“Kita di Indonesia, saya melihat visi misi Presiden yakni meningkatkan daya beli, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,”
JAKARTA | Lapan6Online : Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar menilai dampak Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia khususnya di Indonesia membuat ekonomi lesu. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan diharapkan mampu berinovasi dan melakukan kerja ekstra cepat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada.
“Kita di Indonesia, saya melihat visi misi Presiden yakni meningkatkan daya beli, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Tentunya ini membutuhkan dukungan para Menteri, saya melihat plus minus apa yang dilakukan saat ini,” katanya, Selasa 11 Agustus.
Bupati dua periode itu menilai bahwa, Presiden Jokowi memiliki kepekaan dan keinginan besar menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dari segala aspek mengandalkan SDM dan sumberdaya alam yang melimpah.
Akan tetapi, kata dia, keinginan besar Jokowi ini belum terlaksana dengan baik.
Dirinya menduga belum maksimalnya keinginan Presiden karena para pembantunya dalam hal ini para menteri masih lamban dalam memahami apa yang diinginkan oleh Presiden.
Ini yang belum terlaksana dengan baik akibat dari kelambanan para pembantu Presiden. Sebagian besar belum mampu untuk membaca sehingga terjadi keterlambatan.
“Semenjak anggota kabinet saat ini dilantik, saya melihat sudah tiga kali pak Presiden gregetan, apalagi di masa Pandemi ini betapa dia merasa seperti ada kesulitan, ada penghambatan,” jelasnya.
Sementara, dalam situasi seperti ini ada dua permasalahan besar yang harus diselesaikan oleh para pemangku kebijakan. Pertama bagaimana agar masyarakat tidak terpapar Covid-19, yang kedua bagaimana ekonomi berjalan normal.
“Ini yang saya lihat tidak mampu dipecahkan oleh para Menteri. Lebih banyak saya lihat para Menteri mempertahankan ego sektoral yang begitu kuat. Semua merencanakan dan meminta anggaran kepada presiden dengan begitu besar, tetapi implementasinya, saya lihat terlalu banyak pekerjaan mangkrak,” ungkapnya.
Mangkraknya sejumlah pekerjaan, lanjut Sehan Salim Landjar, dikarenakan banyaknya program yang tanpa perencanaan matang. Selain itu, beberapa program memiliki regulasi yang kurang tepat, termasuk dalam mengatasi Pandemi Covid-19, para menteri Presiden belum mampu mencari regulasi yang tepat bagaimana menyeimbangkan antara pengendalian penyebaran Covid-19 dengan ekonomi.
“Saya kira perlu dievaluasi oleh Presiden regulasi terkait penanganan Covid-19. Kepala daerah juga harusnya berinovasi berdasarkan keadaan di daerah masing-masing. Memang di daerah saya tidak terlalu terasa penurunan ekonomi karena wilayah saya mayoritas petani dan pertambangan emas,” katanya.
Namun, berbeda dengan daerah perkotaan yang mengalami kelesuhan ekonomi. Dampak Pandemi kata dia paling dirasakan para pelaku UMKM karena banyak mengalami strike (mogok).
“Sementara di situ banyak tenaga kerja mencapai 90 persen, sama halnya Sulut terjadi kelesuhan sehingga masyarakat sulit di bendungan untuk aktivitasnya,” urainya.
Sehingga, dengan kondisi saat ini, para Menteri diminta mengkaji kembali regulasi dan kebijakan yang dilakukan pada penanganan Covid-19 termasuk pemulihan ekonomi.
“Apakah yang dilakukan ini sudah benar, sebaiknya jangan mempertahankan jika itu justru tidak mendapatkan keuntungan kedepan. Saya terus terang saja menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 270-an juta bahwa ini harus kita pikirkan bersama, bukan saling menyalahkan,” katanya.
“Saya juga tidak pernah mendengar Menteri minta maaf jika ada yang dilakukan itu keliru. Seandainya ada menteri yang keliru kemudian minta maaf saya kira masyarakat Indonesia itu orangnya pemaaf kemudian segera melakukan evaluasi. Saya kira harusnya para menteri duduk bersama kemudian mengambil langkah masing-masing, jangan mengandalkan ego sektoral masing-masing,” sambungnya.
Menurutnya, saat ini para Menteri sangat gagap menghadapi dampak Pandemi ini. Menurutnya, bukan masyarakat yang kelihatan panik, tetapi para pemangku kebijakan.
“Saya kira para menteri harusnya berdialog dengan kita di daerah. Jangan berpikir sudah jadi menteri terus mengetahui segala permasalahan di daerah, maaf saya kira itu keliru jika ada menteri berpikiran seperti itu. Saya bukan penilai tetapi saya melihat ada beberapa menteri yang memiliki raport merah, ada juga menteri yang rapornya bagus, saya ambil contoh Menteri PUPR, orang ini kelihatan sekali tidak ada tendensi politik, benar-benar orang ini apa yang direncanakan berjalan dengan baik, orangnya tenang,” pungkasnya. Mas Te
