“Itu menyebabkan kita bisa merasakan bagaimana pemerintahan lebih efektif, transparan dan terpadu. Ini yang diinginkan Pak Presiden Jokowi. Kalau perlu izin-izin baru itu bisa selesai dalam sehari melalui sistem digital ini,”
Lapan6Online | Jakarta : Banyak negara di dunia telah menggunakan sistem komputer dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu dilakukan guna meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory, saat menjadi narasumber dalam Webinar Literasi Digital yang digelar Kemkominfo RI bekerja sama dengan Komisi I DPR RI dengan tema “Implementasi E-Government di Daerah”, pada Kamis (30/9/2021).
Hasbi mengatakan, penerapan E-Government adalah penting bagi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, hal itu bermanfaat untuk memberikan akses yang cepat dan akurat bagi masyarakat.
“Tapi penerapan E-Government harus ada komitmen. Walaupun teknologi bagus, kalau komitmen tidak serius ya akan sulit,” katanya.
“E-Government memberikan manfaat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat termasuk kemudahan dalam berusaha,” sambung dia.
Saat ini, kata Hasbi, United Nation (UN) menempatkan Indonesia peringkat 88 dalam penerapan E-Government. Di Asean, lanjut dia, juga masih kalah dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Vietnam.
“Indonesia hanya unggul dari Timor Leste, Laos. Denmark adalah yang terbaik di dunia. Kemudian disusul Korea,” ujarnya.
Hasbi menilai, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan E-Government adalah sistem yang masih parsial di antara instansi pemerintah karena masih adanya ego sektoral.
“Pemerintah termasuk di daerah telah banyak membuat situs interaktif. Sayangnya ini tidak dimasukkan dalam sistem E-Government,” lanjut dia.
Dalam webinar itu, juga hadir Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, sebagai keynote speach. Dalam kesempatan itu, Fasha membeberkan kiat sukses dirinya memimpin Kota Jambi.
“Di awal kepemimpinan kami sebagai kepala daerah, kami mengoptimalkan kekuatan besar, yaitu partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah membangun Kota Jambi,” kata Fasha.
Ia mengatakan, dirinya di awal pemerintahan berupaya membangun budaya dan mindset masyarakat untuk sadar dan berpartisipasi membangun Kota Jambi, melalui berbagai inovasi. Salah satunya novasi adalah Bangkit Berdaya dan Kampung Bantar.
“Program tersebut terbukti sangat efektif mengakselerasi pembangunan ditengah keterbatasan dana pembangunan. Di tahun ke-3 dan ke-4, baru kami fokus membangun teknologi smart city, melalui berbagai aplikasi pelayanan publik,” ujar Wali Kota Jambi dua periode ini.
Ia juga melakukan berbagai strategi dan inovasi melalui program inovasi Kampung Bantar dan Bangkit Berdaya. Program Bangkit Berdaya merupakan akronim dari Bangun Kecamatan Secara Intensif Berazaskan Swadaya, sedangkan Kampung Bantar merupakan akronim dari Kampung Bersih, Aman dan Pintar.
Fasha menjelaskan, Bangkit Berdaya dan Kampung Bantar merupakan program percepatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas lingkungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Jambi. Pemkot memberi stimulus berupa bantuan bahan material/bangunan yang akan dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat.
Ia menilai, ada banyak manfaat yang bisa didapat dari program ini. Selain menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dan jiwa gotong royong masyarakat perkotaan, kegiatan ini juga sekaligus mampu menghemat anggaran pembangunan pemerintah daerah.
Program inovasi Bangkit Berdaya sendiri telah mendapatkan penghargaan 30 Deserving Cities Award 2016 Guangzhou, dan menjadi 30 inovasi Kota Dunia, Best Citizen Participation dari IOPD (International Observatory on Participation Democracy di Montreal Kanada 2016, di mana penghargaan itu juga berhasil menempatkan Kota Jambi sebagai 30 besar kota terbaik dari 7000 kabupaten/kota di dunia yang memiliki inovasi sosial inspiratif, yang secara khusus mengedepankan peran serta dan partisipasi komunitas masyarakat.
Melalui Bangkit Berdaya, lanjut Fasha, Kota Jambi juga menjadi Nominator Peace Prize for Local Government di Bogota pada UCLG 2016 atas program-program inisiatif lokal dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan warga masyarakat.
Pembicara lainnya dalam webinar itu, Staf Ahli Menteri Kominfo, Prof Henri Subiakto, mengatakan, layanan publik saat ini sudah harus berbasis digital untuk memudahkan dalam melayani masyarakat. E-Government memanfaatkan teknologi sehingga sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Itu menyebabkan kita bisa merasakan bagaimana pemerintahan lebih efektif, transparan dan terpadu. Ini yang diinginkan Pak Presiden Jokowi. Kalau perlu izin-izin baru itu bisa selesai dalam sehari melalui sistem digital ini,” kata Henri.
Namun, lanjut dia, kekurangan di Indonesia adalah sulitnya terintegrasi karena koordinasi tidak berjalan maksimal. Menurutnya, kementerian satu dengan lainnya juga kadang sulit diintegrasikan.
“Itu yang menjadi penyebab E-Government kita masih kalah dengan Filipina, Myanmar. Kita hanya lebih baik dari Timor Leste, Laos. Itu karena kita sulit sekali berkolaborasi. Padahal infrastruktur dan SDM kita dalam teknologi sudah sangat baik,” katanya. (*YP)
