“Fakta fisik rumah warga yang masih layak huni ternyata mendapat bantuan rehab, sedang pemilik diduga mampu dan masih ada hubungan keluarga dengan pihak pejabat Desa Bararawa,”
Bartim | Kalteng | Lapan6Online : Desa ini secara umum sedang dilanda problem KIP, warga Desa menyoal keterbukaan publik dalam penggunaan dana Desa sejak tahun 2017-2020 berjalan tidak terbuka.
Hal ini diungkapkan An dan Un warga Desa setempat yang cukup vokal dan kritis memantau kinerja Desa Bararawa sejak tahun 2017 lalu hingga tahun 2020 ini.
Dan anggaran desa tahun 2019 pembangunan Gedung Bulutangkis di Desa Bararawa bertentangan dengan Permendes No 16 Tahun 2018. Dimana, Desa Bararawa salah satu desa yang sudah menerapkan program Padat Karya Tunai Desa.
Akar puncak permasalahan kemarahan warga Desa Bararawa, sudah di data 119 KK warga untuk mendapat bansos BLT Apbn provinsi. Pada hari penyaluran ternyata yang terdata hanya 30 orang.
Dan pendataan calon penerima KPM BLT Dana desa hanya 27 orang tanpa melalui verifikasi falidasi musdesus. Tidak sesuai joknis dalam aturan permendes no 6/2020.no 7/2020 permenkeu no 50/PMK07/2020.demikian info masalah Desa Bararawa.
Akar permasalahan karena pemerintah desa diduga tidak transparan dalam hal penggunaan dana desa semenjak awal menjabat sebagai kades desa bararawa tahun 2017 sampai sekarang Tahun 2020.
Sedangkan pada tahun 2018 anggaran pemberdayaan diduga di selewengkan Kades Bararawa.
Hal ini seperti dalam kutipan penjelasan An saat dihubungi awak media Lapan6online.com melalui wa yang bersangkutan mengatakan bahwa,”Intinya managemen Keuangan Desa tidak terbuka meski belum tentu ada kesalahan setidaknya kesalahanya karena tidak terbuka kepada warga Desa,” terang dia melalui wa.
Hal ini yang membuat Camat Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur yang baru 4 hari menjabat harus puter wawasan agar warga bisa tetap mengusulkan pembangunan Desa untuk tahun 2021 yang akan datang.
Tuntutan warga dijelaskan Camat akan diserahkan kepada intansi terkait audit internal pemerintah APIP dan atau BPKP, kemudian ditemukan solusi yang dijanjikan Camat Pematang Karau kepada warga Desa Bararawa pada 20 Juli 2020 Skj 10.34 Bbwi saat musdes dilaksanakan.
Seiring dengan tuntutan keterbukaan informasi publik oleh warga Desa Bararawa muncul juga pertanyaan terhadap program Bedah Rumah Desa Bararawa untuk tahun 2020.
Pantauan An dan Udt khusus program bedah rumah Desa Bararawa ada beberapa kejanggalan yang diungkapkan kepada awak media Lapan6online.com, diantaranya ;
Pertama PB, alias penerima bantuan, diduga ada kelemahan dalam verifikasi PB, fakta fisik rumah warga yang masih layak huni ternyata mendapat bantuan rehab, sedang pemilik diduga mampu dan masih ada hubungan keluarga dengan pihak pejabat Desa Bararawa, ungkap An dan Udt kepada Lapan6online.com group Kalteng.
Sedangkan Ahm mengakui rumah hasil bedah rumah tahun 2020 sekedar rumah tambahan, karena rumah induk tempat dimana ia tinggal berada disamping rumah bedah (lihat foto diatas), rumah induk Ahm masih layak huni, meski dirinya tidak mendapatkan program bedah rumah.
Terkait adanya isu Ahm memiliki unit mobil, itu milik anaknya yang di Desa Lampeong, termasuk sarang Burung Walet juga milik anaknya, ungkap Ahm kepada Lapan6online.com, pada Rabu (22/07/20), Skj 9.20 Bbwi.
