“Semestinya semua anak bangsa gembira dengan pembebasan Siti Aisyah. Ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi sama sekali tidak menelantarkan satu pun nyawa warganya yang terkena masalah di luar negeri. Kalau ada yang nyinyir dengan pembebasan ini, patut dipertanyakan kualitas nasionalismenya. Jangan-jangan hanya KTP atau paspornya yang Indonesia, tetapi jiwanya, hatinya tidak di sini,”
Lapan6Online : Pembebasan terdakwa Siti Aisyah dalam kasus pembunuhan oleh pengadilan Malaysia menunjukkan diplomasi pemerintahan Presiden Joko Widodo berkelas premium.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh memberikan apresiasi yang tinggi bagi diplomasi pemerintahan Presiden Jokowi.
Dia menanggapi pembebasan tersangka hukuman mati Siti Aisyah, WNI asal Serang, Banten, karena diduga terlibat membunuh pria mirip Kim Jong Nam warga Korea Utara pada Februari 2017 di Malaysia.
Berkat diplomasi yang piawai dan berkelas, Kejaksaan Agung Malaysia menarik berkas dakwaan terhadap Aisyah sehingga pengadilan dalam sidang Senin (11/3) membebaskan Aisyah dari tuntutan sebagai pembunuh. Aisyah pun langsung kembali ke tanah air hanya beberapa jam setelah vonis bebas itu.
Menurut Prananda yang membidangi salah satunya masalah luar negeri itu, Malaysia dikenal sangat ketat dengan tuntutan terhadap perbuatan kriminal apalagi pembunuhan. Namun pembebasan Aisyah itu merupakan bukti upaya diplomasi high class dari pemeritahan Jokowi.
“Semestinya semua anak bangsa gembira dengan pembebasan Siti Aisyah. Ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi sama sekali tidak menelantarkan satu pun nyawa warganya yang terkena masalah di luar negeri. Kalau ada yang nyinyir dengan pembebasan ini, patut dipertanyakan kualitas nasionalismenya. Jangan-jangan hanya KTP atau paspornya yang Indonesia, tetapi jiwanya, hatinya tidak di sini,” kata dia dalam keterangan tertulis, pada Selasa (12/3).
Menurut informasi yang diperolehnya, sejak Siti Aisyah ditangkap pihak berwenang Malaysia setelah kasus yang menghebohkan dunia pada Februari 2017 itu, seluruh perangkat diplomasi bekerja dengan ujung tombak tentu saja Kemenlu. Kasus itu dinilai istimewa karena korbannya adalah diduga adik seayah pemimpin Korut Kim Jong Un sehingga menarik perhatian dunia. Yang terlibat dalam diplomasi total itu mulai dari Kementerian Kehakiman, Kejaksaan Agung, Kepolisian serta Presiden Jokowi sendiri yang berbicara langsung dengan PM Malaysia Mahathir Mohamad.
“Kalau ada yang bilang ini pencitraan, masak Malaysia disuruh mengangkat citra Jokowi. Inilah pikiran-pikiran sempit dan mengada-ada hanya karena tidak suka dengan kesuksesan dan prestasi Jokowi,” ujar Prananda.
Menurut Ketua DPP Garda Pemuda Nasdem ini, pembebasan Siti Aisyah hanyalah salah satu dari keberhasilan upaya diplomasi premium pemerintahan Presiden Jokowi. Berkat diplomasi berkualitas pemerintahan Jokowi pula dalam empat tahun terakhir ratusan warga negara Indonesia di luar negeri bisa dibebaskan dari ancaman hukuman mati.
“Sepanjang tahun 2018 saja terdapat 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati,” kata Prananda yang juga calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara I itu mengutip data Kemenlu.
Menurut dia, pembebasan Siti Aisyah dan ratusan WNI yang terancam hukuman mati di berbagai negara di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia dan Presiden Jokowi dihargai dan didengar di mata dunia internasional. Banyak pemimpin negara lain gagal membebaskan warganya yang terancam hukuman di negara-negara lain, namun Indonesia membuktikan sebaliknya. Hal itu menunjukkan reputasi dan posisi Jokowi dalam pergaulan internasional.
Pembebasan Siti Aisyah dan ratusan waga negara Indonesia lainnya yang terancam hukuman mati di negara lain merupakan sebuah fakta terbuka sehingga masyarakat tahu persis siapa yang bekerja dalam usaha diplomasi itu, dan siapa saja yang nyinyir.
“Publik makin tahu mana yang loyang, mana emas. Kalau ada yang nyinyir di tengah kegembiraan masyarakat karena pembebasan Siti Aisyah, tak bisa tidak hanyalah kelompok loyang,” tutup Prananda. Ruslan Tambak/rmol/Red
*Sumber : rmol.co
