full screen background image


Sosok Hakim Korup Sama Saja Khianati Status Wakil Tuhan

Oleh : Petrus Barus 
Lapan6online.com : Terkait pemberitaan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara,  Sudiwardono yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap dari anggota DPR RI dari Partai Golkar Aditya Moha senilai 64.000 Dolar Singapura, membakar dunia per-hakim-an Indonesia. Bukan hanya amarah yang muncul, tetapi Hakim Agung Prof. Dr. Gayus Lumbuun SH., MH. secara terbuka mendesak Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mundur dari Jabatannya. Mengapa Gayus Lumbuun tidak fokus kepada Sudiwardono misalnya mendesak yang bersangkutan dihukum mati? Mengapa yang dituntut mundur adalah Ketua Mahkamah Agung yang nota bene tidak tahu menahu  persoalan suap Sudiwarno?

Perwakilan Tuhan
Dunia hakim memang dunia yang berbeda. Walau sama-sama penegak hukum, tetapi dunia hakim adalah dunia yang berbeda dengan dunia polisi, berbeda dengan dunia jaksa. Oleh sebab itu, ketika pertengkaran antara dua atau lebih pihak pihak tidak bisa diselesaikan di lapangan, maka pihak yang benar biasanya menantang pihak lain maju ke pengadilan. Jika para pihak merasa masing-masing sebagai pihak yang benar, maka para pihak itu saling menantang maju ke pengadilan.
Mengapa pengadilan? Karena pengadilan diterima sebagai sebagai tempat di mana keadilan bisa ditemukan.

Di pengadilan salah satu pihak akan dikalahkan dan pihak lain dimenangkan. Pihak yang kalah atau pihak yang dihukum biasanya “protes.” Namun demikian harus menerima kekalahan.

Yang kalah belum tentu menerima kekalahan secara ikhlas. Tetapi jika hakim sudah menjatuhkan vonis, maka yang menang diterima secara hukum sebagai yang benar dan yang kalah harus menerima sebagai yang salah.

Bagaimana penerimaan itu bisa terjadi? Ada dua hal. Pertama karena konsep keadilan yang sudah dikenal dan dipercaya sejak zaman Romawi yang ditulis oleh pengarang Roma, bernama Ulpianus yang mengutip pendapat seorang bernama Celsus yang mengatakan, hakikat keadilan adalah tribuere cuique suum, atau to give everybody his own atau memberikan kepada seluruh orang yang dia empunya.

Kedua karena kekuasaan hakim sebagai juru adil dipercaya sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Keberadaan hakim seperti ini bukan asal sebut. Ada sejarahnya dan berkembang pada abad ke 5 hingga 16 di Eropa.

Saat itu, ada dua organisasi kekuasaan yaitu organisasi kekuasaan negara yang dipimpin oleh Raja dan organisasi kekuasaan gereja yang dipimpin Paus. Negara memandang bahwa yang menjadi wakil Tuhan di dunia adalah Raja. Sedangkan organisasi kekuasaan gereja berasumsi bahwa yang menjadi wakil Tuhan adalah Paus.

Seiring perkembangan zaman, konsep ini berkembang menjadi teori kedaulatan negara dan berevolusi menjadi teori kedaulatan rakyat. Kondisi di Eropa itu masuk ke Indonesia dan menjadi bagian dari konstitusi Indonesia.

Saat ini, satu-satunya tersisa yang dianggap sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi adalah lembaga pengadilan. Betapa tidak, semua undang-undang yang nota bene dibuat oleh presiden dan DPR dikontrol oleh hakim.

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) terbentuk, keberadaan hakim sebagai perwakilan Tuhan makin besar. Karena apabila suatu produk undang-undang digugat, maka MK bisa membatalkan UU tersebut.

Konsep hakim sebagai perwakilan Tuhan ini termaktub jelas dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam Keputusan bersama tersebut, disebutkan prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional. Oleh sebab itu pula hakim disapa dengan Yang Mulia.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga jelas diterangkan bahwa, Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat.

Khianati Status Perwakilan Tuhan
Konsep hakim seperti ini memang sangat bertentangan dengan hakim korup. Hakim korup dalam hal ini bahkan dapat disebut sebagai hakim yang berhianat terhadap keberadannya sebagai Yang Mulia berhianat terhadap keberadannya sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi.

Kalau satu hakim yang korup mungkin masih dapat dipahami. Dalam sejarah orang-orang suci juga ada saja yang berhianat, seperti Yudas iskariot yang berhianat terhadap Yesus.

Masalahnya di Indonesia sudah cukup panjang daftar hakim yang korup. Antara lain Heru Kusbandono, Hakim khusus Pengadilan Tipikor Pontianak yang ditangkap KPK di halaman Pengadilan Negeri Semarang dengan barang bukti Rp 150 juta dari Sri Dartuti, yang juga adik Ketua DPRD Grobogan nonaktif M. Yaeni 17 Agustus 2012.

