POLITIK | NUSANTARA
“Ketua DPP PKS ini, jika proses pengganggaran UU IKN tidak diawasi oleh publik, maka pada gilirannya efisiensi dan efektivitas IKN itu rawan dikorbankan,”
Lapan6Online | Jakarta : Proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus dikawal semua pihak. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera secara khusus menyoroti soal penganggaran megaproyek IKN. Apalagi hingga kini, belum jelas anggaran Rp 466 triliun diambil dari mana.
“Ini mesti dikawal. Proses penganggaran yang grasa-grusu berbahaya,” tegas Mardani Ali Sera seperti yang dikutip dilaman redaksi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, pada Kamis (3/2/2022).
Menurut Ketua DPP PKS ini, jika proses pengganggaran UU IKN tidak diawasi oleh publik, maka pada gilirannya efisiensi dan efektivitas IKN itu rawan dikorbankan.
Lebih dari itu, kata Mardani, kualitas proses pembangunan IKN seperti yang dijanjikan pemerintah bisa terancam.
“Masyarakat perlu sama-sama mengawal proses ini,” katanya.
Di sisi lain, Mardani juga meminta pemerintah mengedepankan transparansi dalam hal pendanaan IKN di Kaltim ini. Pasalnya, pembangunan IKN diperkirakan butuh pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun.
“Mesti transparan dan ikut prosedur. Tidak boleh melanggar aturan,” pungkasnya. (*rmol/BBS)
*Sumber : rmol.id