Sedang An dan Udt menyoroti bedah rumah itu untuk ditempati, bukan rumah tambahan yang belum tentu ditempati sesuai Juknis Bedah Rumah DAK tahun 2020, ujarnya.
Bener adanya seperti yang ungkapan An dan Udt, namanya bedah rumah harusnya rumah yang ditempati, bukan lain rumah.
Sedangkan, pagu bedah rumah Desa Bararawa sekitar 17,5 Jt,Rp 15 Jt fisik material sisanya yang Rp 2,5 Jt upah tukang seperti yang dijelaskan Ahm salah satu PB bedah rumah.
Sementara itu, hasil konfirmasi Lapan6online.com yang disampaikan melalui fasilitator bedah rumah Desa Bararawa melalui wa perwakilan mendapatkan jawaban sbb;
1. Untuk seluruh PB mendapatkan alokasi Dana Bantuan PKRS sebesar 17500000, dengan 15jt material dan 2,5jt upah pekerja.
2. Untuk point’ kedua, jikalau dari hasil verifikasi administrasi pihak desa tidak ada hal tersebut.
3. Itu hanya dugaan saja, yang mana tanpa ada koordinasi dngan semua yang terkait, yang jelas secara verifikasi dari pihak desa dan ketua Kelompok Penerima Bantuan semua unit di Desa Bararawa trus progres untuk penyelesaian. Hanya saja memang ada beberapa unit dri PB yang progres pekerjaannya sedikit lambat dari yang lain. Berhubung dengan semangat PB dan Ketua Kelompok, beserta dukungan pemerintah desa untuk menyelesaikan dan rasa gotong royongnya, mereka semua tetap trus berusaha untuk menyelesaikan semua…
4. Perlu digaris bawahi….bukan kontraktor tapi mitra suplier yang mana sesuai kesepakatan bersama, baik itu PB, ketua PB, pemdes, tuk mitra dalam hal material untuk desa dari Toko Mega Jaya.
Berikut klrafikasi yang bisa kami sampaikan menyangkut 4 point yang dipertanyakan.
1. Khusus Desa Bararawa ada berapa unit bedah rumah dan pagunya berapa/unit?
2.Khusus Desa Bararawa diduga ada penerima bedah rumah status belum kawin apa boleh?
3.Ada laporan warga Desa Bararawa ada oknum warga dapat bedah rumah tapi tidak dilaksanakan, diduga fiktif benar demikian ?
4.Siapa kontraktor PBJP dalam program bedah rumah Desa Bararawa tersebut dan dari mana suplai material bangunan bedah rumah?
Kutipan akhir didapat dari atasan fasilitator bedah Rumah tahun 2020 Desa Bararawa, kemungkinan Kabid PUPR Barito Timur dan atau yang mewakilinya.
Terkait program bedah rumah tersebut masih banyak misteri yang terjadi dilapangan, redaksi Lapan6online.com sedang telusuri sumber pengambilan bahan bedah rumah dan harga satuan seluruh jenis material.
Terutama kayu, Ahm PB rumah kecil menyebutkan dirinya mendapat kiriman kayu dari Bensaw di Asak, termasuk Kecamatan Dusun Tengah perbatasan Kecamatan Pematang Karau yang muasal kayunya diduga dari wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barsel, tetangga Kabupaten Bartim, Provinsi Kalimantan Tengah.
Dan soal kayu muasal terkait IIPKH dan IPPK, Bensaw terkait ijin industri primer kayu, pajak perusahaan, dan pajak penghasilan atau PPh.
Dari beberapa usaha bensaw Lapan6online.com sering menemukan legal formal badan usaha bensaw dan legal formal kayu sering terabaikan dan berpotensi terjadi penyimpangan prosedur dan dokumen badan hukum terkait.
Ujungnya bisa merugikan keuangan Negara,dari sisi illegal perijinan dan atau tidak lengkap maupun illegal logging yang bisa mengarah kepada perambahan hutan sebagaimana diatur dalam undang undang No 18 th 2013. (23/07/20.Tim lapan6 Kalteng)
