Jakarta, Lapan6online.com : Presiden Joko Widodo telah menyatakan akan menunda pengesahan RKUHP. RKUHP merupakan salah satu revisi peraturan perundangan bermasalah yang ditentang hampir semua kalangan. Belakangan, mahasiswa menggelar aksi massa di sejumlah kota menolak revisi KUHP dan revisi UU KPK.
“Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan DPR periode ini,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor (20/09).
Pada aksi mahasiswa Kamis (19/09), mahasiswa bahkan sempat “menyegel” Gedung DPR/MPR. Dalam aksi demo tersebut para mahasiswa menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI.
“Kenapa dalam pembahasan RUU KPK yang justru menyulitkan pemberantasan korupsi, tidak ada oposisi? Semuanya setuju. Sementara peraturan yang dibutuhkan masyarakat, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) justru mendapat banyak penentangan,” seru Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Elang M.Lazuardi pada saat aksi.
Kendati Sekjen DPR Indra berjanji akan menyampaikan aspirasi perwakilan mahasiswa dalam rapat pimpinan dewan pekan depan, mahasiswa mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar pada Rapat Paripurna 24 September 2019.
Dalam pertemuan perwakilan mahasiswa, Indra berjanji akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke depan.
Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban turut mengomentari aksi mahasiswa yang semakin meluas. Di akun Twitter @hmskaban, mantan Menteri Kehutanan ini menulis:
“Tanda-tanda pengunduran diri Jokowi semakin dekat, mahasiswa demo di Gedung MPR DPR hingga malam hari bebas hambatan pak polisi dan pak TNI. Reformasi atau Rekonsiliasi. rekonsiliasi.”
Secara khusus MS Kaban menyorot revisi UU KPK.
“Presiden Jokowi terlalu ngeblok RRC kebiri KPK/pro OBOR RRC jadi indikator, parpol dengan anggota legislatif mencederai/khianati antusiasme masyarakat yang masih percaya KPK. Komisioner KPK yang baru disahkan DPR RI terpilih, berselancar di atas gejolak ketidakpuasan masyarakat anti korupsi tuntut Jokowi mundur,” tegas @hmskaban.
Soal aksi mahasiswa, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu secara tidak langsung menyindir mantan aktivis mahasiswa yang kini masuk di barisan pendukung penguasa.
“Saya mendukung #MahasiswaBergerak karena mereka sedang memperjuangkan pelurusan pelaksanaan agenda reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa 1998. Walau mungkin adek-adek mahasiswa akan berhadapan dengan mantan mahasiswa yang ikut demo 1998 yang dulu perjuangkan hal yang sama,” sindir Said Didu di akun @msaid_didu. (Gelora)
