“Demontrasi yang pecah di berbagai daerah karena disahkannya Omnibus law di nilai banyak kalangan, dari analis, akademisi perguruan tinggi, bahkan pengamat pun para ahli menilai berpotensi merugikan masyarakat, melanggar HAM,”
Oleh : Adri Zulpianto
Jakarta | Lapan6Online : Ditengah hingar bingar demo penolakan karena disahkannya UU Ciptaker, Airlangga menyebut dirinya mengetahui siapa yg membiayai demo.
Dari pernyataan ini dikhawatirkan, akan menjadi tambahan bahan pembakar semangat para demonstran yang menuntut keadilan di negaranya sendiri.
Demontrasi yang pecah di berbagai daerah karena disahkannya Omnibus law di nilai banyak kalangan, dari analis, akademisi perguruan tinggi, bahkan pengamat pun para ahli menilai berpotensi merugikan masyarakat, melanggar HAM, bahkan dinilai hanya menguntungkan pihak asing dan berbau oligarki.
(Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran)
Mejadi wajar apabila lapisan lapisan masyarakat turun ke jalan untuk menuntut keadilan, karena gagalnya Dewan Perwakilan Rakyat menampung suara dan aspirasi sari masyarakat, sehingga masyarakat berpotensi menjadi korban dari kegagalan UU yang pengesahannya juga tidak mengikuti prosedur hukum.
Tapi di sisi lain, Airlangga sebagai representasi dari pemerintah seharusnya menjadi penetralisir situasi, mengademkan suasana, bukan malah menambah kegaduhan dengan menyebut telah mengetahui siapa yang membiayai demo penolakan omnibuslaw.
Maka dari itu, kami menuntut Airlangga terbuka untuk menyebutkan siapa yang telah membiayai demo tersebut, agar kita mengetahui siapa yang menjadi sebab dari setiap darah yang bertumpahan hari ini di setiap daerah.
Kami menurut Airlangga yang secara nyata menyatakan bahwa dirinya mengetahui oknum pemodal dari demonstran yang terjadi hari ini! Airlangga harus secara terbuka untuk menyebutkan nama, baik secara kelompok, maupun individu yang secara terang-teragan diketahui oleh dirinya.
Ini zaman keterbukaan informasi, ini era transparansi, maka sudah sepatutnya Airlangga sebagai menteri aktif untuk terbuka kepada publik. Guna meminimalisir fitnah yang liar, hoax, dan konflik serta kegaduhan yang semakin bertambah parah!
Jika tidak, Airlangga harus mundur dari bangku kementerian, karena gagal menjadi pejabat negara yang taat kepada hukum! (*)
*Penulis Adalah Koord. Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran
