Jakarta, Lapan6online.com : Indikasi dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau kKN dalam pengadaan lelang mebeleur dan elektronik untuk rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami tahun anggaran 2020 di Setjen DPR RI dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaporan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Warga Jaya Indonesia (DPP GMWJI) melalui surat yang diantar langsung ke KPK.
Surat bernomor: 12/GM -WJI/P/VI/2020 yang perihalnya laporan dan supervisi di Kesetjenan DPR- RI itu diantar oleh Ketua Umum Srikandi DPP GMWJI Rita Irawati siang tadi didampingi tiga anggota pengurus lainnya, Galih Dwi Saputra, Adi Lukman, dan Riyanto.
Menurut Rita, pengadaan mebeler dan perangkat elektronik di Kesetjenan DPR RI pada Tahun Anggaran (TA) 2020 ini nilainya mencapai triliunan rupiah.
Ironisnya, penyerapan anggaran pengadaan mebeler dan perangkat elektronik ini dipaksakan di saat masyarakat sedang sulit dan berharap bantuan sosial dari pemerintah akibat pandemi Covid-19.
“Di mana letak empatinya Kesekjenan DPR itu terhadap masalah masyarakat kecil di saat suasana pandemi Covid-19 tetapi anggaran itu dipaksakan. Seharusnya bisa ditunda, anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19, karena kenyataannya belum semua masyarakat yang sulit belum semua menerima bantuan,” kata Rita dalam keterangan resmi yang diterima Lapan6online, Selasa Sore (9/6/2020).
Tidak Sesuai Ketentuan
Menurut Rita, sering ditemukan kegiatan dan penyelenggaraan kegiatan lelang barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Merk tertentu dari luar negeri, dimenangkan sebuah perusahaan dengan harga yang tertinggi, menetapkan pemenang tender dengan melanggar LKPP dan monopoli merk tertentu tanpa mempertimbangkan produk dalam negeri untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Menurut Rita, KPK sering kali terkecoh karena yang disoroti hanya anggota DPR nya saja. Padahal staf ASN Kesetjenan DPR RI itu bisa diduga sebagai sarang penyamun karena adanya kesertaan APBN hampir triliunan rupiah.
“Kami memohon kepada KPK untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan supervisi terhadap semua kegiatan di lingkungan Kesetjenan DPR RI,” tutur Rita Irawati.
Lelang Minta Dibatalkan
Sebelumnya, penetapan hasil pemenang tender Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana (mebeler) Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Blok A – B untuk tahun anggaran 2020 telah diminta untuk dibatalkan. Hal itu diungkap oleh Pengamat kebijakan publik Andi Iskandar.
Dalam pengamatannya, Andi menilai, banyak proyek di DPR Itu selalu disertai dengan (dugaan) permainan, baik panitia lelang maupun pejabat setingkat sekjen dan hal itu bukan barang baru bagi lingkungan DPR, karena selalu seperti itu.
Andi mengatakan, seharusnya lelang ini dihentikan ketika ada sanggahan dari peserta lelang. Karena itu pastinya ada ‘something’ dari panitia lelang.
“Lagian juga, dalam situasi seperti ini, Sekjen DPR nggak ada kepedulianya terhadap penghematan anggara dan peduli pandemi Covid-19.” terang Andi. Dia menduga penetapan pemenang lelang itu, yang dilakukan saat pandemi sengaja sudah diatur.
“Ini disengaja dalam momentum saat semua orang lagi susah. Motifnya, lelang ini sengaja diatur disaat kita sibuk pendemi Corona,” tandasnya.
(RedHuge/Lapan6online).
