“Ini semua menjadi sebuah bukti yang nyata bagi dunia, sistem yang dipakai oleh semua negara termasuk Indonesia yang menganut paham sistem kapitalisme-sekuler,”
Oleh : Siti Ningrum, M.Pd
Jakarta | Lapan6Online : Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal.
Kalaupun akan menuju new normal setidaknya ada 4 syarat, yaitu :
Pertama, syaratnya harus sudah terjadi perlambatan kasus. Dua, sudah dilakukan optimalisasi PSBB.
Ketiga, masyarakatnya sudah lebih memawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal. (Merdeka.com 25/5/2020).
Dari pemaparan 4 kriteria diatas, Indonesia belum memenuhi kriteria satupun. Syarat nomor satu saja belum terpenuhi, kasus yang terpapar justeru makin meningkat setelah pelonggaran PSBB dan ini melanggar syarat nomor dua. Pun dengan syarat nomor tiga masyarakat yang masih menyepelekan adanya wabah virus corona, terbukti dengan berbondong-bondongnya masyarakat menuju keramaian tanpa jaga jarak. Serta syarat nomor empat pemerintah belum begitu maksimal memperhatikan infrasturuktur di Indonesia.
Jadi Indonesa hanya ikut-ikutan tren global saja. Sedangkan negara lain memasuki new normal karena memang telah melewati masa puncak wabah itu sendiri.
Kasus yang terpapar wabah covid19 sampai tanggal 29 Mei 2020 adalah 25.216+678 kasus. Pasien yang meninggal 1.520, dirawat 17.204 dan sembuh 6.492. www.covid19.co.id.
Dari data diatas belum terlihat angka korban yang menurun, bahkan cenderung meningkat. Korban yang meninggal sudah melebihi angka seribu lima ratus, bukan tidak mungkin sepekan kedepan atau beberapa hari kemudian menembus angka dua ribu. Angka yang sangat fantastis, tetapi Indonesia mengklaim korban wabah sudah landai/ menurun. Yang akhirnya pemerintah mengumumkan bahwasannya masyarakat Indonesia harus bisa hidup berdampingan dengan Covid19, dan akan mengambil kebijakan baru yaitu menuju “new normal”.
Masyarakat pun mau tidak mau, harus mengikuti kebijakan tersebut. Suka atau tidak suka tidak akan merubah kebijakan apapun meskipun para wakil rakyat berbicara ketidaksetujuannya terhadap kebijakan new normal.
Sebagai bagian dari akan diberlakukannya new normal, pemerintah menerbitkan protokol baru dalam lingkungan pekerjaan ketika sudah masuk bekerja. Perusahaan diminta mengatur jarak antarpekerja minimal 1 meter (detiknews.com 25/5/2020).
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan skenario ini merupakan pedoman yang disiapkan agar PNS dapat bekerja optimal selama vaksin Corona belum ditemukan.
Pemerintah tampaknya akan segera melonggarkan aktivitas sosial serta ekonomi dan bersiap kembali beraktivitas dengan skenario new normal. Pemerintah sudah gencar mewacanakan ini dan mulai menerapkannya pada lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ada tiga komponen yang diatur dalam skenario new normal.
Pertama skenario ini akan menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel (flexible working arrangement) yang membuat ASN bisa bekerja dari kantor, rumah, atau tempat lain.
Kedua, skenario ini juga mewajibkan penerapan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, pemakaian masker dan cuci tangan untuk mencegah penularan virus selama bekerja. Skema ini, jelas Wahyu, tentunya akan diiringi dengan penyesuaian sarana dan ruang kerja.
Ketiga, percepatan dan perluasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, misalnya melalui e-office, digital signature, dan rapat lewat video conference. (CNBC Indonesia 25/5/2020)
Mungkinkah ketiga komponen yang telah dicanangkan bisa memutus rantai virus covid19, atau bahkan akan menimbulkan masalah baru. Seperti yang sudah terjadi, setiap kebijakan yang diambil akan menimbulkan masalah baru.
New normal adalah bagian upaya para imperialis barat untuk mencengkeram negeri-negeri kaum muslimin. Kapitalisme tegak diatas pemisahan agama dengan kehidupan dan yang menjadi ciri khasnya adalah ekonomi dibangun untuk sebesar-besarnya pengusaha dan penguasa. Bukan untuk kepentingan rakyat.
Dimuat dalam lamannya melalui artikel tertanggal 27 April 2020 bertajuk “A New Normal: UN lays out roadmap to lift economies and save jobs after Covid-19” (New Normal: Peta jalan yang diletakkan PBB bagi peningkatan ekonomi dan penyelamatan lapangan pekerjaan setelah Covid-19).
Sekelas PBB pun tetap saja yang diperhitungkan adalah masalah ekonomi. Sehingga negara-negara yang tergabung didalamnya pun akan satu suara.
Bahkan, “new normal” telah ditetapkan PBB sebagai kerangka kerja dunia, dan dipromosikan untuk suatu kehidupan baru yang lebih baik.
