Lapan6Online | JAKARTA – Isra A Sanaky SHi MH, Ketua Umum DPN BKNDI (Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia) menggelar menggelar Rapat Evaluasi Koordinator Wilayah (Korwil) BKNDI di Indonesia sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun BKNDI yang ketujuh.
Acara ini sekaligus sebagai penguatan struktur BKNDI di tingkat Korwil (Provinsi) dan pengurus di kabupaten/Kota.
“Hari ini kita sengaja tidak mengundang stake holder atau unsur-unsur yang lain. Ini acara internal kami sendiri dalam rangka melakukan penguatan struktur di tingkat provinsi maupun tingkat DPD BKNDI di seluruh Indonesia.” katanya kepada Wartawan disela-sela acara yang digelar di Golden Boutiqe Hotel, Sabtu (29/1/2022).
Rapat evaluasi Korwil BKNDI se-Indonesia ini menjadi bagian penting untuk mengukur apakah kinerja atau program yang sudah dilaksanakan sesuai dengan target atau belum.
Untuk pengembangan organisasi secara nasional, BKNDI pun melakukan evaluasi pembenahan dan pembentukan struktur dalam rangka penguatan organisasi yang nantinya berperan secara luas membantu program-program pemerintah.
BLK dan Sanitasi
Salah satu evaluasi mengacu pada kegiatan ‘Sosialisasi Pemanfaatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Sanitasi LPK dan Program BLK Tahun 2021-2022’ yang digelar BKNDI pada tanggal 24-25 November 2021 lalu.
“Kemarin dua bulan yang lalu kita melakukan seminar nasional sekaligus melakukan sosialisasi program pemerintah terkait dengan adanya program-program yang bersifat bantuan, hibah maupun non hibah,” terang Isra.
Program-program itu berupa balai latihan kerja (BLK), MCK atau Sanitasi, pembangunan asrama, pemberdayaan koperasi maupun pemberdayaan perikanan. Ini menjadi kerangka evaluasi untuk penguatan struktur BKNDI di daerah yang diharapkan dapat berperan dalam program-program tersebut.
“Nah, hasil kemarin yang kita lakukan dan dihadiri oleh seluruh Kementerian (ada 4 Kementerian yang diundang), dan atas perintah para Menteri, bahwa tidak hanya seminar saja yang kita lakukan, tapi program itu perlu kita kawal dan mudah-mudahan pemerintah pun bisa melihat bagaimana program-program yang sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga terkait atau masyarakat terutama di seluruh desa di Indonesia, bisa terlaksana di tahun ini juga,” terangnya.
Isra mengatakan, bahwa kepentingan rakyat itu tidak sekedar opini tapi juga harus dilakukan sesuai realita dan dapat dilaksanakan di lapangan.
Isra menegaskan, ada beberapa agenda besar yang akan dilaksanakan BKNDI pada tahun 2022 ini.
“Kita Insya Allah punya agenda-agenda besar seperti rakornas, rapimnas dan seminar nasional terkait dengan kebutuhan bangsa dan negara ini. Jadi kita tidak bergantung pada isu-isu yang sifatnya itu-itu saja,” katanya.
“Jadi kita ingin bahwa isu yang kita lakukan itu adalah bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat desa,” tandasnya.
Sementara itu Plt Sekretaris Jenderal BKNDI Viviana mengatakan, dengan kehadiran BKNDI yang sudah berusia 7 tahun, perlu dilakukan penguatan struktur pada Kepengurusan di daerah-daerah.
“Saya selaku Sekjen juga ingin bagaimana seluruh wilayah di Indonesia ini dapat terbentuk DPW-DPW dan DPD-DPD agar bisa menjembatani progran-program yang memang bisa bermanfaat bagi masyarakat di tingkat desa.” terangnya.
Ia mentargetkan pembentukan pengurus di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun ini. Untuk di Pulau Jawa dan Indonesia Timur, Viviana menjelaskan bahwa BKNDI sudah terbentuk hingga 70 persen.
Program Pembangunan
Diketahui, “Sosialisasi Pemanfaatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Sanitasi LPK dan Program BLK Tahun 2021-2022” menjadi tema utama dalam Seminar Nasional Lembaga Pendidikan Keagamaan se-Indonesia yang digelar oleh BKNDI pada tanggal 24-25 November 2021 lalu.
Seminar tersebut dibuka langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melalui pejabat yang mewakilinya yakni Mayjen Kartiko Wardani.
Seminar dihadiri langsung oleh ratusan perwakilan dari Yayasan Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren dari berbagai provinsi seperti, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Papua, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Riau.
Seminar itu menghadirkan 4 Kementerian dan 2 instansi, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Bakamla dan Mabes Polri. [RED]