Imas Dianasari, Hakim khusus Pengadilan Hukum Industrial Bandung, yang ditangkap KPK di Restoran Poyo Lengkong di kawasan Cinunuk, Bandung, dengan barang bukti Rp 352 juta dari kuasa hukum PT Onamba Indonesia, 30 Juni 2011.
Syarifuddin, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ditangkap KPK di rumah dinas di Sunter Agung, Tanjung Priok. KPK dengan barang bukti uang tunai Rp 392 juta, US$ 116.128, dan Sin$ 245 ribu. Uang itu diduga untuk suap kasus penyitaan aset perusahaan garmen PT SCI, 3 Juni 2011.

Herman Alossitandi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditangkap Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di rumahnya di daerah Pasar Minggu, 9 Januari 2006 dalam kasus Jamsostek. Masih ada sejumlah hakim lagi yang bermasalah dengan hukum karena kasus korupsi. Yang terbaru adalah Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Jumlah hakim yang korup memang belum seberapa dibanding hakim yang baik. Namun, fenomena di pengadilan saat ini menunjukkan tanda-tanda di mana status hakim sebagai Yang Mulia atau hakim sebagai perwakilan Tuhan mulai tergerus.

Sekadar contoh, ada terdakwa yang melepas sejumlah ular di ruang pengadilan karena tidak puas dengan keputusan hakim. Ada juga keluarga korban yang berusaha menghakimi terdakwa di ruang pengadilan karena merasa vonis yang dijatuhkan hakim tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Kasus-kasus seperti ini juga memang terbilang kecil jumlahnya, jika dibandingkan dengan pengadilan yang masih mendapat hormat.

Kondisinya mungkin belum separah yang dibayangkan. Namun jika terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap keberadaan hakim sebagai Yang Mulia, sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi, akan tergerus sampai ke titik nadir.

Jika situasinya sampai ke titik nadir seperti ini, maka yang terjadi bukan hanya hilangnya kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai tempat mencari keadilan, tetapi juga hilangnya kemuliaan hakim sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi.

Situasi seperti berdampak sangat serius. Hukum akan menjadi alat untuk menindas yang lemah, akan terjadi kekacauan di segala sektor karena tanpa adanya keadilan, pihak-pihak tertentu dapat bertindak dengan sesuka hati. Manusia akan hidup bebas, namun di saat yang sama juga kehilangan kebebasannya. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya. Tanpa adanya keadilan tidak akan ada Perdamaian. Masyarakat juga menjadi tidak lagi memiliki tempat berlindung karena hanya yang kuat yang akan sanggup bertahan.

Dalam perspektif sepetti ini sangat dapat dipahami apabila tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono mendorong komunitas hakim berteriak lantang seperti kebakaran jenggot. Sebab, keberadaan Sudiwardono sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado, membuat kasus yang dihadapinya tidak lagi seperti setitik nila yang merusak susu sebelanga, tetapi sudah berkembang seperti nila segentong yang merusak susu di seluruh belanga pengadilan Indonesia.

Salah satu yang berteriak lantang adalah Hakim Agung Gayus Lumbuun. Tidak tanggung-tanggung. Mantan anggota Komisi III DPR RI ini menilai, kasus Sudiwardono harus menjadi perhatian serius Ketua Mahkamah Agung. Salah satu yang dikemukakan Gayus adalah, agar “Untuk tetap menjaga kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, dan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan keadilan melalui pengadilan, sudah saatnya Ketua Mahkamah Agung dengan sukarela dan terhormat mengundurkan diri.”

Selain itu Gayus menilai, sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap pimpinan di semua level peradilan baik Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. “Usul ini sudah ia serukan berulangkali lewat berbagai media,” kata Gayus.

Usul tersebut didasarkan adanya fakta penyimpangan yang terjadi secara masif di lingkungan peradilan yang dilakukan baik oleh aparatur kepaniteraan, hakim, dan saat ini terjadi di Pengadilan Tinggi Manado dan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Dalam hal vonis, hakim memang harus merujuk pada prinsip keadilan, yakni tribuere cuique suum, atau to give everybody his own atau memberikan kepada seluruh orang yang dia empunya. Analoginya adalah siapa yang salah dia yang dihukum.
Tetapi dalam konteks hakim sebagai lembaga, hakim sebagai yang mulia dan hakim sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi, maka memang tidak diharapkan ada hakim yang melakukan perbuatan tercela, karena akan berdampak kepada hakim secara keseluruhan.

Karena itu memang masuk akal bila dalam kasus Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Gayus lumbuun menilai sudah saatnya Ketua Mahkamah Agung dengan sukarela dan terhormat mengundurkan diri.

Selain itu, kasus Ketua Pengadilan Tinggi Manado dan kasus-kasus hakim sebelumnya, menjadi harus menjadi perhatian Komisi Yudisial. Sebab, tujuan dibentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah, mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. Sumber : Mas Hugeng360.com
*Penulis : Petrus Barus adalah Redaktur Senior di Kantor Berita Nusantara.news



Owner