“Sampai hari ini satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu semua seperti apa pemerintah kita ini. Biar tahu semua,”
Jakarta, Lapan6Online : Ingat, jangan pernah berjanji kalau tidak bisa menepati. Apalagi jika janji itu terkait dengan uang triliunan rupiah. Dan ini dialami oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyentil janji Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait gelontoran dana Rp 1,5 triliun untuk kredit murah.
Dalam video yang yang diunggah Ketua PBNU yang juga staf khusus Wapres Maruf Amin, Robikin Emhas, Kiai Said mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan tersebut.
“Sampai hari ini satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu semua seperti apa pemerintah kita ini. Biar tahu semua,” ucap Kiai Said, dikutip Kantor Berita RMOLBanten, pada Kamis (26/12).
Banyak kekayaan alam, dibeberkan Kiai Said, saat ini dikuasai oleh segelintir kolompok saja, hingga tidak memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Rakyat miskin berada di mana? Mereka hanya berada di tepi tambang, di pinggir laut, di tepi hutan. Jadi hidupnya di sebelah kekayaan alam, tapi mereka semua miskin. Hidup di pinggir tambang batubara milik orang Jakarta, sementara penduduknya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari tambang di sebelahnya itu,” terangnya.
Dalam video itu, Said Aqil juga menyebutkan beberapa kekeliruan yang dilakukan pemerintah dalam mengurus kekayaan alam, sehingga tak terjadi pemerataan ekonomi. Dia bahkan membuka sejumlah “borok” dari pemerintahan saat ini.
“Ada orang berfoya-foya sampai berusaha menyelundupkan Harley dan itu yang ketahuan. Yang belum ketahuan mungin banyak sudah. Tapi ada yang untuk makan saja susah,” terang Kiai Said dalam video berdurasi 3 menit itu.
Sementara, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Marsudi Syuhud menjelaskan, janji Rp 1,5 triliun merupakan inisiasi langsung Sri Mulyani untuk membangkitkan ekonomi kecil yang akan disalurkan melalui PBNU.
Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, Sri Mulyani pernah bertandang ke Kantor PBNU untuk membicarakan Memorandum of Understanding (MoU) terkait rencana dana kredit murah tersebut. Namun, hingga kini tak kunjung ada realisasi. rmol
