“Kami tetap lakukan aksi ini, karena kami sebenarnya mau minta tolong kepada pemerintah melalui bapak Sekda agar ada solusi penyelesaian pembayaran pekerjaan kami, sambil kami menunggu proses administrasi keuangan yang katanya menurut Kaban Keuangan akan dibayar awal Februari 2019. Hanya tukang dan pekerja tidak mau menunggu hal itu, tetap ngotot bahkan ada yang mau lapor, sehingga kami aksi diam tujuannya untuk bapak Sekda memberi solusi,”
Jayapura – Lapan6Online : Puluhan pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (GEL) mendatangi Kantor DPR Papua, Jumat (18/1/2019). Mereke membawa aspirasi terkait belum adanya pembayaran proyek yang dikerjakan pada akhir 2018 lalu, dimana proyek tersebut telah selesai dikerjakan bahkan sudah dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua
Tanpa menyampaikan orasi, Puluhan pengusaha GEL ini memilih melakukan aksi diam, dan menyampaikan aspirasinya melalui spanduk dengan berbagai tulisan keluhan kepada Dinas PUPR.
Adapun aspirasi dalam bentuk tulisan spanduk tersebut, berisi :
‘Tolong Bayarkan Hak Kami’, Ada Apa dengan SPM Kami Sehingga Tidak Bisa Diproses Pembayarannya. Padahal Kami Telah Menyelesaikan Pekerjaan Kami di Lapangan 100 Persen Paket GEL Dinas PU Provinsi Papua Desember 2018’.
‘Kami Butuh Keadilan. Jangan Kami Pengusaha GEL Dikorbankan Karena Ada Ratusan Pekerja dan Tukang yang Ikut Dikorbankan’. Mengapa Nilai Keadilan Terasa Mahal Bagi Kami Orang Asli Papua. Dimana Hati Nurani Bapak Ibu Pejabat diatas Tanah ini yang didepan Mata Hak Kami OAP Didzholomi’.
Koordinator Pengusaha GEL Papua, Stenly Kaisiri mengungkapkan, jika ada sekitar 50-an pengusaha GEL yang belum terbayarkan. Padahal SPM yang dikeluarkan Dinas PUPR tertanggal 31 Desember, namun hingga saat ini belum ada realisasi pembayarannya.
“Rata-rata teman-teman pengusaha GEL ini sudah selesaikan pekerjaan pada 23 – 24, namun kami bingung SPM ini belum diproses, ini ada apa sebenarnya?,” katanya
Akibatnya, para pengusaha GEL harus menanggung beban, lantaran dikejar para tukang dan pekerja.
“Ada yang pinjam uang, ada informasi salah satu ibu, akhirnya keguguran karena dikejar hutang, ada teman yang diancam dan ada motor terpaksa disita pekerja atau tukang, karena upah mereka belum dibayar,” ungkapnya.
Aksi diam ini, kata Stenly, dilakukan agar ada solusi pembayaran pekerjaan mereka. Diakui, pihaknya sudah ketemu Kaban Keuangan Provinsi Papua untuk mendengar langsung penjelasan pembayaran pekerjaan mereka.
“Kami tetap lakukan aksi ini, karena kami sebenarnya mau minta tolong kepada pemerintah melalui bapak Sekda agar ada solusi penyelesaian pembayaran pekerjaan kami, sambil kami menunggu proses administrasi keuangan yang katanya menurut Kaban Keuangan akan dibayar awal Februari 2019. Hanya tukang dan pekerja tidak mau menunggu hal itu, tetap ngotot bahkan ada yang mau lapor, sehingga kami aksi diam tujuannya untuk bapak Sekda memberi solusi,” katanya
Namun, aksi mereka kemudian diterima oleh Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim di ruang rapat Kamisi II. Tetapi pertemuan itu, berlangsung tertutup.
Ditempat berbeda, Anggota DPR Papua, Jhon Gobai mengatakan sebelumnya ia telah menerima aspirasi para pengusaha GEL, dan telah ditindak lanjuti kepada Pimpinan DPR Papua bahkan Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua.
“Beberapa waktu lalu sudah kami tindak lanjuti, dan jawaban dari kepada BPKAD bahwa semua pembayaran akan dituntaskan setelah penetapan APBD Papua 2019,” kata Jhon Gobai singkat. (IM/TN)
