“Alih-alih dientaskan, kemiskinan dalam sistem destruktif ini malah acap kali dimanfaatkan sebagai objek pencitraan. Bahkan tak hanya menjadi objek pencitraan, kemiskinan seringkali pula dikapitalisasi alias dibisniskan,”
Oleh : Watik Handayani
Cinere | Depok | Lapan6Online : Rasanya senang dapat bansos dari pemerintah. Banyak warga masyarakat membutuhkan uluran peduli wabah pandemi, karena kesulitan dalam mancari kehidupan. Makan pun susah apalagi mau hidup nyaman.
Alih – alih rasa food security ( ketahanan pangan) telah di berikan kepada rakyat miskin untuk kebutuhan mereka dengan bansos dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkannnya.
Dalam bansos dari anggaran negara yang dibagikan.Kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Sebaiknya di bansos dituliskan bantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dana sehingga tak mudah dipolitisasi. Jika terpaksa, pemerintah pusat dapat menggunakan nama instansi pemberi bansos.
Seharusnya pejabat negara fokus saja pada pekerjaannya. Dengan kerja kemanusiaan sehingga tidak perlu memanfaatkan bantuan sosial untuk kepentingan lain.
Haruskah pemerintah memberikan bantuan dengan berlogo kepresidenan keluarga kepemerintahan RI.
Padahal masyarakat juga Bayar pajak. Mereka menjabatkan Atas uang rakyat, begitu amat ya nasib rakyat jelata bagaikan beban negara. Seharusnya sudah kewajiban pemerintah itu malayani masyarakat karena rakyat lah yang menggaji mereka dari APBN negara.
Bisa menambah penerima manfaat. Nyatanya, bantuan yang diberikan tak langsung tunai mengangkat rakyat dari keterpurukan. Bahkan bisa dikatakan, semua program-program ini hanya nampak sebagai program gimmick alias artifisial.
Faktanya, semua proyek itu memang tak sepadan dengan kebutuhan rakyat. Bahkan pada tataran implementasinya, proyek-proyek itu hanya menjadi jalan para kapitalis rekanan rezim untuk beroleh keuntungan yang lebih banyak. Sementara rakyat sendiri, nyatanya tak mendapat manfaat signifikan.
Di luar itu, buruknya sistem birokrasi dan administrasi termasuk validitas pendataan dan penetapan syarat penerima bantuan, seolah menjadi sumber kekacauan baru di tengah masyarakat. Hingga selain berujung bantuan tak tepat sasaran, juga berujung meningkatnya kecemburuan sosial.
Untuk kasus BLT misalnya, tak sedikit para ketua RT/RW yang akhirnya merasa stres luar biasa. Karena tuduhan korup harus siap-siap disematkan kepadanya. Pasalnya, jumlah keluarga yang mereka ajukan sebagai calon penerima bantuan, ternyata tak di acc semua. Bahkan persentasenya sangat kecil dari kebutuhan sesungguhnya.
Yang lebih parah, ketika dana tak turun-turun akibat terganjal urusan administrasi. Dan lalu rakyat pun disuruh menunggu, sementara perut mereka dan keluarganya tak bisa menunggu. Bukankah ini merupakan salah satu bentuk kezaliman?
Sungguh dari semua hal yang dipertontonkan, nampak jelas bahwa sistem yang ada berikut para penjaganya tak mampu menjadi tumpuan harapan umat. Bahkan penerapannya telah mengundang ketidakberkahan.
Betapa tidak? Alih-alih dientaskan, kemiskinan dalam sistem destruktif ini malah acap kali dimanfaatkan sebagai objek pencitraan. Bahkan tak hanya menjadi objek pencitraan, kemiskinan seringkali pula dikapitalisasi alias dibisniskan.
Sungguh miris sistem kapitalisme yang mementingkan pribadi tidak ada kesejahteraan yang benar membantu menyelesaikan suatu masalah. Tapi mancari keuntungan untuk mancari sebuah jabatan ataupun materi dunia saja.
Sungguh berbeda di zamannya Kholifah Umar bin khotob beliau benar melayani rakyatnya bukan karena sebuah pencitraan. Tapi tulus dari hati seorang pemimpin yang mempedulikan nasib kehidupan masyarakat nya yang sedang kesusahan jauh dari kesejahteraan. Untuk menegakkan syariah Islam butuh kepemimpinan bukan sekedar bisa atau mengusai. Tapi harus mampu menjalani syariah Islam dan bersikap adil dalam memimpin masyarakat luas, tidak menggunakan hak rakyat untuk mancari pencitraan.
Kesejahteraan akan didapat jika seorang pemimpin mampu menundukkan nabsunya untuk dunia dan takut akhirat.
“Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Surah Al-imron :26).
Food security ( Ketahanan Pangan) akan kita dapatkan keadilan dan kesejahteraan jika sebuah negara makmur dan sejahtera Atas kepemimpinan yang amanah seperti di zamannya para Kholifah di pemerintahan Islam yaitu Khilafah. Hukum dan aturan dilakukan secara adil berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah rosullulah. Dengan beramal ma’ruf nahi mungkar kepada pengusa. ****
