“Presiden Jokowi lebih baik mencopot Yasonna Laoly dari kabinet karena menghambat penegakkan hukum KPK,”
Jakarta, Lapan6online : Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute), Muhammad Mualimin menilai, perilaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly dalam menyikapi kasus Harun Masiku terlihat mencolok lebih mengutamakan kepentingan politik PDIP ketimbang sebagai Menteri yang bekerja untuk Rakyat se-Indonesia.
Menurutnya, Yasonna sebagai menteri lebih mirip kacung PDI Perjuangan ketimbang katalisator penegakan hukum, keberadaannya tidak berguna bagi rakyat banyak.
“Presiden Jokowi lebih baik mencopot Yasonna Laoly dari kabinet karena menghambat penegakkan hukum KPK,” kata Mualimin dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (25/01/2020).
Ia mengungkapkan, seharusnya Yasonna mengerti Tupoksinya sebagai menteri harus lebih mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan golongan.
‘’Yasonna itu kan menterinya rakyat Indonesia, tingkah lakunya harus untuk kepentingan bangsa. Kalau orang sudah diamanahi jadi menteri, ya jangan lagi menganggap dirinya corong partai. Itu abdi negara yang gagal paham,” tegasnya.
“Bila menteri yang digaji rakyat hanya jadi sekrup partai, lebih baik dicopot saja. Menteri seperti itu tidak berguna bagi NKRI yang ingin bebas dari korupsi. Manuver Yasonna menghambat kinerja KPK,” sambungnya.
Menteri Yasonna Laoly yang beberapa waktu lalu hadir dalam pembentukan Tim Hukum PDIP menghadapi penyidikan KPK, menurut Mualimin, telah menciderai etika publik dan terkesan tidak profesional.
Pemerintahan negara yang di dalamnya terdapat kabinet menteri dibentuk agar bekerja untuk segenap tumpah darah Indonesia. Bila menteri lebih mengutamakan kepentingan partai asal ketimbang kerja untuk publik, berarti menteri semacam itu lebih takut pada Ketua Umum PDIP dan tidak peduli bila skor pemberantasan hukum di Indonesia memburuk.
Sebelum jadi menteri, lanjut Mualimin, Yasonna memang anak buah Megawati. Tapi usai dilantik jadi Menkumham, Yasonna adalah anak buah dari Republik Indonesia. Pedoman kebijakannya bukan lagi perintah Megawati, tapi UUD 1945 dan semua Undang-Undang yang menyuruhnya bekerja untuk kepentingan nasional.
“Kalau Yasonna terus-terusan jadi budak partai yang dititipkan di kabinet, rakyat yang rugi. Sebab rakyat sudah menggaji, tapi Yasonna bekerja tidak untuk rakyat, melainkan untuk PDIP,’’ tandas Aktivis HMI ini.
(Yan/red_lapan6online.com)
