full screen background image


Telisik Kemelut PT.ALS vs Pemda Karawang

Bukan Solusi Tapi Koq Manipulasi

Oknum Pemda Karawang “Garong” Investor!

Lapan6online, KARAWANG/JAWA BARAT : Salah satu Badan Swasta Nasional PT. Aditya Laksana Sejahtera yang bergerak dalam bidang penanaman modal dalam Negeri serta perdagangan besar.  Pada 16 Desember2009 menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam bentuk kerjasama investasi pembangunan dan pengelolaan pasar daerah cikampek 1 kecamatan cikampek, kabupaten karawang dengan pola Built, Operate and Transfer (BOT). Dengan perjanjian kerjasama pembangunan 1 tahun dan pengelolaan pasar selama 25 tahun.

Kemelut internal dan praktek penyalahgunaan wewenang salah satu pimpinan PT ALS ini membuat keruh sistem kinerja dan banyaknya kerugian yang dialami perusahaan. Sistem pembayaran sewa lapak pedagangpun jarang masuk rekening perusahaan, akibat penyalahgunaan sistem keuangan perusahaan yang di lakukan Ir Heriawan Hadede adalah salah satu direksi perusahaan beserta kroni-kroninya “Jelas Heny Direktur utama PT ALS”. Indikasi penyelewengan wewenang jabatan dan menyalahi wewenang perusahaan tersebut penuh di warnai intrik, adanya kekuatan massa dari dua kubu membumbui konflik yang terjadi. Adanya intervensi dari beberapa aparat dan dinas terkait membuat sengketa ini semakin berlarut-larut.

Pihak pemerintah yang seyogyanya mengayomi dan membantu segala persoalan sangat diharapkan oleh pihak investor, namun dengan terjadinya konflik internal tersebut pemda justeru terkesan cuek bahkan memanfaatkan konflik yang terjadi. Hal ini disinyalir ada kedekatan khusus antara Heriawan dengan oknum petinggi Pemda serta oknum-oknum pejabat Pemda Karawang.

Sebagai investor tentu berharap hal ini tidak terjadi konflik berkepanjangan dan berdampak pada kondisi para pedagang di Pasar Cikampek 1. Benang merahnya pun semestinya diurai dengan baik dan benar, banyak hal-hal yang terindikasi adanya penyelewengan uang negara. Bukan hal mudah untuk mengungkap “bau busuk” di Pasar Cikampek 1 ini.

Diduga kuat oknum Pemda Karawang terlibat dalam kongkalingkong dana retribusi pasar ke Pemda Karawang. Hal ini dapat dibuktikan beberapa fakta yang ada dilapangan. Hasil investigasi Tim Buser Lapan6 Pusat beberap waktu lalu baik dari Kantor Pemerintah Daerah Karawang, Polres Karawang hingga di Pasar Cikampek banyak hal yang sangat tidak singkron dengan pemberitaan yang ada selama ini.

“Beberapa kasus penyelewengan dana perusahaan yang seharusnya disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Karawang, namun dikorupsi oleh Heriawan cs. Laporan ke Polres, Polda Jawa Barat, hingga Bareskrim Mabes Polri pun sudah dilakukan. Tapi tak satupun laporan tersebut seakan mandek, tidak ada kelanjutannya hingga saat ini. Jika PT.ALS telah tidak menyetor uang ke Pemda selama 4 tahun, tentu dari awal harus diminta pertanggungjawabannya dalam setiap tahun. Kenapa setelah 4 tahun berjalan baru ada proses yang terkesan Pemda mau ambil alih paksa’? Ada apa sebenarnya Pemda dengan Heriawan selama 4 tahun tersebut?.

Ini tidak benar jika menyalahkan semuanya ke pihak PT.ALS, karena yang menjadi korban adalah para pedagang yang telah membeli kios dipasar tersebut. Dan sangat disayangkan, publikasi yang mengatakan bahwa pasar Cikampek 1 bermasalah ini salah besar, pasar tradisional Cikampek 1 ini kan aset Pemda Karawang. Tidak adanya ketegasan dari pemda dalam pengakuan hak legalitas perusahaan yang sampai saat ini pemda hanya mengakomudir keduanya, seharusnya pemda mempunyai ketegasan terhadap sengketa perusahaan ini “Hukum harus Pasti dong”, karena jika dibiarkan berlarut-larut adakalanya ini bisa jadi ada nuansa politik, apakah adanya oknum pemda yang bermain?. Salah satu kubu dari PT ALS ini sendiri sudah beberapa kali bongkar pasang tim kuasa hukum, karena ada indikasi kuat nuansa politis yang tercium begitu kental “jelas Rudy Gunawan, SH, Mkn, Kuasa Hukum drg.Henny Hadade Mars yang didampingi Endang Suharta, SH, MH”.

