“Akibat dari pandemi virus Covid-19, banyak tenaga satpam terkena PHK atau dirumahkan tanpa digaji,”
Jakarta | Lapan6online.com | Resesi ekonomi sudah diprediksi akan terjadi pada tahun ini. Utang yang menumpuk dan lemahnya pendapatan negara membuat kondisi ekonomi tak mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat, terlebih dengan munculnya wabah corona, ekonomi pun semakin ambruk, akibatnya, PHK Massal diberbagai sektor industri tak terelakkan.
Diberlakukannya sosial distancing dan work from home telah menyebabkan beberapa aktivitas bisnis melamban dan berhenti. Termasuk dunia industri keamanan yang juga mengalami dampaknya.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Agoes Dermawan imbas dari pandemi virus Covid-19 ini menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebagian satpam di Indonesia.
“Akibat dari pandemi virus Covid-19, banyak tenaga satpam terkena PHK atau dirumahkan tanpa digaji,” ungkapnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Lapan6online dari Kiblat.net, Ahad atau Minggu (5/4/2020).
Agoes menambahkan, industri jasa pengamanan adalah industri padat karya dan sarat dengan tenaga kerja dalam bentuk tenaga satuan pengamanan (Satpam) outsourcing. Karenanya, ABUJAPI yang menaungi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) menyampaikan permohonan bantuan sosial kepada pemerintah untuk para satpam yang terkena dampak PHK selama pandemi ini berlangsung.
Hal ini juga menindaklanjuti adanya upaya dari pemerintah dalam meredam dampak negatif pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan stimulus kebijakan di sektor kesehatan, bantuan sosial, dan sektor industri agar ekonomi terus berjalan.
“Informasinya, pemerintah akan memberikan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemik Covid-19 dengan memberikan bantuan sosial untuk mereka yang kena PHK. Program ini sangat baik, ABUJAPI menyambut program ini,” tutur Agoes.
1.315 Satpam di PHK
Menurut data sementara yang sudah dihimpun oleh BPD ABUJAPI seluruh Indonesia, bahwa dampak dari pandemi Covid-19 ini sudah menelan korban 1.315 satpam yang mengalami PHK.
“Jumlah ini, akan terus bertambah karena data ini masih bersifat sementara karena waktu yang terbatas untuk mendatanya, ada kemungkinan lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu Sekjen ABUJAPI, Suryawisesa Karang mengatakan, bahwa secara administrasi, ABUJAPI telah melayangkan surat kepada Presiden RI bersama Forum Alih Daya Indonesia (FADI) untuk meringankan beban perusahaan alih daya.
Selain itu ABUJAPI telah melayangkan surat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker untuk menindaklanjuti dari dampak PHK sebagian satpam di seluruh Indonesia. “Kami berharap surat yang kami kirimkan bisa ditindaklanjuti oleh kemnaker,” ungkapnya.
Adapun data satpam dari BUJP anggota ABUJPI yang sudah melakukan pendataan adalah wilayah Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan DI Yogjakarta.
(*/RedHuge/Lapan6online)
