“Sekarang APD yang ada hanya tersisa tiga buah. Ini yang benar-benar membuat kita kesulitan. APD ini wajib bagi petugas. Nah kalau misalkan ada lagi pasien rujukan ODP, maka akan fatal untuk kita. Dan pasti kita akan menolak,”
Oleh : Arini Garnidia
Jakarta | Lapan6Online : APD( Alat Pelindung Diri) yang diimpor ke Indonesia kabarnya dari China . Yang mengherankan,di box kemasannya ada tulisan _made in Indonesia_. Saat ini, banyak tenaga kesehatan yang kekurangan APD tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin Indonesia bisa jadi pemasok APD di dunia.
Ada apa dengan pemerintahan kita saat ini? Orientasi kebijakannya untuk apa? Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia punya peluang untuk menyuplai alat pelindung diri (APD) dan hand sanitizer bagi negara lain yang tengah dilanda pandemi virus corona. Alasannya, Indonesia punya pabrik dan infrastruktur untuk memproduksi barang yang kini dibutuhkan dunia itu.
Sri Mulyani mengatakan, negara-negara dunia sangat membutuhkan APD. Dana moeneter Internasional (IMF) dan World Bank akan memberikan dukungan agar perusahaan yang bisa menghasilkan APD bisa mendapatkan prioritas sokongan.” tambahnya.(https://m.jpnn.com/news/corona-merajalela-bu-menkeu-sebut-indonesia-bisa-jadi-pemasok-apd-bagi-dunia).
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan hal itu setelah mendampingi Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) G-20 melalui telekonferensi di Istana Bogor, Kamis (27/3) malam. Faktanya, di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Menggala Unit II Tulang Bawang, Lampung, Dokter justru mengeluhkan kekurangan alat pelindung diri (APD) yang minim dan terbatasnya ketersediaan alat tersebut.
“Saya sangat sedih melihat para dokter menggunakan APD seadanya, dan tidak sesuai dengan standar yang ada. APD yang tersedia hanya cukup 3-4 hari. Tetapi dengan sistem habis pakai langsung dicuci kembali ini membuat stok yang ada bisa teratasi,” kata dr Reza Pahlevi, di Mesuji, Lampung.
Lalu Di Rumah Sakit Budi Kemuliaan contohnya, masih kekurangan APD. Kasi Penunjang Keperawatan dan Tim Covid-19 RSBK, Bintang Lenny. menjelaskan, pihaknya memiliki dana untuk membeli APD.
“Cuma ketersediaan APD dari supplier ini sulit didapatkan. Kalaupun ada harganya tinggi, stok pun terbatas dari supplier yang juga dibagikan ke beberapa rumah sakit,” ujarnya, pada Jumat (27/3/2020).
Dilanjutkan dengan pernyataan Ketua Tim Airborne Disease Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito Yogyakarta, Ika Trisnawati, yang mulai was-was dengan persediaan alat pelindung diri (APD) di rumah sakit tersebut yang mulai menipis.
Padahal saat ini, RS tersebut sedang merawat beberapa pasien positif Corona.
Kemudian beralih ke rumah sakit rujukan penanggulangan virus Corona Covid-19, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC. Hillers Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) dituntut harus siap menghadapi segala hal yang terjadi. Salah satunya adalah keterbatasan alat pelindung diri (APD).
“Sekarang APD yang ada hanya tersisa tiga buah. Ini yang benar-benar membuat kita kesulitan. APD ini wajib bagi petugas. Nah kalau misalkan ada lagi pasien rujukan ODP, maka akan fatal untuk kita. Dan pasti kita akan menolak,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Sikka, Petrus Herlemus dalam rapat koordinasi gugus tugas penanganan covid-19 .
Terakhir, Ketua Satgas Corona Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) Surabaya dr Prastuti Asta Wulaningrum mengakui bahwa pihaknya kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) untuk menangani pasien Covid-19.
