agus.

Maka dalam beberapa pertimbangan yang di lakukan jajaran satpol pp kab bogor, untuk kemudahan iklim investasi, penyerapan tenaga kerja dan dunia usaha yang sekarang ini sedang surut maka Pihak Pol PP Bogor memberikan kelonggaran mencabut segel tersebut. Apakah pertimbangan seperti ini juga berlaku untuk perusahaan lain yang berada di wilayah pemkab Bogor, agus tidak menjelaskannya,

Mengenai isu yang beredar persoalan adanya indikasi suap buka segel tersebut, agus memberikan penekanan bahwa pihaknya tidak ada menerima uang sedikitpun.

“Inikan seolah-olah Pol PP ada bermain sesuatu, maka saya tegaskan kita tidak ada!. Ini murni pertimbangannya untuk menjaga nama baik perusahaan itu hingga iklim investasinya berjalan, dalam artian karena ini sudah cukup lama pengurusannya dan prograsnya sudah bagus kok,” Jelas Agus. Dia menjelaskan bahwa beliau hanya membantu banyak organisasi di Pemda Bogor dalam rangka Sumpah Pemuda yang akan melakukan jalan sehat. “jadi sah sah saja kalau perusahaan ingin membantu”. “Kami ini susah pak ketika memaksa perusahaan taat hukum progres nya tidak ada sampai kita lihat sampai akhir perijinan kok ngak gerak-gerak.”

Apa ada ya dalam tugasnya Satpol PP turut membantu organisasi kepemudaan yang ada di daerahnya dalam penggalangan dana ke perusahaan yang dalam pengawasannya. Bukankah ini masuk dalam kategori gratifikasi?

Persoalan sulitnya pengurusan pemerosesan IMB di Kab Bogor, Agus juga sudah mengkritik Perda yang terlalu menyulitkan para pengusaha. Dan Pelayanan yang di lakukan memang belum maksimum.

“Perda ini harus di rubah tentang IMB, jadi kalau sekarang bangunan sudah punya IMB, dia tidak usah mengurus dari awal atau nol lagi. Contoh bapak punya pabrik kasur, maka IMBnya itu pabrik kasur. Saat prospek Pabrik Kasur ini sudah tidak bagus, maka beralih ke bisnis lain misalkan ke bisnis pergudangan. Bayangin bila pembuatan izin IMB lagi, prosesnya kembali dari nol, Itukan IMBnya sudah ada tinggal dicoret diganti IMB gudang. Inilah yang memang dihadapi oleh kita, kabupeten bogor, perubahan fungsi IMB itu masih belum diatur. Kebayang kan?” jelasnya.

Satpol PP yang tupoksinya untuk menjaga dan mengawasi masyrakat dan perusahaan agar patuh dan taat peraturan yang diatur oleh Perda kini beralih fungsi menjadi pengkritik peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah.

“idealnya regulasi itu harusnya memberikan kemudahan kepada pihak Investor, maka dalam hal ini tentu saat perda ini di bikin, harus dibedakan mana bangunan yang berdampak mana yang tidak berdampak. Nah ini belum ada Mas hingga dalam hal ini kami selalu mengkritisi” tambah Agus.

(tim/cnn86,BuserLapan6)