“Pihak yang berwenang terutama kepolisian khususnya agar lebih bisa humanis dan independen dalam menjalankan tugas negara. Pemerintah pusat harus mensikapi sikap represif aparat dalam melakukan tugas kepada mahasiswa dan aktivis, ini tentunya sangat menciderai hati rakyat,”
Jakarta | Lapan6Online : Tepat hari ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memasuki setahun masa menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2020.
Berkaitan dengan hal terebut, pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Jakarta Raya menggelar acara diskusi nasional bertemakan “Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin”.
Diskusi tersebut bertempat di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2020).
Ketua PW GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran mengatakan,”Diskusi yang digelar ini merupakan inisiatif dari para pengurus giat ini sengaja di lakukan. Awalnya kami akan melakukan aksi demo sekarang (Selasa, 20/10/2020), karena mempertimbangkan situasi saat ini sedang bergejolak, sementara waktu kami alihkan menjadi diskusi saja yang nanti hasilnya bisa lebih bermanfaat diskusi juga merupakan ajang saling berkomunikasi dan menyampaikan pendapat dan Aspirasinya bisa tersampaikan, “ terang Rahmat Himran.
Himran menambahkan bahwa,”Dalam gelar diskusi ini kami mengundang para tokoh, akademisi, OKP dan sebagainya untuk turut serta menjelaskan kondisi bangsa saat ini,” tambahnya.
Ia meminta kepada pengurus GPI Jakarta Raya agar tidak terprovokasi dalam ajakan aksi pada 20 Oktober. Hal itu tidaklah menjadikan semangat kita lemah, melainkan melalui sarana diskusi dapat lebih memahami dan mempelajari bukan hanya UU Omnibus Law, tetapi UU pendidikan, ekonomi dan lainnya yang memang harus dikritisi.
“Dalam diskusi ini kami mengundang para tokoh, akademisi dan sebagainya untuk turut serta menjelaskan kondisi bangsa saat ini,” imbuhnya. Hadir sebagai pembicara diantaranya Raden Mas Agus Rugiarto SH (ketua LBH Phasivic), Ismail Abdul Kadir (Aktivis Milenial) Rizal Tuhuloula (Sekertaris Umum PW GPI Jakarta Raya) dan puluhan peserta diskusi dari berbagai elemen.
Ketua LBH Phasivic, Raden Mas Agus Rugiarto mengatakan, terkait 1 tahun kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, jika melihat statistik dalam periode kedua ini cukup berhasil, terbukti dengan adanya peningkatan ekspor dengan total 53,95 miliar dollar atau naik sebesar 44 persen. Demikian halnya untuk bidang-bidang lainnya mengalami peningkatan walaupun tengah menghadapi Covid-19.
“Program Jokowi cukup berhasil namun yang perlu dibenahi adalah bawahan-bawahannya yang harus segera di evaluasi. Artinya, Presiden harus bijak dalam mengambil sikap,” ujar Agus.
Hal senada juga disampaikan Rizal Tuhuloula, Sekretaris PW GPI Jakarta Raya bahwa pada periode kedua ini, Jokowi mampu mengkonsolidasikan para elit politik. Goncangan pandemi telah menggoyangkan ekonomi Indonesia, namun masih terlihat tidak adanya koordinasi yang jelas sehingga melahirkan implementasi yang buruk. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kepuasan sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei ternama.
Pendapat lain disampaikan Ismail Abdul Kadir, Aktivis Millenial bahwa ada 2 masalah yang kini sedang dihadapi Jokowi yaitu penanganan Covid-19 yang menurutnya tidak ada sinkronisasi antara informasi dengan pembantu Presiden dalam hal ini para Menteri.
“Artinya tidak ada harmonisasi dalam penanganan Covid-19. Sedangkan kedua, adalah terkait Omnibus Law. Menurutnya, alasan investasi tidak masalah namun yang perlu diperhatikan adalah kepastian perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat kecil,” tegas Abdul.
Saya melihat, lanjut Abdul, hal itu merupakan terobosan baru sebagaimana dilakukan beberapa negara tetapi kultur birokrasi barat berbeda dengan kita. Yang terpenting adalah kebijakan pemerintah harus mampu menjawab tantangan bangsa ini.
“Menurut saya pemerintah pusat dan daerah di rasa belum bersinergi betul-betul. Kita akan membuat rekomendasi para aktivis hari ini menjadikan landasan Undang-Undang tentang aparat yang mengayomi dan melindungi itulah yang menjadikan tolok ukur,” tegasnya.
“Pihak yang berwenang terutama kepolisian khususnya agar lebih bisa humanis dan independen dalam menjalankan tugas negara. Pemerintah pusat harus mensikapi sikap represif aparat dalam melakukan tugas kepada mahasiswa dan aktivis, ini tentunya sangat menciderai hati rakyat,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam pembahasan diskusi tersebut di sampaikan oleh para pemateri agar Perpu Omni Bus Law dalam pembahasan prolegnas agar mengacu kepada kepentingan rakyat bukan kepentingan oligarki dan para cukong-cukong.
Dalam kesempatan tersebut, salahsatu pemateri mengutip kata-kata bijak Umar bin Khattab yaitu,”Bahwa suatu Negeri akan Hancur Meskipun Dia Makmur “mereka berkata,”Bagaimana suatu Negeri Hancur sedangkan Dia Makmur Dia Menjawab : Jika Penghianat Menjadi Petinggi dan Harta Di Kuasai Orang Orang Fasik ” Dan juga bila mana kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan hati nurani rakyat dan kebijakan di rasa tidak pro rakyat lebih baik di cabut agar agar tidak menuai konflik dan kegaduhan,” pungkasnya. Derry
