full screen background image


Telisik Sepak Terjang PT Puteri Dorothea, Subang, Jawa Barat Bercokol Dibumi Pertiwi Perusahaan Asing Garment Terindikasi “Romusha” Karyawan

Lapan6 – Subang/Jabar : Sungguh ironis, ratusan buruh pabrik garmen PT Puteri  Dorothea  yang berlokasi di Dusun Tanjungsari, Desa Kiarasari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang – Jawa Barat , dipekerjakan seperti budak . Para pekerja tersebut dipekerjakan dari pukul : 07.00 Wib hingga pukul: 23:00 Wib tanpa diberikan upah lemburan .

Informasi yang diterima Lapan6, pihak pabrik garmen PT Puteri Dorothea  tidak  segan-segan akan memecat karyawannya apabila tidak mengikuti  aturan yang berlaku.

“Kami (karyawan) dipekerjakan tidak manusiawi  dan apabila kami tidak mengikuti  aturan perusahaan akan di pecat karyawan tanpa pesangon. Padahal kebijakan perusahaan tidak adil dengan jam kerja tidak jelas,” kata salah satu karyawan  BM (bukan nama sebenarnya)

Sementara itu, DPC LP3K-RI  Subang ( Penyelidikan Pemantauan&Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ) mendapatkan laporan dari sejumlah karyawan  Pabrik garmen itu,  bahwa para buruh dipekerjakan secara Romusha (kerja paksa) oleh pihak pabrik tersebut.

Menyikapi adanya pengaduan dari karyawan pabrik tersebut, selanjutnya,  Ketua DPC LP3K-RI Subang Ismail Ghozali melayangkan surat konfirmasi terkait laporan dari sejumlah karyawan yang mengaku dipekerjakan seperti budak.Dan penerapan jam kerja yang merugikan karyawan tersebut.

“Kami sudah  mengkofirmasikan  kepada pihak pimpinan pabrik garmen itu, terkait kebijakan yang dibuat , dan perlakuan perusahaan yang tidak mempekerjakan karyawannya selayaknya,” ujar Gonzhales  panggilan akrab Ismail Ghozali kepada Lapan6 beberapa waktu lalu.

Bahkan,  dalam hal ini  Gonzhales menyayangkan atas sikap pihak pabrik garmen yang tidak manusiawi dalam memberlakukan karyawan nya  pada saat bekerja , sehingga merugikan semua pegawainya dan melanggar aturan ketenaga kerjaan.

“Kami sangat menyayangkan atas sikap perusahaan garmen ini,  yang di anggap tidak peduli terhadap hak – hak kaum buruh, dimana  nasib karyawan tidak diperhatikan ,” jelasnya.

Menurut salah satu karyawan yang enggan disebut namanya,  menceritakan bahwa merasa keberatan peraturan yang dibuat oleh perusahaan garment tersebut, karena merugikan hak-hak kami sebagai buruh.

“ Saya mulai masuk kerja pada pukul 7 pagi sampai jam 5 sore dan kalau di kejar target bisa sampai malam , setelah itu baru bisa pulang , kerja selarut itu pun tidak pernah di beri uang lembur.” terangnya.

Lebih lanjut Gonzhales mengatakan  ketentuannya telah diatur di dalam undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab X ( sepuluh-red) pasal 77 ayat 1 dan 2  bahwa pasal dan ayat ini menjabarkan  tentang  ketentuan jam kerja bagi karyawan atau buruh pabrik.

“ Sungguh sangat ironis di jaman sudah setengah abad lebih bangsa ini merdeka, masih ada saja perusahan yang semaunya sendiri tanpa mengindahkan hak – hak buruh. Padahal undang – undang telah mengatur sebagaimana tertuang pada pasal 77 ayat 1 dan 2 dan pasal 78 ayat 1 dan 2 . ”  tegas Gonzhales.

Ghozali menambahkan dalam paparannya mengenai Undang – Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab X ( sepuluh-red) pasal 77 ayat 1 dan 2  bahwa pasal dan ayat ini menjabarkan  tentang  ketentuan jam kerja bagi karyawan atau buruh pabrik.

Ketentuan jam kerja bagi buruh pabrik adalah sebagai berikut, 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Dan atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

“ Jika melebihi waktu yang telah di tentukan maka waktu selebihnya,  sudah termasuk jam lembur oleh karenanya pihak perusahaan wajib memberi upah lembur, sebagaimana di atur di dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 .” pungkasnya. TIM