“Bantuan yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 600 ribu bagi warga terdampak corona itu berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik di kalangan warga desa,”
Garut | Jawa Barat | Lapan6Online | Untuk mengatasi kondisi ekonomi memburuk sebagai dampak pandemik corona, pemerintah pun mengucurkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako. Namun, tak semua pemerintah desa bersedia menyalurkan bantuan langsung tunai dengan alasan tertentu.
Adalah Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengakui ada beberapa desa di Kabupaten Garut yang menolak bantuan langsung tunai (BLT) ini. Menurut Rudy, bantuan yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 600 ribu bagi warga terdampak corona itu berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik di kalangan warga desa.
Menurut Rudy, “Kalau dikasih sekian orang pasti ada konflik. Tidak semuanya kebagian,” ujar Rudy, pada Sabtu (18/04/2020) kemarin, yang dikutip dilaman redaksi Kantor Berita RMOLJabar.
Sejumlah kepala desa, lanjutnya, bahkan sudah menyatakan tak ingin menyalurkan BLT. Dana BLT tersebut dinilai tak cukup karena hanya sebagian warga saja yang menerima. “Maunya desa jangan Rp 600 ribu lah. Ya Rp 200 ribu dibagi rata,” ucapnya.
Namun keinginan sejumlah kepala desa itu diakui Rudy sulit terealisasi. Jika disalurkan rata dengan jumlah yang berkurang, jelas akan melanggar aturan. Pihaknya juga sedang mengusahakan agar bantuan dari pemerintah segera didistribusikan ke penerima, baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah. Rmol/red
*Sumber : rmol.id
.
