“Masak ATK hampir Rp 500 miliar? Masak bayar tenaga ahli kegiatan sampai Rp 600 miliar? Masak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bikin Festival Kota Tua Rp 10 miliar? Lu mau undang artis apa? Enggak bener gitu lho,”
Jakarta, Lapan6online.com : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikritik habis lantaran anggaran tidak masuk akal muncul dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020. Anggaran yang dosorti banyak orang yakni pengadaan lem aibon Rp 82 miliar dan pulpen Rp 123 miliar.
Anggaran itu masuk dalam pengadaan barang dan jasa untuk pembelian alat tulis kantor di seluruh sekolah suku dinas pendidikan wilayah Jakarta Barat 1.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra menjelaskan, anggaran tersebut belum final, masih dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sementara pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaifullah menyatakan tidak ada anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.
“Kalau terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, Insyaallah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut,” kata Syaifullah.
Anggaran tak masuk akal tidak hanya muncul pada era Gubernur Anies Baswedan. Pada zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun sudah ada.
Bahkan, Ahok pernah geram gara-gara menemukan usulan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) senilai Rp 500 miliar.
“Masak ATK hampir Rp 500 miliar? Masak bayar tenaga ahli kegiatan sampai Rp 600 miliar? Masak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bikin Festival Kota Tua Rp 10 miliar? Lu mau undang artis apa? Enggak bener gitu lho,” ucap Ahok di Balai Kota pada Senin, 23 November 2015.
Ahok menuturkan munculnya dana siluman pada APBD 2015 akibat draft KUA-PPAS yang dibuat secara manual menggunakan Excel. E-budgeting pun baru dilakukan setelah KUA-PPAS ditandatanganinya.
Akhirnya, dana siluman yang baru dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting setelah APBD diketok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI bisa lolos dari pengawasannya.
“Ini saya bukan fitnah lagi. UPS (uninterruptable power supply) ternyata memang siluman, tidak ada dalam KUA-PPAS. Dia ngakunya e-budgeting, padahal prosesnya bukan e-budgeting. Udah dikunci di KUA-PPAS, masuk,” tandas Ahok.
(pojoksatu.id)