Baru-baru ini adanya surat edaran dari pemda yang berisi hal Pemutusan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Karawang dengan PT Aditya Laksana Sejahtera yang sudah tersebar lama di kalangan umum, seperti pada pedagang dan beberapa penyewa yang ada dipasar, tapi sayangnya mengapa PT ALS yang dikelola oleh Henny Hadede tidak sama sama sekali menerima surat edaran tersebut hingga saat ini, yang anehnya lagi kami tahu malah dari para pedagang bukan dari pemda langsung. Kami mempertanyakan mengapa surat edaran semacam ini beredar di umum, kami malah setuju bila edaran ini diberikan hanya pada pihak pihak yang terkait dalam perjanjian ini. Seperti Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Ketua DPRD, Inspektur Kabupaten Karawang, Kepala BPPKAD, Kepala Disperindag dan PT ALS. Yang kita tahu surat ini dapat memperkeruh konfilik besar dan menyalahi aturan, yang seharusnya surat keputusan tersebut dikordinir oleh Pemerintah secara baik, disisi lain kondisi pasar yang begitu riuh dengan asumsi drg.Henny Hadade bukanlah pengelola, maka klien kami sangat dirugikan karena retribusi yang seharusnya diterima menjadi tidak diterima “Tambah Rudy Gunawan, SH, Mkn, Kuasa Hukum drg.Henny Hadade Mars yang didampingi Endang Suharta, SH, MH”.

PENGACARA BOS PASAR CIKAMPEK 1 PEA (1)

Rudy Gunawan, SH, bersama Endang Suharta, SH, MH kuasa hukum dari drg.Henny Hadade Mars

jika benar adanya konflik atau permasalahan yang timbul akibat tidak profesionalnya sistem birokrasi ya seharusnya tidak perlu disampaikan ke publik. Imejnya jadi tidak bagus bagi Pemda Karawang sendiri, “jelas Rudy Gunawan, SH, Mkn, Kuasa Hukum drg.Henny Hadade Mars yang didampingi Endang Suharta, SH, MH” dari

Tidak adanya ketegasan dari pemda dalam pengakuan hak legalitas perusahaan yang sampai saat ini pemda hanya mengakomudir keduanya, seharusnya pemda mempunyai ketegasan terhadap sengketa perusahaan ini “Hukum harus Pasti dong”, karena jika dibiarkan berlarut-larut adakalanya ini bisa jadi ada nuansa politik, apakah adanya oknum pemda yang bermain. Salah satu kubu dari PT ALS ini sendiri sudah beberapa kali bongkar pasang tim kuasa hukum, karena ada indikasi kuat nuansa politis yang tercium nuansa politik begitu kental “jelas .

Karena dari dua kubu tersebut seperti memiliki kebenaran yang absolut, dalam hal ini tentu para pedagang menjadi korban dari adanya intrik-intrik para penguasa di Kabupaten Karawang. Jika ditelisik dari awal persoalan, beberapa laporan yang masuk ke Polisi tidak satu pun adanya tindaklanjut.

Anehnya lagi, dari bukti yang ada didalam kepengurusan Pasar Cikampek 1 yang dikelola oleh PT.ALS ada sosok anggota Polri yang berpangkat bintang satu kala itu mendapatkan gaji dari manajemen PT.ALS senilai Rp. 5 juta per bulan dengan jabatan sebagai Dewan Pengelola. Apakah dibenarkan seorang perwira polisi aktif bisa menjabat dalam sebuah manajemen perusahaan?

Belum lagi ijin pendirian pembangunan Pasar Cikampek 1 pun disinyalir tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB,red). “Dari awal sampai sekarang Pasar Cikampek 1 ini belum ada IMB nya. Bahkan pengurusan legalitas Pasar pun klien kami yang mengurus, “ ujar Ruddy.
Banyak rumor yang beredar bahwa Heriawan yang selama 4 tahun menjadi pimpinan PT.ALS kala itu ada kedekatan dengan Bupati yang saat ini sudah ada di hotel prodeo. Pun belum cukup dengan ganjaran yang diterima oleh Bupati dan isterinya saat ini, mereka seperti masih memiliki kekuatan politis didalam pemerintahan sekarang ini. Karena terlihat ada intervensi secara kasar oleh oknum Pemda Karawang didalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, “Klien kami ini investor, yang turut serta memberikan sumbagsihnya kepada masyarakat Karawang. Tapi kenapa koq dikebiri bahkan diperlakukan seperti penjahat. Sebenarnya apa sich kepentingan Pemda Karawang ini? Penyelamatan asset Pemda atau ada misi lain?, “ kata Ruddy dengan nada geram.

Lebih lanjut Ruddy menambahkan, “Klien kami pun akan mengikuti aturan pemerintah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Jadi azas musyawarah dan mufakat adalah titisan leluhur bangsa ini, bukan arogansi kekuasaan yang dilakukan, “ tegas Ruddy.

Hingga berita ini diturunkan, baik Kapolres maupun pihak Pemda Karawang tidak memberikan statmen apapun. Entah apa sebenarnya yang terjadi dalam kisruh PT. ALS vs Pemda Karawang terkait Pasar Cikampek 1, jangan sampai masyarakat yang berusaha di Pasar tersebut kehilangan penghidupan. Dan tentunya pihak manajemen PT.ALS pun yang saat menjalankan roda manajemen “terintervensi” oleh kepentingan oknum pejabat. Tinggal Polda Metro Jaya dan Polres Karawang menindaklanjuti laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Heriawan CS, karena sudah lebih 2 tahun kasus pidana tersebut sepi seperti kuburan. Bersambung….

TIM




2 thoughts on “Telisik Kemelut PT.ALS vs Pemda Karawang

Comments are closed.