Sebagaimana dinyatakan sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres. “Kerangka kerja PBB menanggapi langsung persoalan sosial-ekonomi akibat Covid-19: Tanggung jawab bersama, solidaritas global, dan tindakan mendesak bagi orang-orang yang membutuhkan, mengimbau agar melindungi pekerjaan, bisnis, dan mata pencaharian untuk menggerakkan pemulihan masyarakat dan ekonomi yang aman sesegera mungkin secara berkelanjutan, setara gender, dan netral karbon –yang lebih baik daripada “normal yang dulu”.
Sejalan dengan fungsi PBB, World Health Organization (WHO), underbow PBB di bidang kesehatan, telah memberikan dukungan resmi melalui News Release 15 Mei 2020 bertajuk “Local epidemiology should guide focused action in ‘new normal’ Covid-19 world”.
Dinyatakan, “Di tengah peningkatan kasus Covid-19 sementara negara-negara di wilayah WHO Asia Tenggara secara bertahap melonggarkan penguncian (lockdown), maka WHO hari ini mengatakan bahwa penilaian yang cermat terhadap epidemiologi lokal harus menjadi panduan tindakan dalam memerangi virus di masa yang akan datang”
(https://www.who.int/southeastasia/new/detail/15-05-2020)
Dari pernyataan tersebut jelas terlihat ada sesuatu kepentingan global dibalik slogan “New Normal”. Kepentingan tersebut adalah pertahanan bidang ekonomi yang menjadi landasan paham kapitalisme. Tidak peduli dengan nasib rakyat, meskipun rakyat harus menjadi korban.
Dengan berjuang sendiri mempertahankan hidupnya dalam wabah pandemi covid19 ini, dan secara alami terbentuklah herd immunity yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan manusia.
Namun ini semua menjadi sebuah bukti yang nyata bagi dunia, sistem yang dipakai oleh semua negara termasuk Indonesia yang menganut paham sistem kapitalisme-sekuler. Bahwa sistem buatan manusia ini telah gagal dalam menanggulangi pandemi covid19.
Indonesia pun tak ketingalan latah untuk kemudian mengambil bagian dari tren global new normal yang digadang-gadang oleh organisasi kesehatan dunia WHO dan PBB.
Indonesia pun telah menyusun beberapa skenario dalam menjalankan kebijakan new normal ini.
Dimuat pada laman kompas.com, “Kementerian perekonomian mengeluarkan skenario “hidup normal” atau “new normal” dengan timeline pemulihan ekonomi nasional usai pandemi Covid-19. Skenario ini dibuat mulai awal Juni mendatang.
Dalam timeline tersebut dirumuskan lima fase atau tahapan yang dimulai tanggal 1, 8, 15 Juni, dan 6, 20, 27 Juli 2020. Adapun fase itu akan diikuti dengan kegiatan membuka berbagai sektor industri, jasa bisnis, toko, pasar, mal, sektor kebudayaan, sektor pendidikan, aktivitas sehari-hari di luar rumah (https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/13)
Jelas sudah fakta yang kita lihat bahwa Indonesia masih dalam kungkungan imperialisme barat. Dengan dalih apapun tetap saja rakyatlah yang akan menjadi korban. Tidak bisa dipungkiri lagi kebusukan sistem kapitalisme akan nampak ke permukaan dengan sendirinya.
Meskipun sistem kapitalisme telah terbukti gagal menangani wabah pandemi ini, tetapi para penghambanya masih tetap mempertahankannya. Padahal sistem kapitalisme ini akan segera berakhir seiring dengan kegagalan-kegagalan dalam memecahkan problematika umat manusia.
Dunia butuh tatanan baru bukan hanya kehidupan baru. Hari ini dunia butuh sebuah sistem baru yang bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi umat manusia dan sistem itu adalah sistem yang agung yang datang dari Allah swt. Sang Pencipta Alam semesta, Pencipta manusia, juga pencipta kehidupan ini. Dan sistem tersebut adalah sistem Islam. Sistem Islam adalah rahmat bagi seluruh alam bukan hanya untuk kaum muslimin saja.
Allah swt. berfirman:
وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ
“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia.” (QS Al Anbiya: 107).
Sistem Islam telah terbukti mampu memecahkan seluruh problematika manusia termasuk dalam memecahkan wabah pandemi, dari sejak zaman Rosulullah saw. Hingga para Khalifah setelahnya.
Sebab Sistem Islam merupakan sistem yang paripurna. Sistem yang mempunyai aturan yang jelas, tegas dan tepat dalam hal penanganan wabah pandemi.
Aturan Islam Menangani Pandemi
Firman Allah SWT:
مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
“… Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS Al-Maidah [5] : 32).
Juga sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Saatnya menyongsong tatanan kehidupan baru dengan sistem baru, yaitu sistem Islam.Wallohualam Bishowab. GF/RIN/Lapan6 Group
*Praktisi Pendidikan
