“Buang-buang uang negara ratusan juta per bulan untuk gaji milenial itu. Lihat saja peran dan kelakuan stafsus milenial yang baru-baru ini terkuak. Merusak tatanan birokrasi kenegaraan, main proyek pula,”
Jakarta | Lapan6online.com | Kelakuan Staf Khusus (Stafsus) Andi Taufan Garuda Putra yang berani berkirim surat ke Camat seluruh Indonesia menggunakan Kop Sekretariat Kabinet, memicu kegeraman banyak pihak.
Sebab, tindakan Andi Taufan dinilai membuka tabir sepak terjang para staf milenial lainnya yang resmi diumumkan Jokowi November 2019 silam. Ujungnya adalah dibongkarnya proyek yang diduga milik stafsus milenial Jokowi lainnya.
Hal itu diungkap oleh Ketua DPP Gerindra sekaligus Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule. Iwan mengatakan akibat satu stafsus milenial semua jadi kena.
“Akibat satu stafsus milenial semua jadi kena. Pada ketahuan dan dikuak main proyeknya,” kata Iwan Sumule dikutip Lapan6online dari situs politik RMOL.id, Selasa (14/4/2020).
Iwan bahkan menegaskan dengan gaji stafsus milenial yang mencapai ratusan juta rupiah, pemerintah telah membuang uang negara.
“Buang-buang uang negara ratusan juta per bulan untuk gaji milenial itu. Lihat saja peran dan kelakuan stafsus milenial yang baru-baru ini terkuak. Merusak tatanan birokrasi kenegaraan, main proyek pula,” sambungnya.
Ia mengamini kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Menurut Ketua DPP Gerindra ini, penggunaan kop surat berlogo garuda juga pernah dilakukan oleh Staf Khusus lain.
“Pernah juga dilakukan Jubir Fadjroel Rachman. Tak paham penggunaan dan administrasi negara,” tegasnya.
Bahkan di tengah carut-marutnya tatanan staf di bawah Presiden Joko Widodo ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga baru-baru ini mengangkat Yustinus Prastowo sebagai Staf Khusus bidang Komunikasi Strategis.
“Yang lagi lucu, Menkeu SMI (Sri Mulyani) suruh menghemat anggaran, tapi malah angkat stafsus baru. Tanda pemborosan, juga sepertinya SMI sudah tak mampu kerja, maka perlu stafsus. Iya gak sih?” tegasnya.
Iwan Sumule pun meminta pemerintah untuk mengurangi para pejabat sekelas Stafsus untuk mengurangi beban keuangan negara yang tengah mengalami kesulitan.
“Kebijakan Menkeu SMI selalu jadi beban bangsa dan negara. Jadi langkah yang super keliru jika masih saja mempertahankan dan berharap Menkeu SMI bisa kerja untuk sejahterakan rakyat. Stafsus mesti dikurangi,” tandasnya.
(*/RedHuge/Lapan6online)
