“Masyarakat Minangkabau saat pergi merantau, hadir menjadi bagian masyarakat egaliter dan tidak menciptakan kekacauan dan menyulut permusuhan baik di Indonesia maupun Dunia. Tapi apa yang terjadi di Wamena, saat orang kampung kita dihilangkan nyawa, diusir, dan dihancurkan, sungguh perbuatan yang keji telah terjadi di Wamena,”
Jakarta, Lapan6Online : Melihat kondisi masyarakat Sumatera Barat yang menjadi korban kebiadaban dari oknum perusuh di Wamena, Papua, Forum Awak Minang (FAM) melakukan konsolidasi akbar di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTPA) Taman Amir Hamzah, Jalan Taman Amir Hamzah, Pengangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (29/9).
“Masyarakat Minangkabau saat pergi merantau, hadir menjadi bagian masyarakat egaliter dan tidak menciptakan kekacauan dan menyulut permusuhan baik di Indonesia maupun Dunia. Tapi apa yang terjadi di Wamena, saat orang kampung kita dihilangkan nyawa, diusir, dan dihancurkan, sungguh perbuatan yang keji telah terjadi di Wamena,” tegas Koordinator FAM, Firdaus Nuzula.
Dimana, lanjut Firdaus, saudara-saudara kita yang tidak berdosa menjadi korban kebiadaban dari oknum masyarakat di Wamena.
“Selama ini orang Minang tidak pernah menganggu ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh dimanapun orang minang berada, namun sekarang orang minang telah diusik dan kehilangan nyawa dan harta dan jika ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk Persatuan Indonesia yang tekenal dengan kasih sayang dan persaudaraan, dimana masyarakat minang berada,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa kami tidak mau orang Minangkabau menjadi korban kebiadaban kembali yang dilakukan oleh teroris kemanusiaan dan disintegrasi bangsa. “Kami orang Minangkabau ingin selalu hidup damai dan berkontribusi positif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Agar kedepan tidak terjadi lagi, Firdaus mengatakan peristiwa yang sama dan untuk menjaga stabilitas keamanan, kami memiliki tuntutan sebagai berikut, Pertama, mencabut gelar adat sako Gubernur Papua, Lucas Enembe. Kedua, Presiden, Kapolri, BIN, Menkopolhukam, Panglima TNI harus memastikan jaminan keamanan kepada orang Minangkabau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketiga, Meminta pemerintah untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat. Keempat, Menumpas teroris yang telah mengacaukan keamanan nasional di Papua dan Papua Barat. Kelima, Meminta pemerintah menanggung seluruh kerugian materil dan imateril yang di peroleh masyarakat Minangkabau di Papua.
Terakhir, Firdaus menegaskan akan melakukan aksi demonstrasi dan sholat Ghoib dengan tema “MINANG MENGGUGAT” di depan istana negara Jakarta, pada 2 Oktober 2019 pukul 13.00. [adhila/SI/GF]
