OPINI
“Salah satu kasus yang tentu masih kita ingat, bagaimana dana bantuan sosial tega dikorupsi oleh oknum pejabat negeri ini. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan rakyat ditengah pandemi ini. Itu pun masih belum bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari,”
Oleh : Hurun Qonita
KEKAYAAN pejabat penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. Bahkan, berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah pihaknya melakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir. (kompas.com 10/09/2021).
Adapun kenaikan harta kekayaan terdapat pada sejumlah kategori. Paling terbanyak di atas Rp1 miliar yaitu kategori menteri sebesar 58 persen; DPR /MPR 45 persen; gubernur/wakil 30 persen; DPRD Provinsi 23 persen; 18 persen bupati wali kota, dan terkecil DPRD Kota/kabupaten yang hanya 11 persen. (merdeka.com 09/09/2021)
Berita ini tentunya sangat mengejutkan, pasalnya kenaikan harta kekayaan tersebut di nilai relatif tinggi apalagi dimasa pandemi ini. Namun itupun ternyata masih banyak harta para pejabat negara yang belum terdata.
“Masih banyak penyelenggara negara yang menyembunyikan harta kekayaan miliknya. Harta yang disembunyikan biasanya berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi” kata Pahala. (liputan6.com 07/09/2021)
Rakyat Butuh Sosok Pemimpin Yang Bersahaja dan Bertanggungjawab
Saat ini kesempitan hidup dirasakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Pandemi yang masih terus berlangsung, telah banyak membuat rakyat meregang nyawa dan kehilangan mata pencahariannya. Hingga kemiskinan pun kian menganga.
Namun kondisi ini tampaknya tidak dialami oleh elit penguasa dan pejabat negera. Pasalnya harta kekayaan mereka justru bertambah dimasa pandemi. Alih-alih serius mengayomi dan mencarikan solusi pandemi, nyatanya malah sibuk memperkaya diri sendiri.
Tidak sedikit peristiwa yang turut membenarkan hal ini. Salah satu kasus yang tentu masih kita ingat, bagaimana dana bantuan sosial tega dikorupsi oleh oknum pejabat negeri ini. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan rakyat ditengah pandemi ini. Itu pun masih belum bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.
Belum lagi baru-baru ini publik dibuat geram karena ditengah kondisi yang tak terkendali, justru ada pejabat yang masih sempat menonton sinetron Ikatan Cinta bahkan sampai mengomentari alur ceritanya. Pantaskah?
Inilah potret penguasa negeri buah dari penerapan sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang sekuler memisahkan ranah agama dengan negara, sukses menghasilkan para pemimpin krisis iman dan empati. Kekuasaan hanya dijadikan sebagai alat untuk meraup keuntungan. Tak peduli apakah halal atau haram, benar atau salah. Bahkan jika harus mengorbankan rakyat kebanyakan mereka tak akan peduli yang penting jabatan dan kekuasaan ada dalam genggaman.
Semestinya rakyat menyadari, bahwa penguasa yang serius mengayomi dan mengurusi urusan mereka tak akan pernah lahir dari sistem sekuler-demokrasi.
Berbeda dengan sistem pemerintahan islam. Pemimpin diangkat untuk menjadi pengurus dan penjaga umat dari kebinasaan. Bukan penguasa yang punya privilese dan hak pelayanan. Islam juga menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Rasulullah Saw. bersabda,
سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ, وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ, إِلَّا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
“Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allâh untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allâh mengharamkan surga atasnya.” (Muttafaq alaih)
Paradigma inilah yang membuat kekuasaan didalam islam tak diinginkan, apalagi jadi buruan. Maka penguasa yang memimpin di dalam islam akan berupaya dengan sungguh-sungguh sebagai pengayom dan pengurus urusan umat. Ia akan memimpin dengan penuh tanggungjawab dan kehati-hatian karena takut amanah kepemimpinan ini akan jadi penyesalan kelak. Tak akan terbesit sedikit pun dalam benaknya untuk memperkaya diri.
Karenanya, pemimpin yang baik itu ialah yang sederhana hidupnya. Dia bukanlah pemimpin yang kekayaannya bertambah banyak ketika menjabat.
Seperti Khulafaurasyidin. Abu Bakar ash-Shiddiq ra. misalnya, menjelang wafat berwasiat agar jika ada kelebihan harta dari hartanya sebelum menjabat khalifah dikembalikan ke negara. Ketika diperiksa, tambahan hartanya hanyalah unta yang biasa digunakan untuk menyirami kebun, seorang hamba sahaya, dan selembar selimut beludru seharga lima dirham (Muslimahnews.com 05/06.2021)
Alhasil sudah seharusnya kita mengganti sistem sekuler-demokrasi dengan sistem islam yang sudah terbukti menghasilkan pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab serta mencintai dan dicintai rakyatnya sepenuh hati. (*)
*Penulis Adalah Aktivis Inspiring Muslimah Community (Insmuco)
