Jakarta, Lapan6online.com : Politisi Gerindra Iwan Sumule merespon pidato pertama Jokowi usai pelantikan dirinya sebagai presiden yang hanya menggaungkan pencapaian ekonomi Jokowi hingga tahun 2045. Menurut Iwan, Pidato Jokowi hanya jual mimpi dan tak ada program kerja.
Berbeda dengan Iwan Sumule, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari mengatakan, target pencapaian ekonomi yang digaungkan Jokowi tidak ada yang baru. Hanya pengulangan yang sudah-sudah.
Feri menilai, gagasan ekonomi yang jauh dari nilai Pancasila akan menjadi berbahaya. Karena tidak didasari dengan pandangan hukum, meski ditutupi dengan alasan untuk kesejahteraan rakyat banyak.
“Tentu cara pandang ekonomi semacam itu akan menjadi berbahaya tanpa cara pandang hukum. Sebab, proses pembangunan ekonomi harus dipagari hukum, jika tidak ekonomi hanya akan dinikmati segelintir orang dan kesenjangan kesejahteraan akan timbul,” kata Feri seperti dilansir situs nasional, Senin (21/10/2019).
Menurut Feri, periode kedua Jokowi mestinya harus mengedepankan visi hukum atau negara hukum, jika ingin tetap berpanutan pada ekonomi bisa digunakan terminologi yang dekat dengan hukum, yaitu negara kesejahteraan.
“Karena Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang berlandaskan hukum. Tapi dapat dirasakan bahwa Jokowi abai terhadap gagasan negara hukum,” sesal Feri.
Oleh karenanya, Feri menilai, pidato Jokowi yang tidak berlandaskan hukum dan semangat antikorupsi menjadi gambaran kenapa hingga kini belum juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi.
“Pidato yang tak memiliki gagasan antikorupsi ini menjadi gambaran kenapa KPK dimatikan,” tegas Feri.
Senada juga disampaikan oleh Deputi Direktur Indonesia Regal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar. Dia menilai, dengan menyampingkan agenda pemberantasan korupsi, maka tidak dipungkiri proyek pembangunan itu akan dibajak oleh elite yang korup.
“Harusnya Jokowi belajar dari Orde Baru bahwa krisis ekonomi tahun 1998 salah satunya disebabkan karena tidak adanya lembaga yang kuat untuk memberantas korupsi,” sesalnya.
Diketahui, dalam pidato pertamanya, Jokowi mengatakan, mimpi pemerintah di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun. “Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen,” kata Jokowi, Minggu (20/10/2019).
Jokowi menerangkan, pada 2045 mendatang juga tepat satu abad usia Indonesia. Oleh karena itu menurut dia sudah sepatutnya bangsa ini melesat tinggi di kancah internasional.
Rakyat harus bisa keluar dari pendapatan kelas menengah. Indonesia sudah saatnya menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau pendapatan Rp 27 juta per kapita per bulan. “Target ini harus menjadi fokus utama seluruh komponen bangsa.” tandas Jokowi.
(*/Redhuge/Lapan6/Akuratnews.com)
