“Kebutuhan biaya yang besar inilah membuka peluang masuknya cukong untuk menyediakan pendanaan yang dibutuhkan,”
JAKARTA | Lapan6Online : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi.
Dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal Youtube resmi Pusako FH Unand, pada Jum’at (11/09/2020) itu, Mahfud mengatakan, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong.
Mahfud mengungkapkan, setelah terpilih, rata-rata para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut.
“Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud.
Keberadaan cukong dalam kontestasi politik, menurut dia, sudah lama nyaring terdengar.
Menanggapi pernyataan Mahfud MD, di acara yang sama, aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima,red), Sya’roni menyampaikan, sebelumnya hal ini sering dibeberkan oleh tokoh bangsa, Dr. Rizal Ramli ke publik.
“Namun pejabat terkait tidak mempedulikannya. Sekarang Menko Polhukam, Mahfud MD baru mengiyakan. Sejatinya ini terlambat, karena peran cukong sudah mendarah daging. Tetapi lebih baik telat daripada tidak peduli selama lamanya,” ungkap Sya’roni.
Ia menjelaskan, berkompetisi dalam pilkada membutuhkan biaya yang cukup besar. Kandidat Gubernur, Bupati dan Walikota harus menyiapkan dana untuk berbagai keperluan mulai dari pencarian dukungan parpol, membentuk tim suskes, biaya saksi, hingga biaya ilegal polititik uang.
“Kebutuhan biaya yang besar inilah membuka peluang masuknya cukong untuk menyediakan pendanaan yang dibutuhkan,” sebut Sya’roni, dilansir dilaman redaksi Koranpagionline.com.
Keberadaan cukong tidak gratis. Sokongan dana politik yang sudah dikeluarkan oleh cukong kelak harus diganti oleh kandidat bila memenangkan pilkada.
“Penuturan Pak Mahfud cukup mengagetkan. Angkanya besar sekali. 92 persen kandidat pilkada dibiayai cukong,” ujar Sya’roni.
Ia melanjutkan, posisi Mahfud MD saat ini adalah sebagai Menko Polhukam, jadi tidak tepat jika hanya berkomentar saja.
“Pak Mahfud harus berani memberantasnya,” sebut Sya’roni.
Ia menambahkan, apabila politik ala cukong ini tetap dipelihara, maka akan sulit mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh rakyat.
“Karena kepentingan cukong-lah yang harus diutamakan di atas kepentingan rakyat,” pungkasnya. OTN/Kop/BBS/Maste
*Sumber : Koranpagionline.com/Media Group Jaringan Lapan6online.com
