“Untuk mendorong warga tidak mudik diberikan bantuan sosial agar perantau bisa bertahan dan tidak pulang ke kampung halamannya,”
Jakarta | Lapan6Online | Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengambil keputusan untuk melarang warga melakukan mudik. Tujuannya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19.
Pelarangan mudik ini berlaku mulai 24 April 2020. Pemerintah juga akan menyiapkan sanksi bagi warga yang tetap nekat mudik. Sanksi itu akan berlaku pada 7 Mei 2020.
Namun banyak yang mempertanyakan keputusan ini. Sebab sebelumnya pemerintah menyatakan tidak melarang mudik.
Menko Maritim dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan keputusan terkait mudik itu merupakan langkah bertahap. Strategi itu menurutnya merupakan strategi militer.
“Strategi pemerintah seperti strategi militer itu adalah strategi bertahap bertahap bertingkat berlanjut semua dipersiapkan matang, cermat,” tuturnya melalui konferensi pers virtual, pada Selasa (21/04/2020).
Pemerintah sebelumnya tidak melarang mudik, tapi mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Untuk mendorong warga tidak mudik diberikan bantuan sosial agar perantau bisa bertahan dan tidak pulang ke kampung halamannya.
Luhut menilai langkah-langkah itu seperti persiapan militer yang hendak perang. Semua dipersiapkan dahulu secara matang sebelum turun ke medan perang. Dia menyebutnya sebagai strategi bertahap, bertingkat dan berlanjut.
“Jadi kalau diumpamakan proses militer, persiapan logistik dilakukan, sosialisasi dilakukan, latihan disiapkan baru ini eksekusi,” tegasnya.
Lalu apa alasan Jokowi baru memutuskan pelarangan mudik? Sebelum mengumumkan keputusan itu, Jokowi menjelaskan keputusan itu diambil berdasarkan beberapa kajian dan pendalaman di lapangan. Selain itu hasil survei yang dilakukan Kemenhub juga menjadi acuan.
“Dari hasil kajian-kajian di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%. Yang tetap bersikeras mudik 24%. Yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24%,” tuturnya saat membuka rapat terbatas virtual, pada Selasa (21/04/2020).
Pemerintah sebelumnya tidak melarang mudik. Namun untuk mencegah warga tidak mudik diberikan bantuan sosial agar perantau bisa bertahan tidak pulang ke kampung halamannya.
“Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek. Kemudian Kartu Pra Kerja sudah berjalan. Minggu ini juga bansos tunai juga sudah dikerjakan,” tuturnya.
Namun baik bansos, Kartu Pra Kerja maupun insentif lainnya sepertinya belum bisa menahan niatan para perantau untuk pulang kampung. Oleh karena itu Jokowi hari ini memutuskan untuk melarang masyarakat melakukan mudik.
“Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan, setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada Minggu yang lalu. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” tegasnya. Dtk
*Sumber : detikcom