Begitu seterusnya jika anda mencari di laman mesin pencari dengan kata kunci “RS Kekurangan APD”, namun salah satu langkah yang pemerintah ambil adalah sebagai berikut:
1. Kamis, 26 Mar 2020
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia berkesempatan untuk menjadi penyuplai APD dunia karena punya kapasitas untuk menyuplai. Langkah selanjutnya.
’’Kita akan identifikasi perusahaannya, melihat kebutuhan mereka untuk bahan baku, dan melihat kebutuhan mereka untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi,’’ lanjutnya. karena seluruh dunia sedang kekurangan alat kesehatan, terutama APD.
2. Jumat, 27 Mar 2020
Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Muhammad Khayam mengungkapkan saat ini produksi APD dalam negeri terhambat karena masalah bahan baku. Sebagai solusi, kami mengimpor bahan baku APD dari Cina sejak pekan lalu. Ia meminta pihak swasta agar turut membantu pengadaan bahan baku ini.
“Asosiasi Nonwoven Indonesia juga telah diminta untuk men-supply kekurangan bahan baku APD dan masker. Sehingga untuk memproduksi APD dan masker tidak ada lagi hambatan kebutuhan bahan baku,” kata Khayam.
3. Jumat, 27 Mar 2020
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pihaknya sudah meminta asosiasi tekstil untuk ikut membuat APD sebanyak mungkin demi memenuhi kebutuhan. Pihaknya telah memetakan potensi industri APD di dalam negeri, termasuk juga industri tesktil yang bersedia memproduksi APD. Bahan baku untuk produksi peralatan tersebut mulai dikirim ke Indonesia sejak pekan lalu dari Tiongkok. Selain itu, sejumlah perusahaan anggota Asosiasi Perusahaan Kawasan Berikat juga sedang menyiapkan infrastruktur untuk memproduksi masker dan APD dalam rangka penanganan Covid-19.
4. Jumat, 27 Mar 2020
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah sudah menghitung berbagai risiko penyebaran virus korona. Termasuk di antaranya terkait kesediaan APD untuk tenaga medis yang berada di garda terdepan.
”Memerlukan jutaan bahkan. Atau sekurang-kurangnya ratusan ribu,” terangnya kepada awak media. Menurut Mahfud, sudah banyak negara yang siap kerja sama dengan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan APD. Dia memang tidak menyebut negara mana saja yang siap menawarkan bantuan, yang pasti sudah ada dan bisa diandalkan.
”Pokoknya sekarang kami sudah menyiapkan APD itu,” ucap dia.
Jadi kesimpulannya Pemerintah mendorong Indonesia mengambil peluang menjadi produsen APD, padahal sebelumnya sudah terbukti APD yang diimpor dari China adalah made in Indonesia.
Agar lebih mudah dipahami, saya mengibaratkannya seperti ini. Dunia butuh pisang goreng, China punya kebun pisang tapi tidak punya orang yang bisa membuat pisang goreng, China mengirim pisang mentah – digoreng di Indonesia- Cina bayar upah jasa menggoreng – China menjual pisang goreng ke Indonesia juga seluruh dunia. Paham sampai di sini?
Dalam sistem kapitalis hal seperti ini sudah biasa terjadi. Ibarat makanan sehari-hari dimana semua hal yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah selalu menggunakan kacamata untung-rugi.
Banyak kebijakan yang hanya menguntungkan penguasa saja.Namun kebijakan tersebut merugikan rakyat. Posisi pmerintah kali ini bukanlah sebagai pelindung rakyat, melainkan sebuah korporasi besar. Dimana kebijakan menjadi lahan empuk untuk dijadikan ladang bisnis. Sebagian rakyat dipakai sebagai tenaga kerja dan diperas manfaatnya saja dengan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan korporasi itu sendiri.
Negara apa ini? Negara Penguasa?Pengusaha? Atau Penguasa bermental Pengusaha? GF/RIN/Lapan6 Group
*Penulis adalah Mahasiswi, tinggal di Bogor
