Jakarta, Lapan6online.com : Deputi-VII Badan Intelijen Negara (BIN) sekaligus Juru Bicara Kepala BIN, Wawan H. Purwanto pada webinar Forum Komunikasi Bakohumas yang diselenggarakan BIN mengatakan, peran humas pemerintah sebagai kanal komunikasi publik harus mampu meredam polemik isu aktual. Menurutnya, jika sinergitas humas K/L negara optimal maka tidak akan ada unjuk rasa yang mengarah kepada pucuk pimpinan di berbagai strata.
Wawan mengklaim, bad news is good news selalu mewarnai pemberitaan media, sehingga opini masyarakat terkooptasi dengan framing yang dipublikasikan.
“Polarisasi masyarakat dalam menyikapi polemik isu aktual, terutama masyarakat yang kontra dengan kebijakan pemerintah umumnya tidak didasari data dan fakta. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan untuk mendiskreditkan pemerintah.” klaimnya.
Wawan mengatakan, di sisi lain kelompok kepentingan menjadikan polemik isu aktual untuk meningkatkan popularitasnya.
Oleh karena itu, menurut Wawan, Humas harus wise dan dekat dengan publik agar pesan dapat diterima dengan baik. Kita mengenal teori jarum suntik, mengisi isi kepala dengan informasi secara perlahan dan konsiten agar mindset positif dapat terbentuk. Selanjutnya sikap akomodatif, empati-simpati-partisipasi para Humas akan mampu menumbuhkan prasangka positif terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Trust building tidak bisa terjadi dengan sendirinya, dan ini merupakan modalitas bangsa untuk melanjutkan pembangunan”. kata Wawan.
Menurut dia, selama ini, ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengapresiasi hasil pembangunan pemerintah. Padahal konsentrasi mutlak diperlukan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan diberbagai bidang guna mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan, secara merata.
“Selama ini isu aktual yang mengemuka dan menjadi perhatian publik antara lain PSBB DKI Jakarta, Pilkada di Tengah Pandemi, Ancaman Resesi di Kuartal III Tahun 2020 dan Penceramah Bersertifikat oleh Kemenag,” Kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian Informasi dan Komunikasi Politik Donny Gahral Adian, Selasa (22/9/2020), di Jakarta.
Donny mencontohkan isu PSBB DKI Jakarta yang seolah-oleh terjadi ketidakserasian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah DKI.
“Padahal saat ini kita masih dalam rezim PSBB sehingga apa yang dilakukan Pemerintah DKI sebagai bentuk implementasi kebijakan besar Pemerintah Indonesia. Demikian halnya isu ancaman resesi di kuartal III Tahun 2020, banyak disalahpahami oleh masyarakat sebagai bentuk kehancuran ekonomi Indonesia. Padahal negara lain juga mengalami hal serupa akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu Humas Pemerintah harus dapat memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mucul kecemasan dan polemik yang berkelanjutan.” terangnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Dirjen IKP/Ketum Bakohumas Widodo Muktiyo mengatakan, Humas Pemerintah harus memiliki follower yang banyak, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya sekedar send tetapi mampu delivered informasi yang akurat. Menurut dia, Humas merupakan representasi yang menampilkan wajah dari sebuah organisasi atau lembaga. Dengan berbagai tantangan yang ada, humas dituntut mampu membangun citra yang baik dimata publik.
“Bagaimana wajah itu ingin ditampilkan? Maka profesionalisme dan strategi kehumasan yang cemerlang menjadi kunci di balik wajah baik sebuahlembaga, bahkan Negara,” ungkapnya.
“Media sosial sering digunakan beberapa pihak untuk mengecoh kegiatan kita (pemerintah). Kita sebagai humas berhak untuk melakukan counter. Kita sebagai humas sebaiknya minimal memiliki tiga akun medsos, yang masing-masing memiliki 500 follower. Hal itu gunanya untuk menghijaukan area area virtual,” klaimnya.
Widodo menjelaskan, salah satu yang menjadi direktif Presiden adalah sinergitas. Berbicara mengenai sinergitas sebagai kunci dari efektivitas kerja bersama seluruh elemen pemerintah.
“Pedomannya tentu masih sama sejak 2015, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.” tandasnya.
(James S. Dotulong/Lapan6online)
